Saat SBY Turun Gunung Hadapi Isu Kudeta: Nyatakan Demokrat Tak Dijual hingga Sulit Cari Keadilan

Kompas.com - 25/02/2021, 07:57 WIB
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam video arahan kepada pimpinan dan kader Partai Demokrat yang dirilis pada Rabu (24/2/2021). Dokumentasi/Partai DemokratKetua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam video arahan kepada pimpinan dan kader Partai Demokrat yang dirilis pada Rabu (24/2/2021).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) "turun gunung" dengan memberikan pernyataan kepada kader-kadernya mengenai isu kudeta yang menerpa Partai Demokrat.

Pernyataan itu disampaikan SBY dalam sebuah video yang dirilis pada Rabu (24/2/2021). Dalam video itu, SBY mengatakan, ia harus berjuang bersama kader untuk menghadapi upaya kudeta tersebut.

"Menghadapi gerakan ini, sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai, saya harus turun gunung. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan kecintaan yang mendalam terhadap Partai Demokrat," kata SBY dalam video yang dirilis pada Rabu (24/2/2021).

"Meskipun sebenarnya masa saya sudah lewat, saya harus berjuang bersama saudara semua," tutur dia.

Ada sejumlah hal yang disampaikan SBY dalam video tersebut, antara lain menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak dijual, keyakinannya soal Presiden Joko Widodo yang dinilai tidak terlibat dalam kudeta, hingga kisahnya yang mengaku sulit mendapat keadilan.

Baca juga: Hadapi Isu Gerakan Kudeta di Demokrat, SBY Turun Gunung

Berikut pernyataan lengkap SBY terkait isu kudeta tersebut:

Demokrat not for sale

SBY memberi peringatan keras bagi pihak-pihak yang ingin merebut Partai Demokrat. Ia menegaskan, partai yang didirikannya itu tidak untuk diperjualbelikan.

"Bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale, partai kami bukan untuk diperjualbelikan," kata SBY.

SBY mengatakan, meskipun bukan partai yang kaya raya dari segi materi, Demokrat tidak tergiur dengan uang sebesar apa pun.

SBY menilai, gerakan tersebut ingin mendongkel dan merebut kepemimpinan partai yang sah, kemudian menggantinya dengan orang lain yang bukan kader Demokrat.

"Kalau gerakan ini berhasil karena ada yang ingin membeli partai kita dan kemudian ada fasilitatornya, partai kita bisa mengalami kegelapan," ujar SBY.

Baca juga: SBY: Bagi yang Ingin Merebut dan Membeli, Partai Demokrat Not For Sale

Demokrasi akan krisis

SBY pun berujar, jika gerakan kudeta itu berhasil, demokrasi di Indonesia akan mengalami krisis karena sebuah partai politik dapat diambil alih begitu saja.

"Krisis besar karena sebuah partai politik yang puluhan tahun dibangun dan dibina, dengan segala dinamika dan pasang surutnya, tiba-tiba dengan kekuatan uang dan kekuasaan bisa direbut dan diambil alih begitu saja," kata SBY.

SBY menuturkan, jika kudeta di Demokrat terjadi, kehidupan bernegara pun tak ubahnya seperti di hutan rimba.

Pihak yang kuat akan menang dan yang lemah akan kalah, sedangkan salah-benar menjadi persoalan nomor dua.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Nasional
Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Nasional
Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Nasional
Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Nasional
Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Nasional
Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Nasional
Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Nasional
UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

Nasional
UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

Nasional
LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X