Jokowi Temukan Pungutan Liar di Tanjung Priok, Saber Pungli Tak Efektif?

Kompas.com - 12/06/2021, 15:27 WIB
Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi di Terminal Penumpang Nusantara Pura, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. DOK. IPCPresiden Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi di Terminal Penumpang Nusantara Pura, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
|
Editor Bayu Galih

Jakarta, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menemukan langsung adanya pungli di Kawasan Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis (10/6/2021). 

Temuan pungli ini berawal saat Jokowi berdialog bersama para pengemudi truk kontainer di Terminal Tanjung Priok, Kamis (10/6/2021).

Dalam dialog itu, pengemudi mengeluhkan soal banyaknya aksi kriminal yang menimpa mereka di kawasan terminal pelabuhan. Aksi kriminal itu berupa penodongan hingga pembegalan.

Baca juga: Setelah Jokowi Telepon Kapolri soal Pungli di Tanjung Priok...

Mendengar keluhan itu, di hadapan para truk kontainer, Jokowi langsung menghubungi Kapolri Listyo Sigit Prabowo melalui sambungan telepon.

Kepada Listyo Sigit, Jokowi meminta agar segera menindak kriminalitas yang ada di kawasan Terminal Pelabuhan Tanjung Priok.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Apa kabar Saber Pungli?

Kasus pungli yang ditemukan Jokowi menjadi pengingat bahwa pemerintah pernah berjanji pada 2016 untuk memberantas pungli.

Nyatanya, jika menengok beberapa tahun terakhir, gerakan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar alias Saber Pungli yang sudah dibunyikan sejak era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla ini jarang terdengar oleh publik. 

Baca juga: Mahfud MD: Nafsu Korupsi Selalu Ada, Saber Pungli Masih Diperlukan

Hal itu juga diakui oleh pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Menurut Agus, ia melihat sudah tidak ada gerakan mengenai Saber Pungli selama empat tahun terakhir. 

"Sudah lama enggak ada gerakannya. Sudah lama enggak kedengaran. Saya sudah mundur tiga-empat tahun yang lalu. Saya pernah ikut rapat dua-tiga kali, setelah itu saya enggak ikut lagi," ujar Agus saat dihubungi Kompas.com pada Sabtu (12/6/2021).

Iya juga menilai Saber Pungli yang telah dibentuk berdasarkan Perpres No 87 Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016 itu tidak berjalan efektif. Hal ini dikarenakan pungli, menurut dia,  masih marak terjadi. 

Baca juga: Usai Ditelepon Jokowi, Kapolri Instruksikan Jajarannya Aktif Berantas Premanisme

Bahkan, menurut Agus, kasus pungli secara nasional mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh politik.

"Korupsi naik terus, kalau itu berhasil, kan korupsi hilang, ini kan enggak. Yang di KPK, Kejaksaan, Bareskrim naik terus," ucap dia.

"Terlepas dari siapa dia yang korupsi. Menurut saya enggak ada kemajuannya. Menurut saya makin tinggi karena kecampur urusan politik," kata Agus.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Spesifikasi KRI Pollux-935, Kapal Perang Baru Milik TNI AL Buatan Anak Negeri

Spesifikasi KRI Pollux-935, Kapal Perang Baru Milik TNI AL Buatan Anak Negeri

Nasional
Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Nasional
KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

Nasional
Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Nasional
Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Nasional
Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Nasional
KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

Nasional
KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

Nasional
3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

Nasional
KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

Nasional
Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Nasional
Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Nasional
Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Nasional
Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X