Wapres: Pemerintah Punya Kepentingan untuk Harmonisasikan Program Studi dalam Kembangkan Ekonomi Syariah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah memiliki kepentingan untuk mengharmonisasi program studi di perguruan tinggi dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf dalam sambutannya di acara Sharia Business and Academic Synergy (SBAS) secara daring, Selasa (29/12/2020).

"Pemerintah berkepentingan agar program studi ekonomi dan keuangan syariah di berbagai perguruan tinggi dapat diharmonisasikan dengan fokus paling tidak pada lima program studi," kata Ma'ruf.

Kelima program tersebut yaitu program studi ekonomi syariah, manajemen bisnis syariah, keuangan dan perbankan syariah, akuntansi syariah, dan hukum ekonomi syariah.

Meskipun setiap perguruan tinggi memiliki keunikan tersendiri, kata dia, namun perlu ditetapkan kuliah inti (core courses) yang mencerminkan kompetensi minimal dalam suatu program studi.

Baca juga: Wapres: Banyak Lembaga Pendidikan dan Keuangan Syariah, tapi Kualitas SDM Kurang Memadai

Menurut Ma'ruf, saat ini kemampuan sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam bidang keuangan dan ekonomi syariah masih perlu ditingkatkan.

Padahal, menurut laporan Islamic Finance Development Indicator tahun 2020, Indonesia tercatat sebagai negara terbanyak dalam menyelenggarakan pendidikan ekonomi dan keuangan syariah.

"Namun itu tidak diikuti dengan kualitas yang memadai sehingga kita masih harus bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan SDM di bidang keuangan dan ekonomi syariah," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang ini, diperlukan peningkatan kualitas pendidikan pada program studi di dalam rumpun tersebut.

Pasalnya dari sekitar 800 program studi ekonomi dan keuangan syariah, baru sebagian kecil program studi yang terakreditasi dan banyak yang sama sekali belum terakreditasi.