Soal Pilkada, Guru Besar UIN Jakarta Nilai Parpol Pilih Utamakan Kepentingan Pribadi

Kelompok pertama adalah partai-partai yang menolak dengan tegas pembahasan RUU Pemilu secara keseluruhan. Adapun partai yang menolak yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Baca juga: Airlangga: Golkar Selalu Siap Menghadapi Pilkada Kapan Pun

Di sisi lainnya, ada PDI-P, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Gerindra yang meminta Pilkada serentak tetap dilangsungkan pada 2024 sesuai UU Pilkada.

Kemudian, sikap yang berbeda berikutnya ditunjukkan oleh Demokrat, PKS, Nasdem dan Golkar, yakni mendorong Pilkada serentak 2024 dinormalisasi, sehingga Pilkada digelar pada 2022 dan 2023.

Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengatakan, Pilkada serentak perlu dilakukan pada 2024 sebab akan berisiko apabila dipaksa dilakukan pada 2022 dan 2023.

Baca juga: Pengamat: Apa karena Anak dan Menantu Sudah Menang, Jokowi Tak Dukung Pilkada 2022-2023?

"Kita tidak berpikir yang sifatnya pragmatis dan kemudian ambisinya pada kekuasaan. Tidak semata-mata itu. Kita semata-mata untuk bagaimana bangsa ini sekarang fokus mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi," kata Djarot dalam acara "Aiman", Senin (1/2/2021) malam.

Lebih lanjut Djarot mengatakan bahwa PDI-P saat ini lebih fokus untuk memikirkan keselamatan bangsa daripada sibuk mengurusi siapa yang akan bertarung atau diusung pada Pilkada.

"Kita tidak persiapkan. Kita tidak berpikir untuk misalnya ngelus-ngelus jagung. Baik untuk Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, termasuk untuk Sumatera Utara. Kita berpikirnya adalah keselamatan bangsa ini jauh lebih penting," tutur Djarot.