Kompas.com - 04/12/2020, 11:27 WIB
Walikota Cimahi Ajay Muhammad Priatna mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (28/11/2020). KPK resmi menetapkan dan menahan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penambahan gedung Rumah Sakit Kasih Bunda yaitu Walikota Cimahi Ajay Muhammad Priatna dan Komisaris Rumah Sakit Kasih Bunda Hutama Yonathan. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp. ANTARAFOTO/Rivan Awal LinggaWalikota Cimahi Ajay Muhammad Priatna mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (28/11/2020). KPK resmi menetapkan dan menahan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penambahan gedung Rumah Sakit Kasih Bunda yaitu Walikota Cimahi Ajay Muhammad Priatna dan Komisaris Rumah Sakit Kasih Bunda Hutama Yonathan. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga pejabat Pemerintah Kota Cimahi sebagai saksi kasus dugaan suap yang menjerat Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna, Jumat (4/12/2020).

Tiga pejabat yang dipanggil adalah Kepala Dinas PUPR Cimahi Meity Mustika, Kepala Satpol PP Cimahi Totong Solehudin, dan Sekretaris Daerah Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AJM (Ajay)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat.

Baca juga: Geledah 4 Lokasi, KPK Amankan Catatan Penerimaan Suap Wali Kota Cimahi

Selain itu, KPK juga memanggil enam saksi lain untuk diperiksa dalam kasus ini, yakni Komisaris RSU Kasih Bunda Susanto Ongko Wijoyo, karyawan RSU Kasih Bunda Senny Meika, Direktur Utama PT Dania Pratama International Akhmad Saikhu.

Kemudian, dua orang pihak swasta bernama Yusuf Asyid dan Bilal Insan Muhammad, serta Presiden Direktur PT Bank Bisnis International Tbk Laniwati Tjandra.

Ajay ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin pembangunan penambahan gedung RSU Kasih Bunda.

Baca juga: Peringatan dan Pesan Ridwan Kamil ke Wali Kota Cimahi yang Ditangkap KPK

Ia diduga meminta uang sebesar Rp 3,2 miliar kepada pemilik sekaligus Komisaris RSU Kasih Bunda Hutama Yonathan untuk mengurus izin tersebut.

KPK menduga Ajay telah menerima Rp 1,661 miliar dari uang yang dijanjikan tersebut.

Atas perbuatannya, Ajay selaku penerima suap disangka melanggar Pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan, Hutama selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RI dan Papua Nugini Usut Video Warga PNG Dukung KKB Papua

RI dan Papua Nugini Usut Video Warga PNG Dukung KKB Papua

Nasional
Fraksi PKS Minta PBB dan Negara Islam Desak Israel Hentikan Serangan ke Palestina

Fraksi PKS Minta PBB dan Negara Islam Desak Israel Hentikan Serangan ke Palestina

Nasional
Kakorlantas: Puncak Arus Balik Libur Lebaran Akhir Pekan, 1,5 Juta Pemudik Kembali

Kakorlantas: Puncak Arus Balik Libur Lebaran Akhir Pekan, 1,5 Juta Pemudik Kembali

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Tak Tambah Provinsi yang Berlakukan PPKM Mikro Usai Larangan Mudik

Ini Alasan Pemerintah Tak Tambah Provinsi yang Berlakukan PPKM Mikro Usai Larangan Mudik

Nasional
Antisipasi Arus Balik di Bakauheni, Disiapkan 200.000 Alat Rapid Test

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni, Disiapkan 200.000 Alat Rapid Test

Nasional
Pimpinan DPR Kritik Pemprov DKI soal Kerumunan di Ancol

Pimpinan DPR Kritik Pemprov DKI soal Kerumunan di Ancol

Nasional
Tempat Wisata Ramai Pengunjung, Menko Perekonomian: Wajib Ikuti Protokol Kesehatan

Tempat Wisata Ramai Pengunjung, Menko Perekonomian: Wajib Ikuti Protokol Kesehatan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Kemenhub Siapkan Pos Tes Swab Antigen di Pelabuhan Bakauheni dan Gilimanuk

Antisipasi Arus Balik, Kemenhub Siapkan Pos Tes Swab Antigen di Pelabuhan Bakauheni dan Gilimanuk

Nasional
Meski Dilarang Mudik, Masyarakat Menyeberang dari Merak ke Lampung 440.014 Orang

Meski Dilarang Mudik, Masyarakat Menyeberang dari Merak ke Lampung 440.014 Orang

Nasional
UPDATE: 4.596 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 8 di Singapura

UPDATE: 4.596 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 8 di Singapura

Nasional
Kakorlantas: 600.000 Kendaraan Diputarbalikkan, 600 Travel Gelap Ditindak

Kakorlantas: 600.000 Kendaraan Diputarbalikkan, 600 Travel Gelap Ditindak

Nasional
Tahun 2021, Kemensos Targetkan Berdayakan 2.500 KK Warga Komunitas Adat Terpencil

Tahun 2021, Kemensos Targetkan Berdayakan 2.500 KK Warga Komunitas Adat Terpencil

Nasional
Kakorlantas Klaim Penyekatan Efektif, Jumlah Pemudik Turun Drastis

Kakorlantas Klaim Penyekatan Efektif, Jumlah Pemudik Turun Drastis

Nasional
BMKG: Gempa Nias Barat Tak Berpotensi Tsunami, Getaran Dirasakan hingga Aceh

BMKG: Gempa Nias Barat Tak Berpotensi Tsunami, Getaran Dirasakan hingga Aceh

Nasional
KM Bandar Nelayan 118 Kecelakaan di Samudera Hindia, 26 Awak Belum Diketahui Nasibnya

KM Bandar Nelayan 118 Kecelakaan di Samudera Hindia, 26 Awak Belum Diketahui Nasibnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X