Data Kasus Covid-19 Tak Pernah Real Time Hampir 10 Bulan, Epidemiolog: Tidak Bisa Terus Dibiarkan

Kompas.com - 04/12/2020, 09:30 WIB
Ilustrasi Covid-19 Shutterstock/PetovargaIlustrasi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman mengatakan, persoalan kendala pendataan kasus harian Covid-19 sebenarnya tidak bisa selalu jadi alasan pemerintah setiap terjadi lonjakan data kasus baru atau perbedaan data antara pemerintah pusat dengan daerah.

Sebab, baik pandemi maupun sistem pendataan Covid-19 sudah cukup lama dilakukan pemerintah.

"Ini sudah terjadi cukup lama dan tidak bisa dibiarkan. Sebab, sudah hampir 10 bulan pandemi, sehingga soal data tak bisa selalu jadi alasan pemerintah," ujar Dicky saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (4/12/2020).

Dicky mengungkapkan, data kasus harian Covid-19 Indonesia yang dilaporkan pemerintah memang tidak pernah dilakukan secara real time.

Baca juga: Satgas Sebut Pemerintah Pusat Keliru Sampaikan Data Covid-19 di Papua karena Masalah Sistem

"Dari dulu Indonesia tidak pernah melaporkan secara tepat. Tidak ada laporan hari ini dites, hari ini keluar," ungkap Dicky.

"Sehingga, apa yang disampaikan Jubir Satgas soal data kemarin tidak ada yang baru. Bahwa data yang dilaporkan ke kita ini bisa dua, tiga pekan, bahkan mungkin ada yang beberapa pekan sebelumnya. Selama ini juga begitu," jelasnya.

Dengan demikian, menurut Dicky, penjelasan dari Satgas tidak bisa menjadikan pembenaran bahwa data yang dilaporkan pada Kamis (3/12/2020) berbeda dengan laporan pada hari-hari sebelumnya.

Sebelumnya, pemerintah melaporkan melaporkan 8.369 kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 pada Kamis (3/12/2020).

Baca juga: Penambahan Kasus Harian Covid-19 Kembali Rekor, Satgas: Sistem Pencatatan Pelaporan Belum Optimal

Ini merupakan rekor tertinggi selama pandemi di Tanah Air.

Penambahan kasus tersebut menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 557.877 orang.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BNPB: 2 Orang Meninggal akibat Banjir di Manado

BNPB: 2 Orang Meninggal akibat Banjir di Manado

Nasional
Eks Direktur Garuda Indonesia Didakwa Terima Suap Terkait Pengadaan Pesawat

Eks Direktur Garuda Indonesia Didakwa Terima Suap Terkait Pengadaan Pesawat

Nasional
Potensi Aset Rp 2.000 Triliun Per Tahun, Jokowi Ingin Pemanfaatan Wakaf Diperluas

Potensi Aset Rp 2.000 Triliun Per Tahun, Jokowi Ingin Pemanfaatan Wakaf Diperluas

Nasional
Masuknya Warga Negara China ke Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Masuknya Warga Negara China ke Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Wapres Berharap Indonesia Beri Contoh Pengelolaan Wakaf yang Produktif

Wapres Berharap Indonesia Beri Contoh Pengelolaan Wakaf yang Produktif

Nasional
Rumah Sakit Penuh, Pemerintah dan Satgas Covid-19 Didesak Cari Solusi

Rumah Sakit Penuh, Pemerintah dan Satgas Covid-19 Didesak Cari Solusi

Nasional
Ramai Hoaks Soal Vaksin, Pemerintah Minta Masyarakat Cari Sumber Resmi

Ramai Hoaks Soal Vaksin, Pemerintah Minta Masyarakat Cari Sumber Resmi

Nasional
Kerugian akibat Banjir Kalimantan Selatan Diperkirakan Rp 1,349 Triliun

Kerugian akibat Banjir Kalimantan Selatan Diperkirakan Rp 1,349 Triliun

Nasional
Polri Terima Informasi Komjen Listyo Sigit Dilantik Jadi Kapolri Hari Rabu

Polri Terima Informasi Komjen Listyo Sigit Dilantik Jadi Kapolri Hari Rabu

Nasional
Jokowi: Anggaran Rp 372,3 Triliun Disiapkan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Jokowi: Anggaran Rp 372,3 Triliun Disiapkan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Nasional
YLBHI: Penanganan Pandemi Buruk, tetapi Masyarakat yang Kerap Disalahkan

YLBHI: Penanganan Pandemi Buruk, tetapi Masyarakat yang Kerap Disalahkan

Nasional
Jokowi: Meski Vaksinasi Sudah Dimulai, Protokol Kesehatan Jangan Ditinggalkan

Jokowi: Meski Vaksinasi Sudah Dimulai, Protokol Kesehatan Jangan Ditinggalkan

Nasional
Kelola Wakaf Uang, Wapres Minta Para Penerima dan Pengelola Miliki Standarisasi

Kelola Wakaf Uang, Wapres Minta Para Penerima dan Pengelola Miliki Standarisasi

Nasional
PPATK Ungkap FPI Lakukan Transaksi Lintas Negara, Pengacara: Itu Dana Umat

PPATK Ungkap FPI Lakukan Transaksi Lintas Negara, Pengacara: Itu Dana Umat

Nasional
Jokowi: Kita Bersyukur RI Bisa Kendalikan Krisis Pandemi dan Ekonomi

Jokowi: Kita Bersyukur RI Bisa Kendalikan Krisis Pandemi dan Ekonomi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X