Kompas.com - 25/02/2021, 08:07 WIB
Ilustrasi rumah sakit (SHUTTERSTOCK). SHUTTERSTOCKIlustrasi rumah sakit (SHUTTERSTOCK).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhillah menyesalkan adanya pemotongan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang menangani pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Harif menanggapi, informasi yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya pemotongan insentif nakes oleh pihak manajemen rumah sakit sebesar 50-70 persen.

"Disesalkan ya kalau ada pemotongan sampai 70 persen, karena memang peruntukkan dari pada insentif tersebut untuk memberikan apresiasi, selain itu juga dibutuhkan bagi nakes yang mereka di garda terdepan," kata Harif saat dihubungi Kompas.com, Kamis (25/2/2021).

Harif mengatakan, jika alasan pemotongan insentif tersebut dikarenakan pemerataan dengan komponen lain yang terlibat penanganan Covid-19, keputusan pihak manajemen rumah sakit tersebut tidak tepat.

"Jadi jangan seolah-olah bisa dipotong dari sini, karena regulasinya sudah jelas," ujarnya.

Baca juga: Saat Kemenkes dan Perhimpunan RS Bantah Temuan KPK Soal Adanya Dugaan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan

Harif mengaku, banyak menerima keluhan terkait penyaluran insentif dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ke rumah sakit di tingkat kabupaten/kota.

Menurut dia, keluhan yang banyak adalah terkait belum cairnya uang insentif bagi nakes.

"Keluhan yang terbanyak itu adalah bukan yang dipotong, tetapi belum mendapatkan insentif sejak bulan Juni 2020 ada juga September 2020, Itu paling banyak dilaporkan," ucapnya.

Lebih lanjut, Harif meminta Kemenkes dan Kemendagri berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menindak lanjuti temuan KPK tersebut.

"Saya kira banyak terlibat di sini bukan hanya Kementerian Kesehatan, tetapi Kementerian Dalam Negeri karena rumah sakit daerah itu dibawah Kemendagri juga," pungkasnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Nasional
ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Nasional
SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

Nasional
Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Nasional
Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Nasional
Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Nasional
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Nasional
Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

Nasional
Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Nasional
UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

Nasional
UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

Nasional
UPDATE 14 April: Ada 108.384 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 14 April: Ada 108.384 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, Satgas Covid-19: Harus Ikuti Kaidah Ilmiah dan Standar WHO

Soal Vaksin Nusantara, Satgas Covid-19: Harus Ikuti Kaidah Ilmiah dan Standar WHO

Nasional
Ditawari Terawan, Gatot Nurmantyo Jadi Relawan Vaksin Nusantara

Ditawari Terawan, Gatot Nurmantyo Jadi Relawan Vaksin Nusantara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X