KawalCovid19: Mengherankan, Pandemi Sudah 9 Bulan tapi Pendataan Kasus Masih Terkendala Sistem

Kompas.com - 04/12/2020, 12:05 WIB
Warga berjalan di dekat mural berisi pesan ajakan menggunakan masker dan replika peti mati COVID-19 di Cikoko, Pancoran, Jakarta, Jumat (2/10/2020). Mural tersebut dibuat untuk mengingatkan masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas karena masih tingginya angka kasus COVID-19 secara nasional. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pras. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarWarga berjalan di dekat mural berisi pesan ajakan menggunakan masker dan replika peti mati COVID-19 di Cikoko, Pancoran, Jakarta, Jumat (2/10/2020). Mural tersebut dibuat untuk mengingatkan masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas karena masih tingginya angka kasus COVID-19 secara nasional. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Co-founder KawalCovid19 Elina Ciptadi memberikan beragam pertanyaan atas pengakuan pemerintah dalam hal ini Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 terkait perbedaan data harian Covid-19 antara pusat dan pemerintah daerah (pemda).

Menurut dia, perbedaan data menunjukkan pemerintah belum serius dalam memberikan informasi seputar kasus Covid-19 kepada masyarakat.

"Kita jadi bertanya-tanya, sistemnya ini bagaimana? Setelah 9 bulan pandemi ini, kok soal sistem masih jadi kendala?" kata Elina saat dihubungi Kompas.com, Jumat (4/12/2020).

Ia mengaku heran dengan kondisi Covid-19 yang dialami Indonesia saat ini setelah ditemukannya perbedaan data kasus harian pusat dengan daerah.

Baca juga: Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah Sejak 30 Juni Kami Temukan

Jika hal ini terus dilakukan, Elina khawatir masyarakat tidak akan bisa mengambil keputusan yang tepat di tengah pandemi, baik keputusan bepergian, atau bisnis sekalipun.

"Ketika ada data-data delay seperti ini, artinya kita tidak memberikan masyarakat informasi yang terkini untuk membantu mereka mengambil keputusan. Masyarakat akan merasa, daerah ini aman tidak ya, dan ketika ada lonjakan kasus di daerah baru semua panik," jelasnya.

Padahal, lanjutnya, kasus wabah di Indonesia tidak hanya soal Covid-19 saja melainkan masih ada TBC dan penyakit lainnya.

Oleh karena itu, Elina kembali mempertanyakan soal sistem yang dimiliki Indonesia untuk memberikan informasi atau data kepada masyarakat atas wabah atau bencana.

Baca juga: Data Kasus Covid-19 Tak Pernah Real Time Hampir 10 Bulan, Epidemiolog: Tidak Bisa Terus Dibiarkan

Bahkan, ia menduga bahwa sistem yang dijalankan masih secara manual sehingga muncul keterlambatan data yang berakibat data tidak sinkron antara pusat dan pemda.

"Apakah masih manual? Apakah tidak ada kewajiban memasukkan data misalnya dari Kabupaten ke Provinsi harus setiap hari setiap jam berapa. Lalu provinsi ke pusat harus jam berapa masuknya. Ini yang jadi pertanyaan," ucap Elina.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Usut Kasus Suap Pajak Senilai Puluhan Miliar Rupiah dan Respons Sri Mulyani

KPK Usut Kasus Suap Pajak Senilai Puluhan Miliar Rupiah dan Respons Sri Mulyani

Nasional
Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Nasional
Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Nasional
Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Nasional
Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Nasional
KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

Nasional
Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Nasional
Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Nasional
Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Nasional
Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Nasional
Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Nasional
Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Nasional
Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Nasional
Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Nasional
Gibran Minta Solo Jadi Prioritas Vaksinasi, Pengamat: Angin Segar untuk Pemda Lain

Gibran Minta Solo Jadi Prioritas Vaksinasi, Pengamat: Angin Segar untuk Pemda Lain

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X