Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Kompas.com - 21/10/2020, 21:49 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengimbau masyarakat memperhatikan betul kondisi lokasi wisata yang akan dikunjungi saat liburan panjang pada akhir Oktober nanti.

Doni meminta masyarakat tidak mengunjungi tempat wisata yang tak menerapkan protokol kesehatan.

"Pengelola wisata yang tidak mematuhi protokol kesehatan lebih baik jangan kita kunjungi. Sebab risikonya tinggi (penularan Covid-19)," ujar Doni dalam talkshow daring yang ditayangkan kanal YouTube resmi BNPB, Rabu (21/10/2020).

Baca juga: Libur Panjang, Pengelola Obyek Wisata di Bali Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Ketat

Doni juga menyampaikan, dalam waktu dekat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akan mengeluarkan surat edaran (SE) yang akan ditujukan kepada seluruh kepala daerah.

SE itu berisi permintaan agar kepala daerah dapat mengendalikan pengelolaan tempat wisata saat libur panjang akhir bulan nanti.

"Kita tahu selama ini masyarakat jarang keluar rumah, sehingga ada potensi nantinya tempat wisata akan dimanfaatkan (untuk berlibur)," ucap Doni.

Baca juga: Tekan Penyebaran Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Bepergian Saat Libur Panjang

Dia pun meminta SE tersebut didukung pemilik usaha atau pengelola lokasi wisata.

Doni menegaskan, pengelola lokasi wisata harus menerapkan protokol kesehatan secara disiplin, salah satunya dengan membatasi kuota pengunjung lokasi wisata maksimal sebanyak 50 persen.

"Tempat wisata tidak boleh ada lebih dari 50 persen pengunjung. Ini harus dipatuhi pengusaha," kata dia. 

Baca juga: Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Libur panjang akan berlangsung pada 28 Oktober hingga 1 November 2020. 


Libur panjang periode ini merupakan yang ketiga kalinya setelah libur panjang rangkaian Hari Raya Idul Fitri pada Mei lalu dan hari Raya Idul Adha serta HUT ke-75 RI pada awal Agustus lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com