Kompas.com - 09/11/2020, 10:37 WIB
Presiden KSPI, Said Iqbal memberikan keterangan pers kepada awak media di Jakarta, Kamis (5/3/2020). (KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARI)Presiden KSPI, Said Iqbal memberikan keterangan pers kepada awak media di Jakarta, Kamis (5/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan kembali melakukan aksi demonstrasi dalam rangka menolak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2020).

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, selain menolak UU Cipta Kerja, aksi demo juga menuntut kenaikan upah minimum 2021.

"Menuntut dibatalkannya UU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui mekanisme legislatif review dan kenaikan upah minimum 2021," kata Said dalam keterangan tertulis, Senin (9/11/2020).

KSPI sebelumnya sudah mengirimkan surat permohonan ke sembilan fraksi di DPR RI terkait langkah legislative review atas UU Cipta Kerja.

Baca juga: Buruh Demo Lagi Tolak UU Cipta Kerja, Kali Ini di Gedung DPR

Said mengatakan, sampai saat ini belum ada tanggapan dari sembilan fraksi di DPR karena ketika surat tersebut dikirim, DPR masih dalam masa reses.

"Belum (tanggapan fraksi di DPR), dengan alasan masih reses dan baru masuk DPR hari ini," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kendati demikian, Said menyambut baik sikap Partai Demokrat yang tengah menyiapkan langkah legislative review atas UU Cipta Kerja, karena sesuai dengan harapan serikat buruh.

"Setuju, karena sesuai harapan buruh yang meminta legislative review apalagi banyak ditemui kesalahan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diketuai publik secara luas," ucapnya.

Lebih lanjut, Said mengatakan, target peserta aksi demo di depan Gedung DPR RI hari ini sekitar 1.000 orang buruh.

"Estimasi Massa 1.000-an orang buruh," pungkasnya.

Baca juga: Pemerintah Ajak Masyarakat Beri Masukan untuk Aturan Turunan UU CIpta Kerja

Sebelumnya, KSPI mendesak DPR melakukan legislative review terhadap omnibus law UU Cipta Kerja.

Surat permohonan legislative review telah dikirimkan KSPI dan diterima DPR pada Selasa (20/10/2020). Presiden KSPI Said Iqbal berharap surat tersebut dapat ditindaklanjuti.

Legislative review adalah upaya untuk mengubah suatu undang-undang melalui DPR. DPR dapat mengusulkan UU baru atau revisi UU untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

"Sudah kami kirim surat resmi KSPI kepada sembilan fraksi di DPR RI dengan tembusan pimpinan DPR, MPR, DPD, dan 575 anggota DPR RI. Isinya permohonan buruh, termasuk KSPI, meminta kepada anggota DPR melalui fraksi agar melakukan yang disebut legislative review," kata Said dalam konferensi pers daring, Rabu (21/10/2020).

Menurutnya, pengujian undang-undang tidak selalu harus melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Membangun Keseimbangan Perilaku pada Masa Kontroversi UU Cipta Kerja

Said mengatakan DPR dapat melakukan pengujian dengan mekanisme legislative review jika sebuah undang-undang mendapatkan penolakan keras dari publik.

Said menuturkan, hal tersebut sesuai dengan UUD 1945 dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011.

Selanjutnya, ia berharap DPR mengajukan usul RUU untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

"Dibolehkan dalam UUD 1945 dan dipertegas dalam UU PPP. DPR tidak bisa berdalih," ucapnya.

Dia berpendapat, Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat dapat menginisasi legislative review terhadap UU Cipta Kerja. Dua fraksi tersebut diketahui menolak pengesahan UU Cipta Kerja.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Sebaran 1.893 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Tengah Tertinggi

UPDATE: Sebaran 1.893 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Tengah Tertinggi

Nasional
UPDATE 29 Juli: Ada 554.484 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 29 Juli: Ada 554.484 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: Jumlah Kematian Sepanjang Juli Jadi yang Tertinggi Selama Pandemi

Satgas: Jumlah Kematian Sepanjang Juli Jadi yang Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Kemendagri Minta DI Yogyakarta Segera Realisasikan Insentif untuk Tenaga Kesehatan

Kemendagri Minta DI Yogyakarta Segera Realisasikan Insentif untuk Tenaga Kesehatan

Nasional
UPDATE 29 Juli: Tambah 45.494 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.686.170

UPDATE 29 Juli: Tambah 45.494 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.686.170

Nasional
UPDATE 29 Juli: Ada 274.157 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 29 Juli: Ada 274.157 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Kemenkes Tunggu Klarifikasi Dinkes DKI soal Foto Viral Influencer Divaksin Dosis Ketiga

Kemenkes Tunggu Klarifikasi Dinkes DKI soal Foto Viral Influencer Divaksin Dosis Ketiga

Nasional
UPDATE 29 Juli: 262.954 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 43,65 Persen

UPDATE 29 Juli: 262.954 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 43,65 Persen

Nasional
UPDATE 29 Juli: Jumlah Pasien Meninggal akibat Covid-19 Tembus 90.552 Orang

UPDATE 29 Juli: Jumlah Pasien Meninggal akibat Covid-19 Tembus 90.552 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 43.479 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.331.206

UPDATE: Tambah 43.479 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.331.206

Nasional
Pemotongan Hukuman Djoko Tjandra Dinilai Lukai Rasa Keadilan Masyarakat

Pemotongan Hukuman Djoko Tjandra Dinilai Lukai Rasa Keadilan Masyarakat

Nasional
Pastikan Gempa Alaska Tak Berdampak ke RI, BMKG: Warga Jangan Terpengaruh Isu

Pastikan Gempa Alaska Tak Berdampak ke RI, BMKG: Warga Jangan Terpengaruh Isu

Nasional
Kemendari Minta Pemprov Bali Genjot Realisasi Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19

Kemendari Minta Pemprov Bali Genjot Realisasi Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Napoleon Bonaparte Tetap Divonis 4 Tahun Penjara dalam Putusan Banding

Napoleon Bonaparte Tetap Divonis 4 Tahun Penjara dalam Putusan Banding

Nasional
Mengenal Pegasus, Spyware Pengintai yang Banyak Digunakan untuk Peretasan Aktivis dan Jurnalis

Mengenal Pegasus, Spyware Pengintai yang Banyak Digunakan untuk Peretasan Aktivis dan Jurnalis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X