Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Naik, Demokrat: Jangan Berpuas Diri

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat meminta pemerintah tak berpuas diri menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan peningkatan kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengingatkan pemerintah akan masih banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

"Peningkatan kepuasan publik atas kinerja pemerintah secara umum mencapai 69 persen di April 2021 dari sebelumnya 66,3 persen di Januari 2021, tidak sepatutnya membuat pemerintah berpuas diri," kata Herzaky saat dihubungi Kompas.com, Selasa (4/5/2021).

Baca juga: Kepuasan Publik ke Pemerintah Meningkat, PPP Singgung Keterbukaan Pemerintah

Menurut dia, soal pekerjaan rumah yang harus dituntaskan pemerintah juga telah berulang kali disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ada beberapa pekerjaan rumah bagi pemerintah yang disoroti Demokrat, pertama yakni penanganan pandemi.

"Kemunculan vaksin Covid-19 memang memberikan harapan baru, tetapi bukan berarti pandemi ini otomatis selesai dengan keberadaan vaksin. Apalagi, laju vaksinasi kita masih terbilang rendah," kata dia. 

Oleh karena itu, ia menilai bahwa euforia hadirnya vaksin harus tetap diiringi dengan kebijakan terstruktur dan sistematis yang mendorong konsistensi penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Herzaky secara khusus meminta pemerintah untuk meningkatkan tes Covid-19 per 1 juta populasi, termasuk daya jangkau tes tersebut.

Baca juga: Padat Merayap di Tengah Pandemi, Kenapa Harus ke Pasar Tanah Abang?

Pemerintah, kata dia, diminta untuk memastikan daya dukung pelayanan kesehatan tetap terjaga.

"Janganlah kita terjebak dengan selebrasi-selebrasi dini, yang bisa membuat kita abai dengan hal paling esensi dalam menghadapi Covid-19," ucap dia. 

Herzaky menilai, hal yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penerapan protokol kesehatan.

Penerapan tersebut perlu dilakukan secara konsisten.

Ia mengingatkan, dalam penanganan pandemi, Indonesia harus mendapatkan pelajaran berharga dari kasus Covid-19 di India.

Sebab, kata dia, kasus Covid-19 di India justru meledak dalam beberapa minggu terakhir. Padahal, India baru saja menyelesaikan program vaksinasi yang dilakukan begitu cepat.

Herzaky mengatakan, publik akan semakin meningkat kepuasannya terhadap pemerintah jika penanganan pandemi berhasil dilakukan.

"Keberhasilan penanganan pandemi akan membuat tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah semakin meningkat ke depannya, karena berpengaruh besar pada pemulihan ekonomi dan stabilitas politik-keamanan," tutur dia.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi-Maruf Meningkat, Jadi Modal Pemerintah Hadapi Tantangan

Hal kedua yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah adalah pemulihan ekonomi.

Herzaky melihat, konsumsi domestik pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf masih negatif.

Padahal, kata dia, hal itu merupakan kontributor terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Sedangkan defisit anggaran pemerintah begitu besar yang diprediksi mencapai Rp 1.006 triliun, dengan utang terus bertambah, mencapai Rp 6.445,07 triliun per Maret 2021," kata dia.

Herzaky mengingatkan bahwa kini Bank Indonesia (BI) mulai membeli obligasi langsung dari pemerintah untuk menutupi defisit tersebut.

Kendati demikian, diakuinya bahwa ekonomi Indonesia mulai menggeliat, tetapi masih banyak pekerjaan besar yang harus dilakukan pemerintah.

Kemudian, Partai Demokrat juga menyoroti penurunan kualitas demokrasi di Indonesia yang juga menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Herzaky mengatakan, berdasarkan The Economist Intelligence Unit, saat ini indeks demokrasi Indonesia merupakan yang terendah selama 14 tahun terakhir.

"Kebebasan sipil di Indonesia yang semakin menurun. Banyak yang merasa takut, dibungkam untuk bersuara, apalagi jika dianggap berbeda dari apa yang disampaikan pemerintah. Ruang untuk perbedaan pendapat semakin menyempit," kata dia.

Baca juga: Litbang Kompas: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Maruf di Bidang Polkam Naik, Ekonomi Turun

Menurutnya, hal tersebut juga diamini oleh hasil survei Indikator Politik Indonesia beberapa bulan terakhir, dengan 69,6 persen responden setuju publik takut dalam menyampaikan pendapat.

Pemerintah, menurut dia, perlu memperhatikan adanya kecenderungan berbagai pemerintahan di dunia yang semakin getol mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan cara mengabaikan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi.

Oleh karena itu, pemerintah diminta memperhatikan fungsi kontrol dari lembaga-lembaga terkait dan masyarakat untuk menghindari munculnya konsolidasi kekuasaan yang berakibat mundurnya demokrasi.

"Adanya fungsi kontrol dari lembaga-lembaga terkait dan masyarakat atas penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah, bakal membuat pemerintah lebih berhati-hati dan optimal dalam menanggulangi pandemi ini," kata dia. 

Sebelumnya, hasil survei Litbang Kompas pada periode Agustus 2020, Januari 2021 dan April menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah meningkat stabil.

Baca juga: Dorong Pemulihan Ekonomi, Jokowi Kembali Perintahkan Belanja Pemerintah Dipercepat

Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu mengatakan, publik mengapresiasi dan optimistis dengan kinerja pemerintah, terutama di saat pandemi Covid-19.

"Ada tren kenaikan memang di Agustus 2020 itu 65,9 persen, kemudian Januari meningkat sedikit 66,3 persen. Di survei yang ketiga, pada April kemarin 69,1 persen. Kalau kita lihat, trennya memang terjaga relatif naik stabil," kata Yohan, dikutip dari tayangan Instagram Harian Kompas, Senin (3/5/2021).