Sisa Masa Jabatan 3,5 Tahun, Ma'ruf Amin Ingin Fokus Selesaikan Program-program Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengaku akan fokus mengerjakan program-programnya yang belum diselesaikan selama sisa masa jabatan 3,5 tahun ke depan.

Ma'ruf mengatakan, pemerintahannya bersama Presiden Joko Widodo telah berjalan 1,5 tahun. Masih ada waktu bagi ia dan Jokowi menuntaskan tugas sebelum purna-jabatan pada Oktober 2024.

"Dalam 3,5 tahun ke depan saya benar-benar ingin fokus pada penyelesaian tugas-tugas yang menjadi fokus kerja wakil presiden," kata Ma'ruf dalam pertemuan virtual, Rabu (19/5/2021).

Baca juga: Sosok Wimar Witoelar dalam Kenangan Maruf Amin

Fokus kerja Ma'ruf yang pertama yakni pembangunan ekonomi dan keuangan syariah.

Ma'ruf ingin pada akhir 2024 telah terbangun ekosistem yang solid bagi pengembangan industri halal, serta bisnis, keuangan, dan dana sosial syariah.

Ia juga ingin kawasan industri halal segera beroperasi. Pemerintah pun berencana menambah jumlah kawasan industri halal dari 3 menjadi 8 kawasan.

Selanjutnya, di bidang pengentasan kemiskinan, Ma'ruf ingin menurunkan kemiskinan ekstrem.

Hal ini sesuai dengan arahan presiden dan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs).

Baca juga: Maruf Amin: Sesuai Arahan Presiden, Kita Harus Mampu Turunkan Kemiskinan Ekstrem

Oleh karena itu, menurut dia, reformasi perlindungan sosial harus mencakup seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, reformasi pemberdayaan rumah tangga juga harus mampu meningkatkan produktivitas.

Di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Ma'ruf ingin produktivitas digenjot melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi UMKM.

Upaya ini dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi, mendorong lembaga keuangan agar ramah UMKM, serta memperbaiki eksosistem pendukung UMKM.

"Pada akhir pemerintahan, UMKM termasuk UMKM yang bergerak di bidang produk halal sudah harus berkembang sebagai penopang perekonomian nasional, harus terwujud," ujar dia.

Selanjutnya, di bidang reformasi-birokrasi, Ma'ruf ingin adanya birokrasi yang efisien dan efektif yakni yang minim struktur tetapi kaya fungsi.

Kemudian juga lentur, responsif, akuntabel, serta mampu berkolaborasi lintas lembaga dan memberikan layanan prima kepada masyarakat.