Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Pemerintah Punya Kepentingan untuk Harmonisasikan Program Studi dalam Kembangkan Ekonomi Syariah

Kompas.com - 29/12/2020, 20:00 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah memiliki kepentingan untuk mengharmonisasi program studi di perguruan tinggi dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf dalam sambutannya di acara Sharia Business and Academic Synergy (SBAS) secara daring, Selasa (29/12/2020).

"Pemerintah berkepentingan agar program studi ekonomi dan keuangan syariah di berbagai perguruan tinggi dapat diharmonisasikan dengan fokus paling tidak pada lima program studi," kata Ma'ruf.

Kelima program tersebut yaitu program studi ekonomi syariah, manajemen bisnis syariah, keuangan dan perbankan syariah, akuntansi syariah, dan hukum ekonomi syariah.

Meskipun setiap perguruan tinggi memiliki keunikan tersendiri, kata dia, namun perlu ditetapkan kuliah inti (core courses) yang mencerminkan kompetensi minimal dalam suatu program studi.

Baca juga: Wapres: Banyak Lembaga Pendidikan dan Keuangan Syariah, tapi Kualitas SDM Kurang Memadai

Menurut Ma'ruf, saat ini kemampuan sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam bidang keuangan dan ekonomi syariah masih perlu ditingkatkan.

Padahal, menurut laporan Islamic Finance Development Indicator tahun 2020, Indonesia tercatat sebagai negara terbanyak dalam menyelenggarakan pendidikan ekonomi dan keuangan syariah.

"Namun itu tidak diikuti dengan kualitas yang memadai sehingga kita masih harus bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan SDM di bidang keuangan dan ekonomi syariah," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang ini, diperlukan peningkatan kualitas pendidikan pada program studi di dalam rumpun tersebut.

Pasalnya dari sekitar 800 program studi ekonomi dan keuangan syariah, baru sebagian kecil program studi yang terakreditasi dan banyak yang sama sekali belum terakreditasi.

Berdasarkan data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tahun 2018, kata dia, baru 10 program studi ekonomi syariah yang berakreditasi A.

Sementara yang berakreditasi B baru sejumlah 99 program studi dan sisanya yang berakreditasi C berjumlah 98 program studi.

Baca juga: Wapres Pastikan Merger Bank Syariah Didukung SDM Mumpuni

Berdasarkan data lembaga sertifikasi profesi ekonomi syariah di Indonesia tahun 2018, jumlah lulusan tenaga ahli yang tersertifikasi baru sebanyak 231 orang.

Dari sisi proporsi lulusan program ekonomi dan keuangan syariah pun, kata dia, saat ini baru 10 persen SDM yang memiliki pendidikan ekonomi syariah yang bekerja di industri perbankan syariah.

"Sisanya adalah SDM dengan pendidikan ekonomi konvensional yang menerima pelatihan terkait perbankan syariah," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Undang Jokowi-Gibran ke Rakernas, PDI-P: Sudah Langgar Konstitusi

Tak Undang Jokowi-Gibran ke Rakernas, PDI-P: Sudah Langgar Konstitusi

Nasional
Tak Ada Jokowi, PDI-P Undang 'Menteri Sahabat' di Pembukaan Rakernas

Tak Ada Jokowi, PDI-P Undang 'Menteri Sahabat' di Pembukaan Rakernas

Nasional
Pemerintah Ancam Tutup Telegram karena Tak Kooperatif Berantas Judi Online

Pemerintah Ancam Tutup Telegram karena Tak Kooperatif Berantas Judi Online

Nasional
MKD DPR Buka Opsi Panggil Anak SYL, Indira Chunda Thita yang Pakai Duit Korupsi Ayahnya untuk 'Skincare'

MKD DPR Buka Opsi Panggil Anak SYL, Indira Chunda Thita yang Pakai Duit Korupsi Ayahnya untuk "Skincare"

Nasional
16 Kloter Jemaah Haji Indonesia Gelombang 2 Tiba di Jeddah

16 Kloter Jemaah Haji Indonesia Gelombang 2 Tiba di Jeddah

Nasional
Soal Pilkada Jakarta, Demokrat Buka Pintu untuk Sudirman Said, Tutup Rapat untuk Anies

Soal Pilkada Jakarta, Demokrat Buka Pintu untuk Sudirman Said, Tutup Rapat untuk Anies

Nasional
Pemerintah Ancam Denda Platform Digital Rp 500 Juta untuk Tiap Konten Judi 'Online'

Pemerintah Ancam Denda Platform Digital Rp 500 Juta untuk Tiap Konten Judi "Online"

Nasional
Pertimbangkan Ridwan Kamil untuk Pilkada Jakarta, Demokrat: Anies Tak Masuk Radar Kami

Pertimbangkan Ridwan Kamil untuk Pilkada Jakarta, Demokrat: Anies Tak Masuk Radar Kami

Nasional
Skenario Sikap Politik Partai Banteng

Skenario Sikap Politik Partai Banteng

Nasional
Kala Prabowo Koreksi 2 Istilah Sekaligus, Makan Siang Gratis dan 'Presidential Club'...

Kala Prabowo Koreksi 2 Istilah Sekaligus, Makan Siang Gratis dan "Presidential Club"...

Nasional
Mencuat Usulan Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta dari Internal, PKS Segera Bahas

Mencuat Usulan Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta dari Internal, PKS Segera Bahas

Nasional
Pengusaha Tambang Gugat KPK Usai Jadi Tersangka di Kasus Gubernur Maluku Utara

Pengusaha Tambang Gugat KPK Usai Jadi Tersangka di Kasus Gubernur Maluku Utara

Nasional
KPK: Sekjen DPR Deklarasikan Diri Jadi Tersangka karena Gugat Praperadilan

KPK: Sekjen DPR Deklarasikan Diri Jadi Tersangka karena Gugat Praperadilan

Nasional
Pesawat Garuda Indonesia Pengangkut Jemaah Haji Rusak Lagi, Kemenag: Kita Tegur Keras!

Pesawat Garuda Indonesia Pengangkut Jemaah Haji Rusak Lagi, Kemenag: Kita Tegur Keras!

Nasional
Jokowi Beraktivitas di Yogyakarta Saat PDI-P Gelar Rakernas di Jakarta

Jokowi Beraktivitas di Yogyakarta Saat PDI-P Gelar Rakernas di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com