Kompas.com - 02/02/2021, 16:06 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto berfoto bersama penerima bantuan Program Kartu Prakerja di gedung Ali Wardhana, Kemenko Perekonomian, Jakarta (15/12/2020) DOK. YouTube Kompas.comMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto berfoto bersama penerima bantuan Program Kartu Prakerja di gedung Ali Wardhana, Kemenko Perekonomian, Jakarta (15/12/2020)
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan, Partai Golkar akan selalu siap menghadapi pilkada kapan pun, termasuk jika digelar bersamaan dengan pemilu pada 2024 mendatang.

"Saya ingin menyampaikan bahwa Partai Golkar selalu siap menghadapi pilkada kapan pun, termasuk pemilu dan pilkada serentak di tahun 2024 nanti," kata Airlangga dalam acara peluncuran Golkar Institute, Selasa (2/2/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga tidak mengungkapkan secara gamblang posisi Partai Golkar dalam pro kontra terkait pelaksanaan pilkada serentak.

Baca juga: KPU: Sangat Berat apabila Pilkada Serentak Digelar 2024

Namun, pria yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebut penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi menjadi fokus bagi Partai Golkar.

"Bagi Partai Golkar, kepentingan bangsa dan negara jauh lebih dikedepankan, kita fokus pada penanganan Covid-19 dan memulihkan ekonomi pasca-pandemi," ujar Airlangga.

Airlangga sendiri meyakini Partai Golkar dapat keluar sebagai pemenang Pemilu 2024 berkaca dari keberhasilan Partai Golkar pada Pilkada 2020 lalu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menyebutkan, dalam Pilkada 2020 lalu, Partai Beringin berhasil melampaui taget kemenangan di 60 persen daerah pemilihan dengan memenangi 162 daerah pemilihan.

Baca juga: Airlangga Sebut Golkar Punya Momentum Menangi Pemilu 2024

Selain itu, Airlangga juga menyebut ada hasil survei yang menempatkan Golkar berada dalam posisi dua besar apabila Pemilu dilaksanakan saat ini.

"Kita sekarang tampaknya sedang memperoleh momentum dan angin yang baik, momentum ini harus kita terus rawat sehingga Partai Golkar mampu menciptakan gelombang besar kemenangan di dalam Pemilu mendatang," kata Airlangga.

Kendati demikian, ia menegaskan, tekad Partai Golkar memenangi Pemilu 2024 bukan untuk memperoleh kekuasaan semata, melainkan juga melanjutkan program-program Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Kita akan melanjutkan kerja-kerja besar yang telah dirintis oleh Presiden Bapak Joko Widodo agar pembangunan Indonesia terus maju, berkesinambungan, dan kesejahteraan masyarakat terus dapat ditingkatkan," ujar dia.

Baca juga: Sikap Ariza Patria soal Setuju Pilkada 2022 yang Beda dengan Gerindra...

Pro dan kontra soal pilkada serentak ini mengemuka ke publik seiring pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang mengatur ketentuan pelaksanaan pilkada serentak.

Sembilan Fraksi di DPR terbelah dengan ketentuan baru dalam draf UU Pemilu tersebut. Sebagian fraksi ingin melaksanakan Pilkada sesuai amanat Pasal 201 Ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016, yakni Pilkada serentak digelar November 2024.

Sementara, sebagian fraksi lainnya mendorong pelaksanaan Pilkada sesuai ketentuan di dalam draf revisi UU Pemilu Pasal 731 ayat (2) dan (3), yakni pada 2022 dan 2023.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Belanja Tak Penting di Daerah Masih Tinggi, Pemda Diminta Alihkan Anggaran untuk Perlindungan Sosial dan Kesehatan

Belanja Tak Penting di Daerah Masih Tinggi, Pemda Diminta Alihkan Anggaran untuk Perlindungan Sosial dan Kesehatan

Nasional
Menko PMK Minta Lurah dan RT/RW Aktif Pantau Warganya yang Belum Terima Bansos

Menko PMK Minta Lurah dan RT/RW Aktif Pantau Warganya yang Belum Terima Bansos

Nasional
Kasus Kudatuli yang Tak Tuntas Saat Megawati Menjabat Presiden...

Kasus Kudatuli yang Tak Tuntas Saat Megawati Menjabat Presiden...

Nasional
Guru Besar UI Nilai Perlu Desentralisasi Sistem Perlindungan Sosial

Guru Besar UI Nilai Perlu Desentralisasi Sistem Perlindungan Sosial

Nasional
Jawa dan Bali Catat 758 Kasus Varian Delta

Jawa dan Bali Catat 758 Kasus Varian Delta

Nasional
Kementerian PPPA Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk 360 Anak Butuh Perlindungan Khusus

Kementerian PPPA Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk 360 Anak Butuh Perlindungan Khusus

Nasional
Jejak Persembunyian Wiji Thukul Usai Dituding Terlibat 27 Juli 1996

Jejak Persembunyian Wiji Thukul Usai Dituding Terlibat 27 Juli 1996

Nasional
Mendagri Ajak Dunia Usaha dan Warga Mampu untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Mendagri Ajak Dunia Usaha dan Warga Mampu untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Nasional
Pengamat: Presiden Harus Tunjukkan 'Leadership In Crisis', Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Menko

Pengamat: Presiden Harus Tunjukkan "Leadership In Crisis", Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Menko

Nasional
Guru Besar Antikorupsi Desak Firli dkk Taati Ombudsman, Lantik 75 Pegawai KPK Jadi ASN

Guru Besar Antikorupsi Desak Firli dkk Taati Ombudsman, Lantik 75 Pegawai KPK Jadi ASN

Nasional
Mendagri Harap Kepala Daerah Bangun Koordinasi dengan Ormas dalam Penanganan Covid-19

Mendagri Harap Kepala Daerah Bangun Koordinasi dengan Ormas dalam Penanganan Covid-19

Nasional
Kemenkes: 21,2 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac Akan Diproses dalam 2-3 Pekan

Kemenkes: 21,2 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac Akan Diproses dalam 2-3 Pekan

Nasional
Megawati Minta PDI-P Segera Bangun Monumen 27 Juli

Megawati Minta PDI-P Segera Bangun Monumen 27 Juli

Nasional
Lindungi Anak-anak, Orangtua Harus Persiapkan Diri jika Suatu Hari Terpapar Covid-19

Lindungi Anak-anak, Orangtua Harus Persiapkan Diri jika Suatu Hari Terpapar Covid-19

Nasional
Pemerintah Dinilai Inkonsisten Batasi Kegiatan Masyarakat

Pemerintah Dinilai Inkonsisten Batasi Kegiatan Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X