Kompas.com - 03/11/2020, 17:00 WIB
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bersiap melakukan konferensi pers penetapan tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi bersama Bupati Malang periode tahun 2010-2015 dan periode 2016?2021 Eryck Armando Talla di gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/7/2020). KPK menetapkan Eryck Armando Talla sebagai tersangka bersama Bupati Malang periode tahun 2010-2015 dan periode 2016?2021 Rendra Kresna yang telah ditetapkan tersangka pada 10 Oktober 2018 lalu dengan jumlah total dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp7,1 miliar. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bersiap melakukan konferensi pers penetapan tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi bersama Bupati Malang periode tahun 2010-2015 dan periode 2016?2021 Eryck Armando Talla di gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/7/2020). KPK menetapkan Eryck Armando Talla sebagai tersangka bersama Bupati Malang periode tahun 2010-2015 dan periode 2016?2021 Rendra Kresna yang telah ditetapkan tersangka pada 10 Oktober 2018 lalu dengan jumlah total dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp7,1 miliar. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi terkait kegiatan penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (DI).

Tiga tersangka tersebut adalah mantan Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan PT DI Arie Wibowo, Direktur Utama PT Abadi Sentosa Perkasa Didi Lasamana dan Direktur Utama PT Selaras Bangun Usaha Ferry Santosa Subrata.

"Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ke penyidikan dan telah menetapkan tersangka," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, Selasa (3/11/2020).

Baca juga: KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh sebagai Tersangka Kasus PT Dirgantara Indonesia

Alex mengatakan, ketiga tersangka diduga menerima dana dari hasil pencairan pembayaran pekerjaan mitra penjualan fiktif.

Rinciannya, Arie menerima Rp 9.172.012.834, Didi menerima Rp 10.805.119.031, dan Ferry menerima Rp 1.951.769.992.

Kasus ini bermula dari rapat Dewan Direksi PT DI periode 2007-2010 yang dilaksanakan pada akhir tahun 2007.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Rapat itu menyepakati sejumlah hal, salah satunya menggunakan mitra penjualan sebagai cara memperoleh dana khusus untuk diberikan kepada customer/end user.

Baca juga: Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia Segera Disidang

 

Pada 2008, Arie bersama Budi Santoso selaku Dirut PT DI, Irzal Rinaldi Zaini selaku Asisten Dirut Bidang Bisnis Pemerintah, Budi Wurastiko selaku Direktur Aircraft Integration, dan Budiman Saleh selaku Direktur Aircraft Integration PT DI, membahas kebutuhan dana PT DI untuk mendapatkan pekerjaan di kementerian lainnya.

"Termasuk biaya entertaintment dan uang rapat-rapat yang nilainya tidak dapat dipertanggungjawabkan melalui bagian keuangan," ujar Alex.

Sebagai tindak lanjut, para pihak di PT DI bekerja sama dengan Didi serta pihak-pihak di lima perusahaan yakni PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Angkasa Mitra Karya, PT Abadai Sentosa Perkasa, PT Penta Mitra Abadi, dan PT Niaga Putra Bangsa, serta Ferry Santosa selaku Dirut PT Selaras Bangun Usaha untuk menjadi mitra penjualan.

Baca juga: KPK Rampungkan Penyidikan Kasus Mantan Dirut PT Dirgantara Indonesia

 

PT DI kemudian melakukan penandatanganan kontrak mitra penjualan tersebut sebanyak 52 kontrak selama periode 2008-2016.

"Kontrak mitra penjualan tersebut adalah fiktif dan hanya sebagai dasar pengeluaran dana dari PT DI (Persero) dalam rangka pengumpulan dana untuk diberikan kepada customer/end user," kata Alex.

Pembayaran dari PT DI kepada perusahaan mitra penjualan tersebut dilakukan dengan cara transfer langsung ke rekening perusahaan mitra penjualan.

Lalu, uang yang ada di rekening tersebut dikembalikan ke pihak-pihak PT DI maupun pihak lain melalui transfer, tunai, atau cek.

"Dana yang dihimpun oleh para pihak di PT DI (Persero) melalui pekerjaan mitra penjualan yang diduga fiktif tersebut digunakan untuk pemberian aliran dana kepada pejabat PT DI (Persero), pembayaran komitmen manajemen kepada pihak pemilik pekerjaan dan pihak-pihak lainnya serta pengeluaran lainnya," kata Alex.

