Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Ekonomi Sudah Hampir Menuju Posisi Normal

Kompas.com - 29/04/2021, 11:38 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa ekonomi Indonesia saat ini sudah menuju ke posisi normal.

Pemulihan ekonomi sejalan dengan laju penularan Covid-19 yang mulai bisa ditekan dalam dua bulan belakangan.

"Bulan Maret-April ini sudah kelihatan, ekonomi sudah hampir menuju pada posisi normal," kata Jokowi saat memberikan arahan kepada kepala daerah se-Indonesia, ditayangkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/4/2021).

Baca juga: Jokowi: Ada Rp 182 Triliun Anggaran Daerah Masih Tersimpan di Bank, Tidak Segera Dibelanjakan...

Jokowi optimistis ekonomi nasional tahun 2021 dapat tumbuh 4,5 hingga 5,5 persen.

Namun, hal itu sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi di kuartal ke-2 tahun ini. Oleh karena itu, Jokowi menyebut, pemulihan ekonomi selama April-Juni sangat menentukan.

"Kalau kita bisa menekan Covid-nya tanpa membuat guncangan di ekonomi, inilah keberhasilan dan target kita kurang lebih 7 persen harus tercapai. Kalau itu bisa tercapai, insya Allah kita pada kuartal berikutnya akan lebih memudahkan," ujar dia. 

Optimisme Jokowi pada pertumbuhan ekonomi didasarkan sejumlah hal, misalnya, mulai bergeraknya pabrik dan industri manufaktur.

Angka purchasing managers index (PMI) saat ini mencapai 53,2. Padahal, sebelum pandemi, berada di angka 51.

Selain itu, konsumsi listrik sudah mengalami pertumbuhan hingga 3,3 persen. Kenaikan konsumsi listrik dikontribusikan oleh rumah tangga, industri, hingga pemerintahan.

Baca juga: Jokowi: Saya Betul-betul Masih Khawatir soal Mudik Lebaran...

Selanjutnya, kata Jokowi, impor barang modal tumbuh 33,7 persen. Padahal, angka ini sebelumnya negatif.

"Kemudian indeks keyakinan konsumen juga naik, yang sebelumnya 84,9-85,8 ini sudah 93. Ini juga patut kita syukuri, artinya kita harus optimis," ujar dia. 

Indeks penjualan ritel juga mengalami peningkatan hingga 182,3 di bulan Maret. Hal ini menunjukkan adanya permintaan (demand) dan konsumsi.

Jokowi meminta agar angka ini terus ditingkatkan agar ekonomi di Tanah Air segela pulih.

"Angka-angka seperti ini perlu kita ketahui semuanya. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, segerakan yang namanya belanja pemda, belanja APBD, segerakan," kata Jokowi. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com