Dorong Pemulihan Ekonomi, Jokowi Kembali Perintahkan Belanja Pemerintah Dipercepat

Kompas.com - 04/05/2021, 12:08 WIB
Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan dalam kegiatan pemberian santunan dan silaturahmi kepada para keluarga prajurit KRI Nanggala-402 yang gugur saat menjalankan tugas, bertempat di Lanudal Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (29/4/2021). TANGKAPAN LAYAR YOUTUBE SEKRETARIAT PRESIDENPresiden Joko Widodo saat memberikan sambutan dalam kegiatan pemberian santunan dan silaturahmi kepada para keluarga prajurit KRI Nanggala-402 yang gugur saat menjalankan tugas, bertempat di Lanudal Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (29/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali memerintahkan jajarannya untuk mempercepat belanja pemerintah.

Hal ini penting demi memulihkan ekonomi nasional dari krisis yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

Instruksi tersebut Jokowi sampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/5/2021).

"Kita harus mempercepat belanja pemerintah, terutama berbagai bentuk bantuan sosial, padat karya, serta mendorong belanja masyarakat," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Protokol Kesehatan untuk Industri Harus Ketat, Jangan Ditawar-tawar

Untuk mendorong pemulihan ekonomi, kata Jokowi, sisi permintaan atau demand harus diperbesar.

Jokowi menyebut bahwa masih ada pemerintah daerah yang belum optimal dalam menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN). Padahal, belanja APBN perlu didorong untuk memperbesar demand dan konsumsi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kemarin saya sudah mengingatkan di akhir Maret 2021, di perbankan masih ada uang APBD provinsi, kabupaten, dan kota 182 triliun (rupiah) yang seharusnya itu segera dibelanjakan untuk memperbesar sisi permintaan, sisi konsumsi," ujarnya.

Bersamaan dengan itu, Jokowi memerintahkan jajarannya memberikan dorongan pada pemulihan industri berbagai sektor.

Baca juga: Ungkap Rencana Pemerintah Tahun 2022, Jokowi: Masih Memulihkan Ekonomi

Para pekerja harus mulai bekerja dan sisi pasokan domestik atau domestic supply side juga harus terus ditingkatkan.

"Tetapi, semua dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Jangan ditawar-tawar mengenai ini," ucap Jokowi.

Jokowi menekankan bahwa rencana kerja pemerintah di tahun 2022 masih mengusung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Hal ini didasari pada pengendalian pandemi Covid-19.

"Harus kita ingat fondasi paling awal dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19," katanya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Belum Ada Pembahasan, Anggota DPR Pastikan Masih Terima Masukan Publik Soal RKUHP

Belum Ada Pembahasan, Anggota DPR Pastikan Masih Terima Masukan Publik Soal RKUHP

Nasional
Bertemu Menlu Korsel, RI Tekankan Pentingnya Kerja Sama Kesehatan, Ketenegakerjaan, dan Ekonomi

Bertemu Menlu Korsel, RI Tekankan Pentingnya Kerja Sama Kesehatan, Ketenegakerjaan, dan Ekonomi

Nasional
Jokowi: WTP Bukan Tujuan Akhir, Kita Ingin Uang Rakyat Digunakan Sebaik-baiknya

Jokowi: WTP Bukan Tujuan Akhir, Kita Ingin Uang Rakyat Digunakan Sebaik-baiknya

Nasional
Optimalisasi Vaksinasi Covid-19, Kemenkes Instruksikan Agar Vaksinasi Tak Lagi Pandang Domisili

Optimalisasi Vaksinasi Covid-19, Kemenkes Instruksikan Agar Vaksinasi Tak Lagi Pandang Domisili

Nasional
BPK Temukan 6 Persoalan Realisasi Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19

BPK Temukan 6 Persoalan Realisasi Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Komnas Perempuan: Perbuatan Briptu Nikmal Dikategorikan Penyiksaan Seksual

Komnas Perempuan: Perbuatan Briptu Nikmal Dikategorikan Penyiksaan Seksual

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Pimpinan DPR Minta Masyarakat Tak Gelar Nobar 16 Besar Euro 2020

Kasus Covid-19 Melonjak, Pimpinan DPR Minta Masyarakat Tak Gelar Nobar 16 Besar Euro 2020

Nasional
Periksa 12 PNS, KPK Dalami Aliran Uang ke Bupati Bandung Barat Aa Umbara

Periksa 12 PNS, KPK Dalami Aliran Uang ke Bupati Bandung Barat Aa Umbara

Nasional
Pemerintah Diminta Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak

Pemerintah Diminta Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak

Nasional
5 Orang Tewas di Yahukimo Papua, TNI Sebut Ditembak KKB

5 Orang Tewas di Yahukimo Papua, TNI Sebut Ditembak KKB

Nasional
Jokowi: Situasi Pandemi Belum Berakhir, Masih 'Extraordinary'

Jokowi: Situasi Pandemi Belum Berakhir, Masih "Extraordinary"

Nasional
UPDATE: Tambah 8 Orang, Total 5.069 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 8 Orang, Total 5.069 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Satgas Sebut Positivity Rate Covid-19 Indonesia Dekati 15 Persen, Harus Dikendalikan

Satgas Sebut Positivity Rate Covid-19 Indonesia Dekati 15 Persen, Harus Dikendalikan

Nasional
Kasus Polisi Pemerkosa Remaja Briptu Nikmal dan Desakan Penyelesaian RUU PKS...

Kasus Polisi Pemerkosa Remaja Briptu Nikmal dan Desakan Penyelesaian RUU PKS...

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Jumlah Pemeriksaan PCR Tidak Dikurangi

Satgas Covid-19 Sebut Jumlah Pemeriksaan PCR Tidak Dikurangi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X