Presiden Jokowi: Literasi Ekonomi Syariah Indonesia Masih Rendah

Kompas.com - 25/01/2021, 12:41 WIB
Presiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Ratas tersebut membahas percepatan pembangunan program strategis nasional Jalan Tol Sumatera dan Tol Cisumdawu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/POOL/foc. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak APresiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Ratas tersebut membahas percepatan pembangunan program strategis nasional Jalan Tol Sumatera dan Tol Cisumdawu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/POOL/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta agar literasi ekonomi syariah di Indonesia ditingkatkan.

Ia menyebut, rendahnya literasi ekonomi syariah di Tanah Air masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

Hal ini Jokowi sampaikan dalam acara Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Peresmian Barand Ekonomi Syariah di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/1/2021).

"Indeks literasi ekonomi syariah Indonesia masih rendah, 16,2 persen, ini masih rendah. Masih banyak ruang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, masih banyak peluang untuk dapat dioptimalkan," kata Jokowi.

Baca juga: Wapres: Pemerintah Punya Kepentingan untuk Harmonisasikan Program Studi dalam Kembangkan Ekonomi Syariah

Jokowi mengatakan, ekonomi syariah memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan.

Pengembangan ekonomi syariah bahkan tidak hanya dilakukan oleh negara dengan mayoritas penduduk muslim, tetapi juga negara-negara lain seperti Jepang, Thailand, Inggris, hingga Amerika Serikat.

Oleh karenanya, Jokowi meminta agar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional diakselerasi.

"Kita harus mempersiapkan diri sebagai pusat rujukan ekonomi syariah global," ujarnya.

Jokowi pun menginstruksikan agar penataan rantai nilai halal pada sektor riil yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus dilakukan. Ia juga ingin ekonomi kreatif terus dikembangkan.

Baca juga: Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Ia mengatakan, pemerintah kini tengah berupaya memperkuat industri keuangan syariah dengan membangun bank syariah terbesar di Indonesia. Bank tersebut ditargetkan akan selesai pada Febuari mendatang.

"Kita mengembangkan bank wakaf mikro di berbagai tempat dan memperkuat lembaga zakat infak, sedekah, dan badan wakaf untuk mendukung pemberdayaan ekonomi umat," kata Jokowi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

Nasional
Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Nasional
Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Nasional
KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Nasional
Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Nasional
SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

Nasional
Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Nasional
Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Nasional
Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Nasional
SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

Nasional
Kompolnas: Dalam Sejumlah Kasus, Personel Polri Tak Familiar dengan HAM

Kompolnas: Dalam Sejumlah Kasus, Personel Polri Tak Familiar dengan HAM

Nasional
SBY Sebut Gerakan Kudeta Demokrat Masih Ada, Kini Sembunyi-sembunyi

SBY Sebut Gerakan Kudeta Demokrat Masih Ada, Kini Sembunyi-sembunyi

Nasional
Wapres: Pemerintah Berupaya Percepat Vaksinasi Covid-19

Wapres: Pemerintah Berupaya Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
SBY Sebut Demokrasi Berada dalam Krisis jika Kudeta di Demokrat Berhasil

SBY Sebut Demokrasi Berada dalam Krisis jika Kudeta di Demokrat Berhasil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X