Tiga Advokat Uji Materi UU Cipta Kerja, Hakim MK Minta Perjelas Klaster yang Dipersoalkan

Adapun pasal-pasal yang dipersoalkan yakni Pasal 6, Pasal 17 Angka 16, Pasal 24 Angka 44, Pasal 25 Angka 10, Pasal 27 Angka 14, Pasal 34 Angka 2, Pasal 41 Angka 25, Pasal 50 Angka 9.

Kemudian, Pasal 52 Angka 27, Pasal 82 Angka 2, Pasal 114 Angka 5, Pasal 124 Angka 2, Pasal 150 Angka 31, Pasal 151, dan Pasal 175 Angka 6.

Para pemohon menilai, pasal-pasal tersebut mengandung rujukan pasal lain atau ayat lainnya yang salah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Selain itu, para pemohon mengalami kerugian materi saat menjalani profesinya sebagai advokat, salah satu contohnya yakni pada Pasal 41 Angka 25 UU Cipta kerja yang mengubah ketentuan Pasal 56 dalam UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.

Baca juga: Menaker: UU Cipta Kerja Bisa Keluarkan RI dari Jebakan Pendapatan Menengah

Dalam ayat-ayatnya diatur jenis-jenis sanksi administratif, tetapi jenis sanksi tersebut ada yang tidak jelas karena tidak menyebutkan suatu tindakan tertentu dari pejabat yang dapat mengenakan sanksi.

Hal itu dianggap menyulitkan pemohon untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai advokat.
Adapun sidang ini teregistrasi dalam MK dengan Sidang Nomor Perkara 108/PUU-XVIII/2020.