Kompas.com - 09/09/2020, 10:33 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). Dokumentasi/Biro Humas KPKPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima orang saksi kasus dugaan korupsi terkait kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia, Rabu (9/9/2020).

Salah satu saksi yang akan diperiksa penyidik adalah eks Komisaris Utama PT Asabri Ismono Wijayanto.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BS (Budi Santoso, eks Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu.

Baca juga: Periksa Dirut PT PAL dalam Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Cashback

Selain Ismono, empat saksi yang dipanggil KPK juga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Budi Santoso.

Keempat saksi itu adalah komisiaris PT Quartagraha Adikarsa Susinto Entong dan pensiunan TNI AD Aris Supangkat.

Kemudian, eks Staf Ahli Dewan Ketahanan Nasional Manahan Simorangkir serta Komisaris PT Surya Daya Pratama Mochamad Cholid Ashibli.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

KPK menetapkan eks Direktur Utama PT DI Budi Santoso dan eks Asisten Dirut Bidang Bisnis Pemerintah PT DI Irzal Rinaldi Zaini sebagai tersangka kasus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di PT DI.

Mereka diduga telah merugikan keuangan negara senilai Rp 205,3 miliar dan 8,65 juta dolar AS karena melakukan penjualan dan pengadaan fiktif.

Baca juga: Periksa Eks Dirut PT DI sebagai Tersangka, KPK Gali Penerimaan Uang

Uang tersebut merupakan uang yang dibayarkan PT DI kepada enam perusahaan mitra atau agen yang bekerja sama dengan PT DI, meski mitra atau agen itu tidak pernah melakukan pekerjaannya.

"Seluruh mitra yang seharusnya melakukan pengerjaan, tetapi tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban yang tertera di dalam surat perjanjian. Itulah kita menyimpulkan bahwa terjadi pengerjaan fiktif," kata Ketua KPK Firli Bahuri, Jumat (12/6/2020).

Atas perbuatannya, Budi dan Irzal disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Korupsi Komisi Fiktif Jasindo, KPK Panggil Dirut Jasindo Syariah

Kasus Korupsi Komisi Fiktif Jasindo, KPK Panggil Dirut Jasindo Syariah

Nasional
Jokowi Ingin Lulusan Kampus Dalam Negeri Tak Hanya Punya Kemampuan Akademik

Jokowi Ingin Lulusan Kampus Dalam Negeri Tak Hanya Punya Kemampuan Akademik

Nasional
Menkeu Sebut Sembako Murah Tak Kena Pajak, Dasco: Penjelasan Masih Sepotong, DPR Belum Terima Draf RUU KUP

Menkeu Sebut Sembako Murah Tak Kena Pajak, Dasco: Penjelasan Masih Sepotong, DPR Belum Terima Draf RUU KUP

Nasional
Komnas HAM Akan Libatkan 3 Ahli dalam Menyelidiki Proses TWK di KPK

Komnas HAM Akan Libatkan 3 Ahli dalam Menyelidiki Proses TWK di KPK

Nasional
Panggil Anies, Kapolda, dan Pangdam Jaya, Jokowi Minta Ada Tindakan di Lapangan Tekan Covid-19

Panggil Anies, Kapolda, dan Pangdam Jaya, Jokowi Minta Ada Tindakan di Lapangan Tekan Covid-19

Nasional
Panggil Semua Pimpinan KPK, Komnas HAM: Masing-masing Berkontribusi di Proses TWK

Panggil Semua Pimpinan KPK, Komnas HAM: Masing-masing Berkontribusi di Proses TWK

Nasional
YLBHI Siap Ajukan Gugatan soal Penyelesaian Relokasi Hibah Lahan GKI Yasmin

YLBHI Siap Ajukan Gugatan soal Penyelesaian Relokasi Hibah Lahan GKI Yasmin

Nasional
Sebut Mayoritas Obat di Dunia Diproduksi China, Luhut: Jangan Marah-marah Terus

Sebut Mayoritas Obat di Dunia Diproduksi China, Luhut: Jangan Marah-marah Terus

Nasional
Firli Dites Wawasan Kebangsaan, Ini Jawabannya ketika Ditanya Pilih Pancasila atau Agama

Firli Dites Wawasan Kebangsaan, Ini Jawabannya ketika Ditanya Pilih Pancasila atau Agama

Nasional
Wapres: Kalau Tak Ada Intervensi Tangani Covid-19 Bisa seperti India dan Malaysia

Wapres: Kalau Tak Ada Intervensi Tangani Covid-19 Bisa seperti India dan Malaysia

Nasional
Sri Mulyani Klaim Tak Pungut PPN Sembako Murah, Contohkan Beras Rojolele dengan Shirataki

Sri Mulyani Klaim Tak Pungut PPN Sembako Murah, Contohkan Beras Rojolele dengan Shirataki

Nasional
Pemkot Bogor Hibahkan Lahan ke GKI Yasmin, YLBHI: Contoh Buruk, Tak Hormati Putusan MA

Pemkot Bogor Hibahkan Lahan ke GKI Yasmin, YLBHI: Contoh Buruk, Tak Hormati Putusan MA

Nasional
Menkes Sebut Penggunaan Alat Kesehatan Masih Didominasi Produk Impor

Menkes Sebut Penggunaan Alat Kesehatan Masih Didominasi Produk Impor

Nasional
Jokowi Panggil Anies hingga Kapolda ke Istana, Minta DKI Tekan Kenaikan Kasus Covid-19

Jokowi Panggil Anies hingga Kapolda ke Istana, Minta DKI Tekan Kenaikan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi: Industri Harus Masuk Kampus, Ikut Riset bersama Dosen dan Mahasiswa

Jokowi: Industri Harus Masuk Kampus, Ikut Riset bersama Dosen dan Mahasiswa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X