Kompas.com - 31/05/2021, 21:57 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tri Artining Putri mengungkapkan awal mula keberadaan tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Puput sapaan pegawai tersebut menjelaskan bahwa pembahasan draf alih status pegawai KPK menjadi ASN dimulai pada bulan Agustus hingga awal November 2020.

“Di sana ada pegawai KPK, ada kepala Biro SDM dan pihak-pihak terkait di internal yang membahas tentang tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi ASN,” ucap Puput dalam diskusi daring Minggu (30/5/2021).

“Tidak ada sama sekali pembahasan tentang tes wawasan kebangsaan,” ucap dia.

Saat pembahasan pada medio itu, kata Puput, pembahasan yang dilakukan adalah terkait dengan pengalihan golongan pegawai KPK ketika telah menjadi ASN.

Adapun narasumber dalam pembahasan tersebur yakni Bulog, Kejaksaan, hingga ahli hukum tata negara.

Baca juga: Mengenang Saat Slank Berada di Barisan Terdepan Lawan Pelemahan KPK

“Di sana dibahas terkait setelah dialihkan menjadi ASN maka bagaimana pengalihan golongannya,” ucap Puput.

“Misalnya ada pegawai-pegawai yang sudah 14 tahun misalnya, lalu masuknya ke golongan berapa sesuai dengan kompetensinya masuk ke golongan berapa. Saya misalnya, sudah 4 tahun di KPK masuknya ke golongan berapa,” sambung dia.

Adapun mengenai TWK, kata Puput, baru dimulai pada 25 Januari 2021. Padahal, kata dia, sejak November 2020 hingga Januari 2021 tidak ada pembahasan lanjutan apapun terkait alih status pegawai KPK tersebut.

“Lalu lahirlah TWK di tanggal 25 Januari,” ucap Puput.

Kemudian, pada tanggal 26 dan 27 Agustus 2020 dilakukan pembahasan yang sifatnya pembahasan teknis.

Namun demikian, Puput menyebut, berdasarkan sumber yang diperoleh, Ketua KPK Firli Bahuri yang memasukkan TWK tersebut ke dalam proses alih status pegawai KPK.

Padahal, semestinya, menurut dia, pada proses-proses tersebut dilakukan oleh jajaran teknis.

“Diduga kuat dan saya sudah pastikan sumbernya tanggal 25 Januari ini tes wawasan kebangsaan itu keluar dari usulan Ketua KPK bapak Firli Bahuri,” ucap Puput.

Baca juga: Kepala BKN Sebut Dapat Undangan Pelantikan Pegawai KPK Jadi ASN 1 Juni 2021

“Dilanjutkan pada tanggal 26 Januari Pak Firli pergi sendiri untuk meminta memasukkan klausul tes wawasan kebangsaan ke kementerian-kementerian terkait. Padahal biasanya proses-proses ini dimasukkan oleh level jajaran teknis,” ujar dia.

Sementara itu, Firli belum angkat bicara mengenai dugaan tersebut. Permintaan tanggapan yang dilayangkan Kompas.com melalui layanan pesan singkat hingga kini belum dibalas.

Seperti diketahui, sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos TWK, 51 di antaranya diberhentikan dan 24 pegawai akan dibina kembali.

Selain pemberhentian pegawai akibat TWK tersebut, materi TWK pun menuai sejumlah polemik karena dianggap tidak berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

Tidak hanya itu, materi TWK juga dianggap bermasalah, dinilai melecehkan perempuan hingga bertentangan dengan hak asasi manusia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1 Warga Luka Ringan imbas Gempa Garut

1 Warga Luka Ringan imbas Gempa Garut

Nasional
KSP Sebut Inflasi Pangan Terus Menurun Sejak Juli

KSP Sebut Inflasi Pangan Terus Menurun Sejak Juli

Nasional
Penghina Pemerintah dan Lembaga Negara Tak Melulu Langsung Dipenjara

Penghina Pemerintah dan Lembaga Negara Tak Melulu Langsung Dipenjara

Nasional
Kalah Gugatan Nikel di WTO, Mendag Pastikan Indonesia Banding

Kalah Gugatan Nikel di WTO, Mendag Pastikan Indonesia Banding

Nasional
Elektabilitas Anies Salip Prabowo, Nasdem: Rakyat Ingin Presiden Baru yang Berbeda

Elektabilitas Anies Salip Prabowo, Nasdem: Rakyat Ingin Presiden Baru yang Berbeda

Nasional
Gempa di Garut, BMKG Imbau Warga Hindari Bangunan Rumah Retak

Gempa di Garut, BMKG Imbau Warga Hindari Bangunan Rumah Retak

Nasional
Gempa Bumi di Garut, BMKG: Aktivitas Gempa Menengah, dari Aktivitas Lempeng Indo-Australia

Gempa Bumi di Garut, BMKG: Aktivitas Gempa Menengah, dari Aktivitas Lempeng Indo-Australia

Nasional
Jokowi Minta Guru Perhatikan 3 Hal ini Saat Mendidik Siswa

Jokowi Minta Guru Perhatikan 3 Hal ini Saat Mendidik Siswa

Nasional
Minta Kader Tunggu Keputusan Mega soal Capres-Cawapres, Hasto: Sambil Menunggu, Satukan Diri dengan Kekuatan Rakyat

Minta Kader Tunggu Keputusan Mega soal Capres-Cawapres, Hasto: Sambil Menunggu, Satukan Diri dengan Kekuatan Rakyat

Nasional
Update Gempa Cianjur: Jumlah Rumah Rusak Kini Capai 35.601 Unit, yang Rusak Berat Ada 7.818

Update Gempa Cianjur: Jumlah Rumah Rusak Kini Capai 35.601 Unit, yang Rusak Berat Ada 7.818

Nasional
PDI-P: Menggerakkan Ekonomi Rakyat Jauh Lebih Penting daripada Memanaskan Politik Nasional

PDI-P: Menggerakkan Ekonomi Rakyat Jauh Lebih Penting daripada Memanaskan Politik Nasional

Nasional
Megawati Minta Kadernya Tak Lupa Pada Rakyat saat Menjabat

Megawati Minta Kadernya Tak Lupa Pada Rakyat saat Menjabat

Nasional
Potensi Ganjar Diusung Capres oleh KIB, Zulhas: Sangat Prospek

Potensi Ganjar Diusung Capres oleh KIB, Zulhas: Sangat Prospek

Nasional
Kelola Penerbangan dengan Baik Saat KTT G20, Anggota Komisi VI DPR RI Puji Airnav

Kelola Penerbangan dengan Baik Saat KTT G20, Anggota Komisi VI DPR RI Puji Airnav

Nasional
Draft Akhir RKUHP: Hina Pemerintah hingga DPR Bisa Dipidana 1,5 Tahun

Draft Akhir RKUHP: Hina Pemerintah hingga DPR Bisa Dipidana 1,5 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.