Baca juga: Kasus PT Dirgantara Indonesia, KPK Panggil Eks Komisaris Utama PT Asabri

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian negara pada PT DI senilai Rp 315 miliar terdiri dari Rp 202.196.497.761,42 dan 8.650.945,27 dollar AS.

KPK menahan Arie, Didi, dan Ferry untuk 20 hari pertama terhitung sejak 3 November 2020 hingga 22 November 2020.

Arie akan ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Timur, Didi ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat, sedangkan Ferry ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.

KPK sebelumnya telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini yakni eks Dirut PT DI Budi Santoso, eks Asisten Dirut Bidang Bisnis Pemerintah PT DI Irzal Rinaldi Zaini, dan eks Direktur Aerostructure PT DI Budiman Saleh.

Budi dan Irzal kini sedang menjalani persidangan di PN Tipikor Bandung sedangkan Budiman masih menjalani tahap penyidikan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga Ingatkan Perlunya Indonesia Produksi Vaksin Covid-19 Secara Mandiri

Airlangga Ingatkan Perlunya Indonesia Produksi Vaksin Covid-19 Secara Mandiri

Nasional
Orangtua Diharapkan Jaga Nutrisi dan Tumbuh Kembang Anak Saat Pandemi

Orangtua Diharapkan Jaga Nutrisi dan Tumbuh Kembang Anak Saat Pandemi

Nasional
KPK Setor Uang Rampasan Rp 654 Juta dan 41.350 dollar Singapura dari Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan ke Kas Negara

KPK Setor Uang Rampasan Rp 654 Juta dan 41.350 dollar Singapura dari Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan ke Kas Negara

Nasional
Minta Testing Ditingkatkan, Menkes: Vaksin Benar, tapi Bukan Satu-satunya Cara Atasi Pandemi

Minta Testing Ditingkatkan, Menkes: Vaksin Benar, tapi Bukan Satu-satunya Cara Atasi Pandemi

Nasional
Jokowi: Kalau Vaksinasi Sudah 70 Persen, Daya Tular Virus Corona Agak Melambat

Jokowi: Kalau Vaksinasi Sudah 70 Persen, Daya Tular Virus Corona Agak Melambat

Nasional
Setjen DPR Siapkan Wisma Kopo untuk Isolasi Mandiri Anggota Dewan

Setjen DPR Siapkan Wisma Kopo untuk Isolasi Mandiri Anggota Dewan

Nasional
Kemendikbud Ristek Anggarkan Rp 3,7 Triliun untuk Laptop hingga Peralatan TIK pada 2021

Kemendikbud Ristek Anggarkan Rp 3,7 Triliun untuk Laptop hingga Peralatan TIK pada 2021

Nasional
Syarat Vaksinasi Jemaah Umrah, Kemenag Sebut Dubes Saudi Berpendapat yang Terpenting Disetujui WHO

Syarat Vaksinasi Jemaah Umrah, Kemenag Sebut Dubes Saudi Berpendapat yang Terpenting Disetujui WHO

Nasional
Sidang Tahunan 2021 Akan Digelar Ekstra Minimalis

Sidang Tahunan 2021 Akan Digelar Ekstra Minimalis

Nasional
Menkes Sebut RI dan WHO Finalisasi Konsep Pengembangan Vaksin Covid-19 Teknologi Baru

Menkes Sebut RI dan WHO Finalisasi Konsep Pengembangan Vaksin Covid-19 Teknologi Baru

Nasional
Begini Cara Cek Penerima Bansos PKH, BST, dan BPNT

Begini Cara Cek Penerima Bansos PKH, BST, dan BPNT

Nasional
Jokowi: Begitu Varian Delta Muncul, Kasus Positif Naik Drastis

Jokowi: Begitu Varian Delta Muncul, Kasus Positif Naik Drastis

Nasional
 Soal Polemik Fasilitas Isoman di Hotel, Sekjen DPR: Itu Baru Penjajakan, Apa yang Mau Dibatalkan?

Soal Polemik Fasilitas Isoman di Hotel, Sekjen DPR: Itu Baru Penjajakan, Apa yang Mau Dibatalkan?

Nasional
Guru Besar FK Unair Sampaikan Rekomendasi Penanganan Covid-19 ke Pemerintah

Guru Besar FK Unair Sampaikan Rekomendasi Penanganan Covid-19 ke Pemerintah

Nasional
KPK Kembali Jelaskan Tuntutan 11 Tahun untuk Juliari, Pasal Penyuapan Jadi Dalih

KPK Kembali Jelaskan Tuntutan 11 Tahun untuk Juliari, Pasal Penyuapan Jadi Dalih

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X