Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui PP Muhammadiyah, Presiden PKS Bicara soal Politik Persatuan

Kompas.com - 08/06/2021, 22:28 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan kunjungan silaturahim ke Kantor PP Muhammadiyah di Yogyakarta, Selasa (8/6/2021). Kunjungan itu dalam rangka melanjutkan agenda safari Silaturahim Kebangsaan.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, Silaturahim Kebangsaan ke PP Muhammadiyah adalah yang kedua kalinya.

Saat dipimpin Presiden sebelumnya, Sohibul Iman, PKS pernah berkunjung ke kantor PP Muhammadiyah di Jakarta.

"Dalam pertemuan hari ini, selain kami ingin takdzim dan silaturahim kepada para guru kami, kami juga ingin memperkenalkan kepengurusan baru DPP PKS masa bakti 2020-2025. Selain kepengurusan yang baru, kami juga ingin memperkenalkan lambang, mars, dan hymne PKS sebagai ikhtiar penyegaran agar PKS tampak lebih fresh, friendly dan inklusif," kata Syaikhu dalam keterangannya, Selasa (8/6/2021).

Baca juga: Bertemu Sultan HB X, PKS Dapat Wejangan soal Jaga NKRI

Ia menyebut, jalan politik PKS adalah silaturahmi dengan semangat mengampanyekan narasi persatuan dan persaudaraan.

Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan di tengah situasi masyarakat yang semakin terbelah dan sikap elit yang semakin terfragmentasi.

"Para pemimpin di negeri ini harus sama-sama mengedepankan politik kebangsaan. Politik yang membawa narasi persatuan dan persaudaraan bukan malah menyulut api kemarahan dan rasa kecewa di hati masyarakat," jelasnya.

Ia menekankan, para pendiri bangsa telah memberikan contoh yang sangat baik. Mereka, kata Syaikhu, membangun titik temu dalam membentuk konsensus bangsa yakni Pancasila.

Baca juga: Lanjutkan Silaturahmi Kebangsaan, PKS Akan Temui Sultan HB X dan Muhammadiyah

Syaikhu mengatakan, PKS melihat Pancasila adalah common platform, kalimatun sawa, titik temu dari berbagai pemikiran dan keyakinan yang beraneka ragam.

"Semua terwadahi dengan kelima sila tersebut. Kami meyakini bahwa para pendiri bangsa menjadikan Pancasila itu sebagai wahana pemersatu bangsa. Pancasila sebagai wahana pemersatu bangsa seharusnya bisa sama-sama kita jaga dengan sebaik-baiknya," terang dia.

Selain itu, Syaikhu mengaku menyaksikan perkembangan sosial-politik di Indonesia pada akhir-akhir ini.

Menurut dia, Pancasila tampak menjadi instrumen kekuasaan untuk memecah belah persatuan dan persaudaraan sesama anak bangsa.

Jika tidak dikoreksi bersama, lanjut dia, dikhawatirkan kondisi keterbelahan antar warga negara dan anak bangsa akan semakin melebar.

"Oleh karena itu, DPP PKS melakukan silaturahim kebangsaan dengan berbagai pihak, untuk membangun titik temu dan kesamaan pandangan dalam melihat arah masa depan bangsa agar bisa lebih bersatu, kokoh dan kuat," tutup Syaikhu.

Sebelumnya, diberitakan bahwa DPP PKS juga mengadakan pertemuan dengan Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X pada Senin (7/6/2021).

Baca juga: Bertemu PP Muhammadiyah, PKS Bahas soal Pemberantasan Korupsi

Usai bertemu Sultan HB X, PKS juga dijadwalkan bertemu jajaran PP Muhammadiyah pada Selasa, hari ini.

Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habsy mengatakan, kunjungan tersebut merupakan lanjutan dari silaturahmi kebangsaan yang sudah digelar oleh PKS sejak bulan Ramadan lalu.

"Kita ingin mendengar masukan tokoh bangsa, ulama dan cendekiawan Muslim. Kami bahagia kemarin Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X berkenan hadir dalam Rakerwil PKS DIY dan memberikan masukan berharga untuk PKS," kata Aboe dalam keterangan tertulis, Senin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com