Kompas.com - 08/06/2021, 20:04 WIB
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Selasa (8/6/2021). Dokumentasi PKSPresiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Selasa (8/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan, partainya dan PP Muhammadiyah memiliki kesamaan pandangan terkait beberapa isu nasional, salah satunya mengenai isu pemberantasan korupsi.

Menurut Syaikhu, PKS dan Muhammadiyah berpandangan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh dilemahkan.

"Kami memandang bahwa tes wawasan kebangsaan juga sebuah kebijakan yang tidak tepat, karena membenturkan nasionalisme dengan hak beragama warga. Selain itu tes wawasan kebangsaan dalam penyelenggaraannya tampak terlihat ada upaya untuk semakin melemahkan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Syaikhu, dalam keterangan tertulis, Selasa (8/6/2021).

Baca juga: Bertemu Sultan HB X, PKS Dapat Wejangan soal Jaga NKRI

Hal tersebut disampaikan Syaikhu seusai pertemuan dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan jajaran di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Selasa.

Selain itu, Syaikhu mengatakan, PKS dan PP Muhammadiyah juga membicarakan mengenai perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.

"Perlindungan HAM dan kualitas demokrasi di Indonesia semakin menurun. Dunia internasional juga mencatat hal yang sama bahwa demokrasi di Indonesia sudah masuk dalam kategori demokrasi cacat," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Syaikhu, ada upaya untuk memutar haluan demokrasi ke arah otoritarianisme.

"Dalam isu Palestina, kami sangat hormat dan bangga atas sikap Muhammadiyah yang tidak hanya konsisten dalam sikap politik, tetapi juga bergerak nyata dalam membantu saudara-saudara kita di Palestina dengan menggalang bantuan dana hingga mencapai sekitar Rp 30 miliar lebih. Luar biasa," ucap dia.

Baca juga: Lanjutkan Silaturahmi Kebangsaan, PKS Akan Temui Sultan HB X dan Muhammadiyah

Terkait isu ekonomi, PKS dan Muhammadiya juga memiliki banyak titik temu. Syaikhu menegaskan bahwa pandangan PKS didasarkan pada keadilan dan kedaulatan ekonomi harus menjadi pedoman dan pijakan.

Oleh karena itu, PKS konsisten menolak upaya liberalisasi ekonomi melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

"Kami menuntut keadilan ekonomi bagi para pekerja dan buruh yang dimarjinalkan demi kepentingan investasi. Harus ada titik keseimbangan antara kepentingan pemodal atau investor dengan kepentingan pekerja dan buruh serta perlindungan lingkungan hidup," jelasnya.

Baca juga: Presiden PKS Minta Pimpinan Partai Rajin Silaturahmi dengan Berbagai Elemen Bangsa

Lebih lanjut, Syaikhu menambahkan bahwa sikap Muhammadiyah juga tegas dalam penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP), Peraturan Pemerintah (PP) soal investasi miras, penghilangan frasa agama dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional.

Secara khusus, kata Syaikhu, PP Muhammadiyah meminta kepada PKS agar setiap naskah akademik draf RUU disampaikan kepada publik.

"Hal ini guna memberikan kajian dan masukan. Saya kira ini positif. Muhammadiyah memiliki 170 perguruan tinggi sehingga bisa membantu memberikan kajian yang lebih mendalam terhadap sebuah RUU," ungkapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 5.508 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 1 Sembuh dan 1 Meninggal

UPDATE: 5.508 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 1 Sembuh dan 1 Meninggal

Nasional
Pulau Sumatera yang Mulai Kewalahan Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19...

Pulau Sumatera yang Mulai Kewalahan Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19...

Nasional
Tuntutan 11 Tahun Penjara terhadap Juliari atas Dugaan Korupsi di Tengah Pandemi

Tuntutan 11 Tahun Penjara terhadap Juliari atas Dugaan Korupsi di Tengah Pandemi

Nasional
3.287.727 Kasus Covid-19, Vaksinasi Lengkapi Strategi Pengendalian Penularan

3.287.727 Kasus Covid-19, Vaksinasi Lengkapi Strategi Pengendalian Penularan

Nasional
Setelah Pinangki, Kini Giliran Djoko Tjandra Dapat Keringanan Hukuman

Setelah Pinangki, Kini Giliran Djoko Tjandra Dapat Keringanan Hukuman

Nasional
Saat Jokowi Telepon Arga, Bocah yang Orangtuanya Meninggal karena Covid-19

Saat Jokowi Telepon Arga, Bocah yang Orangtuanya Meninggal karena Covid-19

Nasional
Panglima TNI Pastikan Kesiapan Tenaga 'Tracer' Covid-19 di Sleman

Panglima TNI Pastikan Kesiapan Tenaga "Tracer" Covid-19 di Sleman

Nasional
Panglima TNI Pimpin Sidang Pantukhir Calon Taruna-Taruni

Panglima TNI Pimpin Sidang Pantukhir Calon Taruna-Taruni

Nasional
Pentingnya Proses Hukum yang Adil dan Transparan atas Kekerasan terhadap Warga Papua

Pentingnya Proses Hukum yang Adil dan Transparan atas Kekerasan terhadap Warga Papua

Nasional
Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Tuai Kritik dari Anggota Dewan

Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Tuai Kritik dari Anggota Dewan

Nasional
Satgas Covid-19: Kepatuhan Jaga Jarak di Jakarta Masih Rendah

Satgas Covid-19: Kepatuhan Jaga Jarak di Jakarta Masih Rendah

Nasional
Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke, Stafsus Presiden Minta Maaf

Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke, Stafsus Presiden Minta Maaf

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Nasional
 Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Nasional
Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X