JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman mengatakan, persoalan kendala pendataan kasus harian Covid-19 sebenarnya tidak bisa selalu jadi alasan pemerintah setiap terjadi lonjakan data kasus baru atau perbedaan data antara pemerintah pusat dengan daerah.
Sebab, baik pandemi maupun sistem pendataan Covid-19 sudah cukup lama dilakukan pemerintah.
"Ini sudah terjadi cukup lama dan tidak bisa dibiarkan. Sebab, sudah hampir 10 bulan pandemi, sehingga soal data tak bisa selalu jadi alasan pemerintah," ujar Dicky saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (4/12/2020).
Dicky mengungkapkan, data kasus harian Covid-19 Indonesia yang dilaporkan pemerintah memang tidak pernah dilakukan secara real time.
Baca juga: Satgas Sebut Pemerintah Pusat Keliru Sampaikan Data Covid-19 di Papua karena Masalah Sistem
"Dari dulu Indonesia tidak pernah melaporkan secara tepat. Tidak ada laporan hari ini dites, hari ini keluar," ungkap Dicky.
"Sehingga, apa yang disampaikan Jubir Satgas soal data kemarin tidak ada yang baru. Bahwa data yang dilaporkan ke kita ini bisa dua, tiga pekan, bahkan mungkin ada yang beberapa pekan sebelumnya. Selama ini juga begitu," jelasnya.
Dengan demikian, menurut Dicky, penjelasan dari Satgas tidak bisa menjadikan pembenaran bahwa data yang dilaporkan pada Kamis (3/12/2020) berbeda dengan laporan pada hari-hari sebelumnya.
Sebelumnya, pemerintah melaporkan melaporkan 8.369 kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 pada Kamis (3/12/2020).
Baca juga: Penambahan Kasus Harian Covid-19 Kembali Rekor, Satgas: Sistem Pencatatan Pelaporan Belum Optimal
Ini merupakan rekor tertinggi selama pandemi di Tanah Air.
Penambahan kasus tersebut menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 557.877 orang.
Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.
Syarat & Ketentuan