Kompas.com - 02/02/2021, 16:06 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto berfoto bersama penerima bantuan Program Kartu Prakerja di gedung Ali Wardhana, Kemenko Perekonomian, Jakarta (15/12/2020) DOK. YouTube Kompas.comMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto berfoto bersama penerima bantuan Program Kartu Prakerja di gedung Ali Wardhana, Kemenko Perekonomian, Jakarta (15/12/2020)
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan, Partai Golkar akan selalu siap menghadapi pilkada kapan pun, termasuk jika digelar bersamaan dengan pemilu pada 2024 mendatang.

"Saya ingin menyampaikan bahwa Partai Golkar selalu siap menghadapi pilkada kapan pun, termasuk pemilu dan pilkada serentak di tahun 2024 nanti," kata Airlangga dalam acara peluncuran Golkar Institute, Selasa (2/2/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga tidak mengungkapkan secara gamblang posisi Partai Golkar dalam pro kontra terkait pelaksanaan pilkada serentak.

Baca juga: KPU: Sangat Berat apabila Pilkada Serentak Digelar 2024

Namun, pria yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebut penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi menjadi fokus bagi Partai Golkar.

"Bagi Partai Golkar, kepentingan bangsa dan negara jauh lebih dikedepankan, kita fokus pada penanganan Covid-19 dan memulihkan ekonomi pasca-pandemi," ujar Airlangga.

Airlangga sendiri meyakini Partai Golkar dapat keluar sebagai pemenang Pemilu 2024 berkaca dari keberhasilan Partai Golkar pada Pilkada 2020 lalu.

Ia menyebutkan, dalam Pilkada 2020 lalu, Partai Beringin berhasil melampaui taget kemenangan di 60 persen daerah pemilihan dengan memenangi 162 daerah pemilihan.

Baca juga: Airlangga Sebut Golkar Punya Momentum Menangi Pemilu 2024

Selain itu, Airlangga juga menyebut ada hasil survei yang menempatkan Golkar berada dalam posisi dua besar apabila Pemilu dilaksanakan saat ini.

"Kita sekarang tampaknya sedang memperoleh momentum dan angin yang baik, momentum ini harus kita terus rawat sehingga Partai Golkar mampu menciptakan gelombang besar kemenangan di dalam Pemilu mendatang," kata Airlangga.

Kendati demikian, ia menegaskan, tekad Partai Golkar memenangi Pemilu 2024 bukan untuk memperoleh kekuasaan semata, melainkan juga melanjutkan program-program Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Kita akan melanjutkan kerja-kerja besar yang telah dirintis oleh Presiden Bapak Joko Widodo agar pembangunan Indonesia terus maju, berkesinambungan, dan kesejahteraan masyarakat terus dapat ditingkatkan," ujar dia.

Baca juga: Sikap Ariza Patria soal Setuju Pilkada 2022 yang Beda dengan Gerindra...

Pro dan kontra soal pilkada serentak ini mengemuka ke publik seiring pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang mengatur ketentuan pelaksanaan pilkada serentak.

Sembilan Fraksi di DPR terbelah dengan ketentuan baru dalam draf UU Pemilu tersebut. Sebagian fraksi ingin melaksanakan Pilkada sesuai amanat Pasal 201 Ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016, yakni Pilkada serentak digelar November 2024.

Sementara, sebagian fraksi lainnya mendorong pelaksanaan Pilkada sesuai ketentuan di dalam draf revisi UU Pemilu Pasal 731 ayat (2) dan (3), yakni pada 2022 dan 2023.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Lebaran, Mensos Risma Minta Fasilitas Rehabilitasi Sosial Diperbaiki

Jelang Lebaran, Mensos Risma Minta Fasilitas Rehabilitasi Sosial Diperbaiki

Nasional
Tengku Zulkarnain Meninggal, Wapres Kehilangan Sahabat dan Teman Dialog

Tengku Zulkarnain Meninggal, Wapres Kehilangan Sahabat dan Teman Dialog

Nasional
Pagi Ini, Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT Dijadwalkan Tiba di Bareskrim

Pagi Ini, Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT Dijadwalkan Tiba di Bareskrim

Nasional
Dirjen Kemensos Bantah Terima Fee Bansos, Mengaku Hanya Dibelikan Cincin Akik

Dirjen Kemensos Bantah Terima Fee Bansos, Mengaku Hanya Dibelikan Cincin Akik

Nasional
OTT Bupati Nganjuk, Jual Beli Jabatan, dan Kerja Sama KPK-Polri

OTT Bupati Nganjuk, Jual Beli Jabatan, dan Kerja Sama KPK-Polri

Nasional
Bareskrim Ungkap Harga Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, Kepala Desa Rp 10-15 Juta

Bareskrim Ungkap Harga Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, Kepala Desa Rp 10-15 Juta

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Lewati 50 Persen di 7 Provinsi

Kasus Covid-19 Naik, Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Lewati 50 Persen di 7 Provinsi

Nasional
Selasa Sore Ini, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Fitri 1442 Hijriah

Selasa Sore Ini, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Fitri 1442 Hijriah

Nasional
Alarm Lonjakan Kasus Covid-19 yang Mesti Diwaspadai

Alarm Lonjakan Kasus Covid-19 yang Mesti Diwaspadai

Nasional
Dirjen Linjamsos Tahu Ada Potongan Rp 10.000 Tiap Paket Bansos atas Permintaan Juliari Batubara

Dirjen Linjamsos Tahu Ada Potongan Rp 10.000 Tiap Paket Bansos atas Permintaan Juliari Batubara

Nasional
Keresahan Pekerja Lepas di Istana Kepresidenan...

Keresahan Pekerja Lepas di Istana Kepresidenan...

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk | Biaya Vaksinasi Gotong Royong Rp 500.000 Sekali Suntik

[POPULER NASIONAL] KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk | Biaya Vaksinasi Gotong Royong Rp 500.000 Sekali Suntik

Nasional
UPDATE: 47.218 Orang Meninggal karena Covid-19 dan Antisipasi Lonjakan Kasus

UPDATE: 47.218 Orang Meninggal karena Covid-19 dan Antisipasi Lonjakan Kasus

Nasional
Jelang Lebaran, Mobilitas Penduduk di 3 Provinsi Ini Disebut Alami Kenaikan

Jelang Lebaran, Mobilitas Penduduk di 3 Provinsi Ini Disebut Alami Kenaikan

Nasional
Kakorlantas Polri: Adanya Larangan Mudik, Volume Kendaraan ke Jateng dan Jatim Turun 60 Persen

Kakorlantas Polri: Adanya Larangan Mudik, Volume Kendaraan ke Jateng dan Jatim Turun 60 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X