MAKI Akan Gugat KPK jika Tak Umumkan Tersangka Pengadaan Lahan di Cipayung dalam 30 Hari

Kompas.com - 12/03/2021, 10:31 WIB
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan akan mengugat Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) jika tidak mengumumkan tersangka dugaan korupsi pengadaan tanah di Cipayung, Jakarta Timur.

Boyamin menyebut, memberi batas waktu hingga 30 hari untuk KPK segera mengumumkan penetepan status tersebut.

“Saya selalu melakukan gugatan pra-peradilan terhadap perkara yang diduga mangkrak, termasuk juga lambannya penetapan tersangka dalam kasus suap pengadaan lahan oleh BUMD DKI,” kata Boyamin kepada Kompas.com, Jumat (12/3/2021).

Baca juga: KPK: Pengadaan Tanah di Cipayung yang Sedang Diusut Belum Ada Peruntukannya

“Saya beri deadline waktu satu bulan atau 30 hari untuk KPK mengumumkan tersangka dan sekaligus menahan tersangkanya,” ucap Boyamin.

Menurut Boyamin, gugatan pra-peradilan adalah langkah paling efektif untuk mendesak KPK untuk mengumumkan tersangka.

Sebab, dalam pra-peradilan nantinya KPK akan dituduh menghentikan sebuah perkara yang sudah dilakukan penyidikan.

“KPK mau tidak mau harus membuktikan kasusnya tidak dihentikan, dan apa buktinya tidak dihentikan? ya menetapkan tersangka dan menahan,” kata Boyamin.

Sepeti diketahui, KPK sedang mengusut dugaan korupsi pembelian tanah di Cipayung, Jakarta Timur

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, KPK tengah melakukan penyidikan setelah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup.

"Benar, setelah ditemukan adanya dua bukti permulaan yang cukup, saat ini KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019," kata Ali

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terbang ke Moskwa, Jokowi Upayakan Ada Titik Temu Antara Ukraina dan Rusia

Terbang ke Moskwa, Jokowi Upayakan Ada Titik Temu Antara Ukraina dan Rusia

Nasional
KPK Dalami Proses Pengadaan E-KTP Era Gamawan Fauzi Jabat Mendagri

KPK Dalami Proses Pengadaan E-KTP Era Gamawan Fauzi Jabat Mendagri

Nasional
Wakil Ketua Banggar DPR yang 'Tumbang' di Paripurna Ternyata Alami 'Blackout'

Wakil Ketua Banggar DPR yang "Tumbang" di Paripurna Ternyata Alami "Blackout"

Nasional
Jokowi Terbang ke Rusia, Akan Sampaikan Pesan Presiden Ukraina untuk Putin

Jokowi Terbang ke Rusia, Akan Sampaikan Pesan Presiden Ukraina untuk Putin

Nasional
Ratusan Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia, Partai Buruh Akan Gugat ke Mahkamah Internasional

Ratusan Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia, Partai Buruh Akan Gugat ke Mahkamah Internasional

Nasional
DPR Terima Surpres Permohonan Pertimbangan Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh

DPR Terima Surpres Permohonan Pertimbangan Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh

Nasional
Pertebal Pertahanan IKN, TNI AL Bakal Bangun Pangkalan Militer di Balikpapan

Pertebal Pertahanan IKN, TNI AL Bakal Bangun Pangkalan Militer di Balikpapan

Nasional
Hanya Butuh 2,5 Bulan, DPR Sahkan 3 Provinsi Baru di Papua

Hanya Butuh 2,5 Bulan, DPR Sahkan 3 Provinsi Baru di Papua

Nasional
Novel Baswedan Jadi Saksi Sidang Gugatan TWK Pegawai KPK di PTUN

Novel Baswedan Jadi Saksi Sidang Gugatan TWK Pegawai KPK di PTUN

Nasional
Indonesia Minta Malaysia Segera Pulangkan Buruh Migran yang Ditahan

Indonesia Minta Malaysia Segera Pulangkan Buruh Migran yang Ditahan

Nasional
Kasus LNG, KPK Periksa Eks Dirut Pertamina dan PLN

Kasus LNG, KPK Periksa Eks Dirut Pertamina dan PLN

Nasional
Wakil Ketua Banggar DPR 'Tumbang' di Rapat Paripurna Usai Serahkan Laporan ke Puan

Wakil Ketua Banggar DPR "Tumbang" di Rapat Paripurna Usai Serahkan Laporan ke Puan

Nasional
Wapres Kunjungan Kerja ke Lombok, Tinjau Peternakan dan Serahkan Bansos

Wapres Kunjungan Kerja ke Lombok, Tinjau Peternakan dan Serahkan Bansos

Nasional
Rapat Paripurna Pengesahan RUU KIA sebagai Inisiatif DPR-DOB Papua Jadi UU Dihadiri 37 Anggota secara Fisik

Rapat Paripurna Pengesahan RUU KIA sebagai Inisiatif DPR-DOB Papua Jadi UU Dihadiri 37 Anggota secara Fisik

Nasional
Kemenlu Sebut 25 Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia karena Terlambat Dipulangkan

Kemenlu Sebut 25 Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia karena Terlambat Dipulangkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.