Penyidik KPK Kongkalikong Hentikan Kasus, Berawal dari Rumah Azis Syamsuddin hingga Transferan Uang 59 Kali

Kompas.com - 23/04/2021, 06:35 WIB
Konferensi pers penetapan tersangka suap di Tanjungbalai, Kamis (22/4/2021). KOMPAS.com/ IRFAN KAMILKonferensi pers penetapan tersangka suap di Tanjungbalai, Kamis (22/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Lagi, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pelanggaran etik terkait tugas dan wewenangnya dalam pemberantasan korupsi.

Penyidik asal Polri Stepanus Robin Pattuju ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menjanjikan penghentian kasus Wali Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, M Syahrial yang sedang diusut KPK.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, selama kepemimpinannya, setidaknya sudah dua orang anggota Polri yang dilakukan penindakan tegas oleh KPK.

"Yang pertama adalah saudara YAN terkait dengan kasus Bakamla beberapa waktu lalu yang sekarang sudah memasuki persidangan," kata Firli dalam konferensi pers, Kamis (22/4/2021) malam.

"Dan ini adalah yang kedua. Jadi Kami tegaskan kembali jangan pernah ada keraguan kepada KPK, KPK tetap berkomitmen zero tolerance atas penyimpangan," ujar dia.

Baca juga: KPK Akan Dalami Peran Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin Terkait Suap di Tanjungbalai

Firli mengatakan pihaknya menindak tegas segala bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pegawai.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Penyidik Stepanus langsung ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Wali Kota M Syahrial dan seorang pengacara bernama Maskur Husain.

"Tersangka pertama adalah saudara SRP (Stepanus Robin Pattuju), tersangka kedua adalah MH (Maskur Husain), tersangka ketiga adalah MS (M.Syahrial)," kata Firli.

Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2021.

Kronologi

Firli mengatakan bahwa M Syahrial dan Stepanus dikenalkan oleh Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin.

Ketiganya bertemu di rumah dinas Aziz di wilayah Jakarta Selatan pada Oktober 2020.

"Dalam pertemuan tersebut, AZ (Aziz Syamsuddin) memperkenalkan SRP (Stepanus Robin Patujju) dengan MS (M Syahrial) karena diduga MS (M Syahrial) memiliki permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai yang sedang dilakukan KPK," ucap Firli.

Baca juga: Kasus Suap di Tanjungbalai, KPK Tahan Penyidiknya dan Seorang Pengacara

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
Satgas Jelaskan Penyebab Kematian akibat Covid-19 yang Didominasi Usia Produktif

Satgas Jelaskan Penyebab Kematian akibat Covid-19 yang Didominasi Usia Produktif

Nasional
Keberatan atas LAHP Ombudsman, KPK Klaim Tak Ada Penyisipan Materi TWK

Keberatan atas LAHP Ombudsman, KPK Klaim Tak Ada Penyisipan Materi TWK

Nasional
Jaksa Pinangki Segera Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Jaksa Pinangki Segera Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Nasional
Selama Ada Bukti, Moeldoko Mengaku Siap Dilaporkan Perkara Obat Ivermectin

Selama Ada Bukti, Moeldoko Mengaku Siap Dilaporkan Perkara Obat Ivermectin

Nasional
Varian Delta Cepat Menular dan Timbulkan Risiko Keparahan, Masyarakat Diminta 'Testing' Dini

Varian Delta Cepat Menular dan Timbulkan Risiko Keparahan, Masyarakat Diminta "Testing" Dini

Nasional
KRI Pollux-935 Tambah Daftar Kapal Perang TNI AL

KRI Pollux-935 Tambah Daftar Kapal Perang TNI AL

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X