Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Litbang Kompas: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Ma'ruf di Bidang Polkam Naik, Ekonomi Turun

Kompas.com - 03/05/2021, 22:34 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Publik disebut puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di bidang politik dan keamanan.

Hal tersebut dinilai berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan, dalam tiga kali survei, angka kepuasan publik di bidang politik dan keamanan terus meningkat.

Pada April 2021, tercatat tingkat kepuasan publik di bidang politik dan keamanan mencapai 77,0 persen. Dua survei sebelumnya yaitu Januari 2021 sebesar 67,2 persen, dan Agustus 2020 sebesar 70,8 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Meningkat

Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu beranggapan, bidang politik dan keamanan memang menjadi penopang utama selama 18 bulan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Kalau kita lihat trennya, sebenarnya bidang politik dan keamanan. Terutama politik itu sebenarnya memang lebih tinggi dibandingkan bidang ekonomi, sosial dan dibandingkan bidang hukum. Jadi memang yang menjadi penopang utama pemerintah Jokowi-Ma'ruf ini sejak dilantik ya sampai hari ini, bidang politik yang relatif tinggi apresiasinya," kata Yohan dalam live Instagram harian Kompas, Senin (3/5/2021).

Ia menyebutkan, untuk bidang politik dan keamanan, dalam survei Litbang Kompas rata-rata mendapatkan angka tingkat kepuasan publik di atas 70 persen.

Namun, hasil yang berbeda justru terlihat dalam sektor ekonomi di mana menunjukkan rata-rata angka 55 persen.

Dalam survei Litbang Kompas pada April 2021, tercatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi 57,8 persen atau turun sekitar 0,1 persen dari survei sebelumnya, Januari 2021 yaitu 57,9 persen.

Yohan menilai, hasil survei yang rendah terhadap bidang ekonomi ini dimungkinkan karena dampak pandemi Covid-19 sangat berat bagi dunia perekonomian.

"Dan ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk kemudian membangkitkan kembali kondisi ekonomi pasca pandemi," ujarnya.

Baca juga: Litbang Kompas: 60,6 Persen Responden Anggap Program Reintegrasi Napi Terorisme ke Masyarakat Belum Berhasil

Atas hasil tersebut, ia berpendapat bahwa masyarakat cenderung menilai positif kinerja pemerintah di bidang politik dan keamanan, tetapi tidak pada bidang ekonomi.

Sementara itu, untuk tingkat kepuasan publik terhadap penegakan hukum pada April sebesar 65,6 persen. Hal ini juga mengalami kenaikan yaitu pada Januari sebesar 63,4 persen, dan Agustus 2020 sebesar 62,5 persen.

Lebih lanjut, Yohan menerangkan bahwa ada tingkat kepuasan yang naik di bidang kesejahteraan sosial yaitu dari Januari 2021 sebesar 67,2 persen menjadi 71,3 persen pada April 2021.

Menurutnya, hal tersebut dikarenakan berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah untuk menanggulangi dampak Covid-19 di bidang kesejahteraan sosial.

"Kita tahu, treatment pemerintah dalam sepanjang satu tahun terakhir ini terkait dengan penanganan pandemi, terutama di bidang bantuan sosial, subsidi. Terakhir kemudian ada subsidi pemotongan pajak, termasuk terakhir ada juga memanfaatkan bulan Ramadhan dengan gratis ongkir," tuturnya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Maruf 69,1 Persen

Kendati demikian, Yohan mengatakan bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang berat yang diakibatkan dari pandemi.

Pemerintah, kata dia, di satu sisi harus menanggulangi penyebaran Covid-19, tetapi di sisi lainnya harus menggerakkan kembali perekonomian.

"Jadi memang ini dua sisi mata uang yang menjadi pekerjaan rumah terberat bagi pemerintah. Kalau kita melihat, antara mengurangi penularan Covid-19 agar jangan sampai terlalu tinggi," ujar dia.

"Sehingga kemudian diterapkan kebijakan larangan mudik. Tapi di satu sisi pemerintah juga punya agenda untuk menggerakkan sektor ekonomi," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com