Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Kompas.com - 12/06/2021, 22:49 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penulis buku Paradigma Politik Muhammadiyah, Ridho Al-Hamdi mengatakan, Presiden ke-2 RI Soeharto pernah meminta agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjadi partai politik.

Menurut dia, hal tersebut terjadi sekitar tahun 1968. Akan tetapi, usaha Soeharto untuk meminta Muhammadiyah menjadi partai politik itu pun gagal.

"Tahun 1968, Soeharto meminta Muhammadiyah menjadi partai politik, tapi kemudian Faqih Usman pada saat itu Ketua Umum PP Muhammadiyah menyampaikan penolakan hal tersebut," kata Ridho dalam diskusi virtual "Muhammadiyah dan Politik: Mengurai Dinamika Jelang Pemilu 2024", Sabtu (12/6/2021).

Baca juga: Temui PP Muhammadiyah, Presiden PKS Bicara soal Politik Persatuan

Ridho kemudian menceritakan sedikit alasan mengapa Soeharto meminta Muhammadiyah menjadi partai politik.

Berdasarkan hal yang disampaikannya, alasannya adalah karena Soeharto lebih memilih untuk meminta Muhammadiyah menjadi partai politik daripada merehabilitasi Masyumi.

"Soeharto pada saat itu setelah tumbangnya Orde Lama, Soeharto kemudian meminta, daripada merehabilitasi Masyumi, kenapa enggak Muhammadiyah menjadi partai politik saja? Tetapi kemudian ditolak oleh Kyai Faqih Usman," ucapnya.

Kendati demikian, menurut Ridho, usaha-usaha untuk menjadikan Muhammadiyah sebagai partai politik terus terjadi.

Baca juga: Bertemu PP Muhammadiyah, PKS Bahas soal Pemberantasan Korupsi

Pada tahun 1969, Ridho mengungkapkan, terjadi Khittah Ponorogo di mana menjadi salah satu dokumen ideologis terpenting dalam sejarah perjalanan Persyarikatan Muhammadiyah.

Khittah tersebut mengkhususkan diri bagaimana Muhammadiyah menentukan posisi organisasi hubungannya dengan politik.

"Itu sudah mulai muncul bahwa Muhammadiyah menjaga jarak dengan kekuatan politik manapun. Tetapi 1969 itu masih ada nafas dukungan Muhammadiyah untuk Parmusi, sehingga masih belum murni," ucapnya.

Baca juga: Aturan Investasi Miras di Perpres 49/2021, PP Muhammadiyah: Keputusan Mulia dan Bijak

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Halalbihalal Merawat Negeri

Halalbihalal Merawat Negeri

Nasional
Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Nasional
Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Nasional
Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Nasional
Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com