Kendati demikian, bukan berarti pemerintah dan warga negara Australia kehilangan kedaulatan di hadapan OTT.
Sebagai wakil dari publik Australia, ACMA berperan memberikan panduan prinsip-prinsip dasar dari self-regulatory yang nantinya akan diterapkan oleh OTT dan menerima komplain dari warga negara jika ada konten OTT yang dinilai merugikan mereka.
Mengingat sifatnya yang melintas batas-batas administratif negara, idealnya kerangka regulasi untuk mengatur OTT dibuat oleh International Telecommunications Union (ITU), badan khusus PBB yang bergerak dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.
Namun, kerja multilateral global tidak akan selesai dalam waktu yang singkat. Karenanya, sambil menunggu ITU bekerja, belajar dari pengalaman negara-negara lain adalah hal paling masuk akal saat ini.
Pertanyaan kemudian, pada negara mana kita akan belajar, Thailand atau Australia? (*Damar Juniarto adalah Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network | Muhamad Heychael adalah Penulis, pengajar, dan peneliti media)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.