Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/11/2020, 15:48 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, State of the Global Islamic Economy Report tahun 2020/2021 memberikan apresiasi kepada Indonesia dalam menumbuhkan ekonomi Islam atau ekonomi syariah di Tanah Air.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat menjadi keynote speaker dalam acara pembukaan Indonesia Islamic Festival (IIFEST) 2020 secara virtual, Kamis (26/11/2020).

"State of the Global Islamic Economy Report tahun 2020/2021 memberikan apresiasi terhadap kebijakan Indonesia dalam menumbuhkan ekosistem yang dibutuhkan untuk memberi peluang tumbuhnya ekonomi Islam," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Wapres: Meski Pertumbuhan Ekonomi Syariah Melambat, Peluang Produk Halal Masih Bisa Dimanfaatkan

Ma'ruf mengatakan, State of the Global Islamic Economy menilai, beberapa insentif yang diberikan pemerintah berkontibusi dalam perbaikan ekosistem tersebut.

Antara lain, insentif untuk mempermudah dunia industri dan investasi di bidang infrastruktur, produk, serta jasa halal.

"Berbagai insentif yang diberikan pemerintah untuk mempermudah dunia industri dan investasi di Indonesia dinilai memberi kontribusi yang signifikan dalam perbaikan ekosistem tersebut," kata Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021 juga menunjukkan bahwa peringkat Global Islamic Indicator Indonesia berhasil naik dari peringkat 5 pada tahun 2019 menjadi peringkat 4.

Peringkat tersebut naik cukup signifikan karena pada tahun 2018 Indonesia masih berada di peringkat 10.

Baca juga: Wapres Tekankan Pentingnya Inovasi Teknologi Finansial Dalam Ekonomi Syariah

Peringkat tersebut didasarkan pada penilaian sektor-sektor industri keuangan, makanan, pariwisata, fashion, media dan rekreasi, serta farmasi dan kosmetik.

Dari masing-masing sektor tersebut, kata dia, Indonesia masuk dalam kategori 10 besar.

"Dengan terbangunnya ekosistem yang kondusif, maka akan semakin banyak masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan keuangan syariah," kata dia.

Apabila, semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, maka upaya pemulihan perekonomian nasional akibat pandemi Covid-19 itu pun akan semakin cepat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com