Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Kompas.com - 25/01/2021, 12:08 WIB
Presiden Joko Widodo meresmikan renovasi Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (7/1/2021). Renovasi ini merupakan yang pertama sejak 42 tahun lalu, dengan menghabiskan waktu 14 bulan untuk merampungkan proses renovasi. BIRO PERS SETPRES / KRISHADIYANTPresiden Joko Widodo meresmikan renovasi Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (7/1/2021). Renovasi ini merupakan yang pertama sejak 42 tahun lalu, dengan menghabiskan waktu 14 bulan untuk merampungkan proses renovasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meresmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah, Senin (25/1/2021).

Peresmian itu dilakukan di Istana Negara, Jakarta, dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga para kepala daerah.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan, saya resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah pagi hari ini," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi mengatakan, potensi wakaf di Indonesia sangat besar, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak, termasuk wakaf uang.

Potensi aset wakaf setiap tahunnya mencapai angka Rp 2.000 triliun. Sementara, potensi wakaf uang bisa menembus angka Rp 188 triliun.

Baca juga: Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Oleh karenanya, ia meminta agar pemanfaatan wakaf tidak hanya terbatas untuk tujuan ibadah, tetapi juga sosial dan ekonomi.

"Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang hari ini menjadi bagian penting bukan hanya meningkatkan awareness, kepedulian, literasi dan edukasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah, tetapi sebagai upaya memperkuat rasa kepedulian dan solidaritas sosial untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial," ujar Jokowi.

Sementara, pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut bahwa pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang menandai dimulainya transformasi pelaksanaan wakaf yang lebih luas dan modern.

Sesuai bunyi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, harta benda wakaf diperluas tidak hanya benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi juga meliputi benda bergerak berupa uang dan benda bergerak selain uang seperti kendaraan, mesin, logam mulia, dan surat berharga syariah.

Ma'ruf yang juga merupakan Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mengatakan, umat Islam di Indonesia sudah lama mempraktikkan wakaf dalam kehidupan sehari-hari.

Baca juga: Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

"Namun potensi wakaf yang besar ini belum dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, pemanfaatan wakaf masih lebih banyak digunakan untuk bidang sosial peribadatan, yaitu untuk penyediaan masjid, madrasah, dan makam (3M)," ujarnya.

Dengan diresmikannya Gerakan Nasional Wakaf Uang, kata Ma'ruf, pengelolaan wakaf di Tanah Air akan dibenahi, terutama untuk wakaf benda bergerak. Pembenahan tata kelola ini diinisiasi oleh KNEKS dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

"Pembenahan tata kelola pemangku kepentingan wakaf benda bergerak, dalam kesempatan ini dimulai dengan pembenahan tata kelola wakaf uang sebagai salah satu bentuk wakaf produktif," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

Nasional
Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Nasional
Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Nasional
KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Nasional
Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Nasional
SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

Nasional
Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Nasional
Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Nasional
Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Nasional
SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

Nasional
Kompolnas: Dalam Sejumlah Kasus, Personel Polri Tak Familiar dengan HAM

Kompolnas: Dalam Sejumlah Kasus, Personel Polri Tak Familiar dengan HAM

Nasional
SBY Sebut Gerakan Kudeta Demokrat Masih Ada, Kini Sembunyi-sembunyi

SBY Sebut Gerakan Kudeta Demokrat Masih Ada, Kini Sembunyi-sembunyi

Nasional
Wapres: Pemerintah Berupaya Percepat Vaksinasi Covid-19

Wapres: Pemerintah Berupaya Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
SBY Sebut Demokrasi Berada dalam Krisis jika Kudeta di Demokrat Berhasil

SBY Sebut Demokrasi Berada dalam Krisis jika Kudeta di Demokrat Berhasil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X