Kasus Suap Wali Kota Cimahi, Tiga Pejabat Pemkot Cimahi Dipanggil KPK

Kompas.com - 04/12/2020, 11:27 WIB
Walikota Cimahi Ajay Muhammad Priatna mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (28/11/2020). KPK resmi menetapkan dan menahan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penambahan gedung Rumah Sakit Kasih Bunda yaitu Walikota Cimahi Ajay Muhammad Priatna dan Komisaris Rumah Sakit Kasih Bunda Hutama Yonathan. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp. ANTARAFOTO/Rivan Awal LinggaWalikota Cimahi Ajay Muhammad Priatna mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (28/11/2020). KPK resmi menetapkan dan menahan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penambahan gedung Rumah Sakit Kasih Bunda yaitu Walikota Cimahi Ajay Muhammad Priatna dan Komisaris Rumah Sakit Kasih Bunda Hutama Yonathan. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga pejabat Pemerintah Kota Cimahi sebagai saksi kasus dugaan suap yang menjerat Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna, Jumat (4/12/2020).

Tiga pejabat yang dipanggil adalah Kepala Dinas PUPR Cimahi Meity Mustika, Kepala Satpol PP Cimahi Totong Solehudin, dan Sekretaris Daerah Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AJM (Ajay)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat.

Baca juga: Geledah 4 Lokasi, KPK Amankan Catatan Penerimaan Suap Wali Kota Cimahi

Selain itu, KPK juga memanggil enam saksi lain untuk diperiksa dalam kasus ini, yakni Komisaris RSU Kasih Bunda Susanto Ongko Wijoyo, karyawan RSU Kasih Bunda Senny Meika, Direktur Utama PT Dania Pratama International Akhmad Saikhu.

Kemudian, dua orang pihak swasta bernama Yusuf Asyid dan Bilal Insan Muhammad, serta Presiden Direktur PT Bank Bisnis International Tbk Laniwati Tjandra.

Ajay ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin pembangunan penambahan gedung RSU Kasih Bunda.

Baca juga: Peringatan dan Pesan Ridwan Kamil ke Wali Kota Cimahi yang Ditangkap KPK

Ia diduga meminta uang sebesar Rp 3,2 miliar kepada pemilik sekaligus Komisaris RSU Kasih Bunda Hutama Yonathan untuk mengurus izin tersebut.

KPK menduga Ajay telah menerima Rp 1,661 miliar dari uang yang dijanjikan tersebut.

Atas perbuatannya, Ajay selaku penerima suap disangka melanggar Pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan, Hutama selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tentang Virus Corona B.1.1.7 dari Inggris yang Terdeteksi di Karawang

Tentang Virus Corona B.1.1.7 dari Inggris yang Terdeteksi di Karawang

Nasional
Presiden Jokowi Ajak Wajib Pajak Segera Laporkan SPT Tahunan

Presiden Jokowi Ajak Wajib Pajak Segera Laporkan SPT Tahunan

Nasional
KPK Usut Kasus Suap Pajak Senilai Puluhan Miliar Rupiah dan Respons Sri Mulyani

KPK Usut Kasus Suap Pajak Senilai Puluhan Miliar Rupiah dan Respons Sri Mulyani

Nasional
Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Nasional
Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Nasional
Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Nasional
Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Nasional
KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

Nasional
Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Nasional
Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Nasional
Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Nasional
Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Nasional
Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Nasional
Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Nasional
Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X