Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi-Ma'ruf Meningkat, Jadi Modal Pemerintah Hadapi Tantangan

Kompas.com - 04/05/2021, 10:25 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Angka kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengalami peningkatan berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, April 2021.

Angka kepuasan publik pada April mencapai 69,1 persen atau meningkat dibandingkan dengan survei sebelumnya pada Januari 2021 yaitu 66,3 persen, dan Agustus 2020 mencapai 65,9 persen.

Dikutip Kompas.id, tingginya apresiasi publik tersebut diharapkan mampu menjadi modal pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan, terutama yang diakibatkan pandemi Covid-19.

Pemerintah akan lebih solid bekerja

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, meningkatnya kepuasan publik menandakan perubahan kerja pemerintah ke arah yang semakin jelas, konsisten, dan lebih positif.

Perubahan itu di antaranya dalam penanganan pandemi, pemulihan ekonomi, serta kebijakan pemerintah di bidang politik dan hukum.

Mahfud menilai di bidang politik, publik melihat kebijakan pemerintah tepat dalam mengatasi konflik di Partai Demokrat.

Kebijakan pemerintah, kata dia, mematahkan kecurigaan sebagian orang yang menganggap pemerintah akan memenangkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam konflik tersebut.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Maruf 69,1 Persen

"Betapa pun mungkin Moeldoko teman Presiden, teman saya, tetapi urusan hukum ini tak bisa main-main," kata Mahfud saat diwawancara Kompas, Jumat (30/4/2021) seperti dikutip Kompas.id.

Mahfud menegaskan, pihaknya tak akan surut dalam bekerja meski mayoritas publik sudah menyatakan puas dan yakin dengan kinerja pemerintah.

Pemerintah, janji dia, akan lebih solid, tetap bekerja keras, dan konsisten untuk menanggapi hasil survei Litbang Kompas.

Publik optimis

Sementara itu, Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte menuturkan, tingginya kepuasan publik adalah wujud dari rasa optimistis publik.

Sebab, menurutnya apabila masyarakat apatis kepada pemerintah, maka angka kepuasan publik tak akan bergeser, terlebih meningkat.

Philips menilai, peningkatan dalam kepuasan publik ini dapat dipengaruhi oleh penanganan pandemi dari pemerintah yang dinilai baik.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com