JAKARTA, KOMPAS.com - Angka kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengalami peningkatan berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, April 2021.
Angka kepuasan publik pada April mencapai 69,1 persen atau meningkat dibandingkan dengan survei sebelumnya pada Januari 2021 yaitu 66,3 persen, dan Agustus 2020 mencapai 65,9 persen.
Dikutip Kompas.id, tingginya apresiasi publik tersebut diharapkan mampu menjadi modal pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan, terutama yang diakibatkan pandemi Covid-19.
Pemerintah akan lebih solid bekerja
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, meningkatnya kepuasan publik menandakan perubahan kerja pemerintah ke arah yang semakin jelas, konsisten, dan lebih positif.
Perubahan itu di antaranya dalam penanganan pandemi, pemulihan ekonomi, serta kebijakan pemerintah di bidang politik dan hukum.
Mahfud menilai di bidang politik, publik melihat kebijakan pemerintah tepat dalam mengatasi konflik di Partai Demokrat.
Kebijakan pemerintah, kata dia, mematahkan kecurigaan sebagian orang yang menganggap pemerintah akan memenangkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam konflik tersebut.
Baca juga: Survei Litbang Kompas: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Maruf 69,1 Persen
"Betapa pun mungkin Moeldoko teman Presiden, teman saya, tetapi urusan hukum ini tak bisa main-main," kata Mahfud saat diwawancara Kompas, Jumat (30/4/2021) seperti dikutip Kompas.id.
Mahfud menegaskan, pihaknya tak akan surut dalam bekerja meski mayoritas publik sudah menyatakan puas dan yakin dengan kinerja pemerintah.
Pemerintah, janji dia, akan lebih solid, tetap bekerja keras, dan konsisten untuk menanggapi hasil survei Litbang Kompas.
Publik optimis
Sementara itu, Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte menuturkan, tingginya kepuasan publik adalah wujud dari rasa optimistis publik.
Sebab, menurutnya apabila masyarakat apatis kepada pemerintah, maka angka kepuasan publik tak akan bergeser, terlebih meningkat.
Philips menilai, peningkatan dalam kepuasan publik ini dapat dipengaruhi oleh penanganan pandemi dari pemerintah yang dinilai baik.