Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 25/01/2021, 12:30 WIB
Ilustrasi Vaksin Covid-19 (shutterstock). Kompas.COM/MUHAMMAD NAUFALIlustrasi Vaksin Covid-19 (shutterstock).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin Sinovac Kusnadi Rusmil mengatakan, fasilitas pelayanan kesehatan harus siap mengantisipasi kemungkinan kejadian anafilaktik atau syok pasca-vaksinasi Covid-19.

Menurut Kusnadi, kejadian anafilaktik pasti akan terjadi untuk penyuntikan skala besar.

Adapun anafilaktik adalah syok yang disebabkan oleh reaksi alergi yang berat. Salah satunya bisa berupa tak sadarkan diri atau pingsan.

Syok anafilaktik membutuhkan pertolongan yang cepat dan tepat.

Baca juga: Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

"Kalau kita lakukan vaksinasi 1 juta saja, 1-2 orang akan pingsan. Kalau yang disuntik 10 juta maka yang pingsan 10-20 orang, " ujar Kusnadi dikutip dari siaran pers di website Kementerian Kesehatan, Senin (25/1/2021).

"Orang akan ribut, medsos akan bertubi-tubi, media sibuk. Padahal memang seperti itu. Jadi kita harus siap siap” lanjutnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia menuturkan, sejauh ini reaksi anafilaktik tidak ditemukan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

Hanya saja ditemukan reaksi ringan seperti sering mengantuk seperti yang dialami oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan artis Raffi Ahmad.

Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI) Hindra Irawan Satari, mengatakan jika terjadi reaksi anafilaktik pasca vaksinasi Covid-19, pemerintah telah mengaturnya dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi.

Dalam Permenkes tersebut tercantum anafilaktik sebagai upaya preventif apabila terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI).

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPK Sebut Pembayaran Insentif Nakes hingga Rasionalisasi Anggaran Masih Jadi Masalah di Pemerintah Daerah

BPK Sebut Pembayaran Insentif Nakes hingga Rasionalisasi Anggaran Masih Jadi Masalah di Pemerintah Daerah

Nasional
Komisi I dan VIII DPR Tiadakan Rapat Setelah Anggota Terpapar Covid-19

Komisi I dan VIII DPR Tiadakan Rapat Setelah Anggota Terpapar Covid-19

Nasional
Hukuman Pinangki Dipangkas 6 Tahun, Jaksa Dinilai Mesti Ajukan Kasasi

Hukuman Pinangki Dipangkas 6 Tahun, Jaksa Dinilai Mesti Ajukan Kasasi

Nasional
KPK Dalami Dugaan Nurdin Abdullah Beli Tanah dari Uang Suap

KPK Dalami Dugaan Nurdin Abdullah Beli Tanah dari Uang Suap

Nasional
Pegawai Tak Lolos TWK Desak KPK Terbuka soal Hasil TWK, Minta Umumkan 8 Poin Ini

Pegawai Tak Lolos TWK Desak KPK Terbuka soal Hasil TWK, Minta Umumkan 8 Poin Ini

Nasional
Dukung Pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro, Wakil Ketua Komisi VI DPR Harapkan UMKM “Naik Kelas”

Dukung Pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro, Wakil Ketua Komisi VI DPR Harapkan UMKM “Naik Kelas”

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Satgas: PTM Terbatas di Wilayah Zona Merah Mungkin Ditunda

Kasus Covid-19 Meningkat, Satgas: PTM Terbatas di Wilayah Zona Merah Mungkin Ditunda

Nasional
Sidang Pembacaan Duplik Kasus Tes Swab RS Ummi, Rizieq Berharap Bebas Murni

Sidang Pembacaan Duplik Kasus Tes Swab RS Ummi, Rizieq Berharap Bebas Murni

Nasional
Jaksa Didesak Ajukan Kasasi atas Pemotongan Hukuman Pinangki

Jaksa Didesak Ajukan Kasasi atas Pemotongan Hukuman Pinangki

Nasional
Di Sidang MK, Airlangga Klaim UU Cipta Kerja Lalui Tahapan Sesuai Perundang-undangan

Di Sidang MK, Airlangga Klaim UU Cipta Kerja Lalui Tahapan Sesuai Perundang-undangan

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan Ambil Risiko, Tak Boleh Lalai Terapkan Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan Ambil Risiko, Tak Boleh Lalai Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Kemlu Singapura Tak Beri Izin Penjemputan Langsung Adelin Lis

Kemlu Singapura Tak Beri Izin Penjemputan Langsung Adelin Lis

Nasional
Muhadjir Sebut Hampir 60 Persen Ibu Hamil di RSKIA Bandung Idap Covid-19

Muhadjir Sebut Hampir 60 Persen Ibu Hamil di RSKIA Bandung Idap Covid-19

Nasional
Ngotot Kembangkan Vaksin Nusantara, Terawan: Saya Tak Butuh Anggaran Negara

Ngotot Kembangkan Vaksin Nusantara, Terawan: Saya Tak Butuh Anggaran Negara

Nasional
Disebut Sebarkan Informasi Hoaks soal Hasil TWK oleh ICW, Ini Kata KPK

Disebut Sebarkan Informasi Hoaks soal Hasil TWK oleh ICW, Ini Kata KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X