Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Kompas.com - 21/10/2020, 20:50 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengakui pemerintah lengah mengawasi masa libur panjang pada Agustus lalu.

Selain itu, Doni menyebut pemerintah kurang sigap dalam melakukan sosialisasi pencegahan penularan Covid-19 untuk libur panjang saat itu.

"Betul sekali. Kita lengah, mungkin kita juga kurang begitu sigap untuk sosialisasi," ujar Doni dalam talkshow daring yang ditayangkan di kanal YouTube resmi BNPB, Rabu (21/10/2020).

Pernyataan ini disampaikannya menjawab pertanyaan tentang kinerja pemerintah yang tampak berusaha keras menekan laju penularan Covid-19 sejak 20 September hingga 20 Oktober 2020.

Baca juga: Jelang Libur Panjang, Masyarakat Diminta Pertimbangkan Rencana Keluar Rumah

Sebagaimana diketahui, pada akhir Agustus hingga awal September 2020 terjadi peningkatan kasus Covid-19 setelah libur panjang Hari Raya Idul Adha pada akhir Juli dan disusul libur panjang dalam rangka HUT ke-75 Republik Indonesia pada awal Agustus.

Merujuk kepada hal itu, lanjut Doni, Presiden Joko Widodo berulang kali menyampaikan kekhawatiran libur panjang pada akhir Oktober ini berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam penanganan Covid-19.

"Bapak Presiden berulang kali menyatakan kekhawatiran beliau bahwa liburan panjang kali ini justru menimbulkan masalah baru," ungkapnya.

"Kita telah bekerja keras selama tujuh bulan dan berhasil mengendalikan sejumlah kasus di berbagai provinsi," lanjutnya.

Baca juga: Libur Panjang, Ini Langkah Korlantas Polri Antisipasi Penumpukan Kendaraan

Doni pun menyebut saat ini angka persentase tingkat kematian akibat Covid-19 di Indonesia sebesar 3,45 persen.

Angka ini masih berada di bawah persentase kematian global sebesar 2,79 persen.

Oleh karena itu, Doni mengingatkan potensi penularan Covid-19 di Indonesia masih tinggi.

Dia pun mengimbau masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan saat masa liburan panjang pada akhir Oktober nanti.

Baca juga: Libur Panjang Akhir Oktober, Ini Saran Epidemiolog untuk Cegah Lonjakan Corona

Masyarakat diingatkan untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, tidak berkerumun dan tetap rajin mencuci tangan saat berwisata.

Doni juga mengingatkan bahwa liburan bisa diisi dengan berbagai kegiatan selain pergi ke tempat wisata.

Menurutnya, apabila tidak mendesak, liburan bisa dilakukan di rumah saja.

"Sekarang ini musim hujan dan kita tahu ada dampak dari La Nina. Kita bisa mengisi liburan dengan membersihkan lingkungan sekitar rumah agar terhindar dari potensi banjir," kata Doni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com