Kompas.com - 13/01/2021, 20:32 WIB
Menteri Sosial Tri Rismaharini berbincang dengan salah satu pemulung di Jakarta, Kamis (7/1/2021). Dokumentasi Humas Ditjen Rehabilitasi Kementerian SosialMenteri Sosial Tri Rismaharini berbincang dengan salah satu pemulung di Jakarta, Kamis (7/1/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini menceritakan berbagai perubahan yang ia alami sejak menjabat sebagai menteri.

Mantan Wali Kota Surabaya itu menuturkan, suaranya hampir habis karena sering berteriak dan marah saat menjalankan tugasnya.

"Tiap hari saya marah, makanya suara saya habis bukan karena apa-apa, tapi saya teriak terus. Tapi harus saya lakukan, daripada saya dimarahi Bapak, Ibu (angggota DPR) di sini," kata Risma, dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Rabu (13/1/2021).

Baca juga: Risma: Demi Allah Saya Tak Ada Niat Blusukan...

Risma juga mengaku sempat mengalami tekanan darah tinggi 170 mmHg karena tugas yang diembannya tidaklah mudah.

"Saya kemarin sampai saya cek tekanan darah, enggak pernah 170, saya pulang kepala saya panas sekali, jadi sekali lagi saya mencoba, bagaimana pun tidak bisa bergerak seenaknya," ucap Risma.

Dalam rapat tersebut, Risma memaparkan sejumlah kendala terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) yang belum optimal. Salah satunya karena kendala Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak lengkap.

Persoalan selanjutnya, DTKS tersebut tidak terkoneksi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Ini sekarang jadi konsentrasi saya dengan daerah untuk melengkapi, karena data tidak terkoneksi dengan NIK, sekarang ini jadi PR kami," kata Risma.

Baca juga: KPK Minta Risma Perbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Kemudian, Risma mengatakan, tidak tercapainya target penyaluran bansos juga disebabkan kondisi geografis dan cuaca ekstrem di beberapa daerah. Akibatnya, penyaluran bansos terhambat.

"Kendala pelaksanaan bansos bagi KPM PKH karena geografi dan cuaca ekstrem di beberapa daerah nanti akan kami jelaskan bagaimana kami mengatur strategi supaya daerah-daerah yang sulit bisa dilaksanakan," ucapnya.

Selain itu, Risma menuturkan bahwa kementeriannya sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri untuk ikut memantau proses penyaluran bansos agar tidak terjadi penyelewengan.

"Nanti setiap kali jalan, saya sudah buat surat ke Kejaksaan Agung, Kepolisian, KPK, untuk mengawal kami," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Lebaran 6 Perwira Tinggi Polri Dapat Kenaikan Pangkat, Ini Nama-namanya...

Jelang Lebaran 6 Perwira Tinggi Polri Dapat Kenaikan Pangkat, Ini Nama-namanya...

Nasional
Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Nasional
Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Nasional
Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Nasional
Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Nasional
Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Nasional
Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Nasional
Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Nasional
Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Nasional
KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Nasional
Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Nasional
Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X