Moeldoko : Ada 35 PP dan 5 Perpres UU Cipta Kerja yang Tengah Disiapkan

Kompas.com - 18/10/2020, 08:11 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3/2020). Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIKepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3/2020). Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan. Ia pun berharap agar penyusunan aturan turunan ini dapat dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk memberikan masukan terkait UU Cipta Kerja.

“Akan ada 35 peraturan pemerintah dan lima peraturan presiden yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja,” kata Moeldoko dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/10/2020), seperti dilansir dari Tribunnews.com.

Baca juga: Polemik UU Cipta Kerja, Moeldoko: Mau Diajak Bahagia Susah Amat

Kelompok buruh dan serikat pekerja, imbuh dia, diharapkan dapat menyampaikan aspirasi mereka di dalam proses penyusunan aturan turunan tersebut.

Hal itu diperlukan sebagai penyeimbang atas dugaan ketimpangan yang selama ini kerap disuarakan oleh sejumlah pihak terhadap isi UU yang terdiri atas 11 klaster itu.

“Kami memberikan kesempatan dan akses pada teman-teman pekerja dan buruh untuk ikut memikirkan bagaimana mereka menanggapi ini nantinya. Bagaimana instrumen ini bisa diandalkan sebagai penyeimbang,” ucapnya.

Baca juga: Simak, Berikut Pernyataan Bank Dunia soal UU Cipta Kerja

Moeldoko menambahkan, keberadaan UU Cipta Kerja tak hanya berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan baru seluas-luasnya. Tetapi juga berpotensi memberikan jaminan yang lebih baik kepada tenaga kerja, mulai dari jaminan pendapatan hingga jaminan sosial.

Saat ini, tercatat ada 33 juta orang yang telah menjadi peserta Kartu Prakerja. Tingginya angka tersebut menjadi indikasi bahwa kebutuhan lapangan kerja sangat tinggi.

Ia menuturkan, UU Cipta Kerja juga membuka kesempatan kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi untuk berkembang. Sebab, jika tadinya mereka perlu mengurus perizinan usaha yang panjang dan berbelit, nantinya mereka dapat mengurus hal itu cukup lewat satu pintu.

“Sekali saja, jangan buru-buru komplain berlebihan padahal belum memahami penuh, isi dan substansi dari versi terakhir UU Cipta Kerja,” kata Moeldoko, seperti dilansir dari Kontan.co.id.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 22 Januari: 77.942 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 22 Januari: 77.942 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE: Sebaran 13.632 Kasus Baru Covid-19, di DKI Jakarta Capai 3.792 kasus

UPDATE: Sebaran 13.632 Kasus Baru Covid-19, di DKI Jakarta Capai 3.792 kasus

Nasional
UPDATE 22 Januari: Ada 79.349 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 Januari: Ada 79.349 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Mendikbud: Ini Pertama Kalinya Semua Guru Honorer Berkesempatan Jadi PPPK

Mendikbud: Ini Pertama Kalinya Semua Guru Honorer Berkesempatan Jadi PPPK

Nasional
UPDATE 22 Januari: Ada 156.683 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 Januari: Ada 156.683 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Kemendikbud Kelola Rp 81,5 Triliun dari Total Anggaran Pendidikan Rp 550 Triliun

Kemendikbud Kelola Rp 81,5 Triliun dari Total Anggaran Pendidikan Rp 550 Triliun

Nasional
UPDATE 22 Januari: Tambah 8.357, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 781.147 Orang

UPDATE 22 Januari: Tambah 8.357, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 781.147 Orang

Nasional
UPDATE 22 Januari: Bertambah 250, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 27.453 Orang

UPDATE 22 Januari: Bertambah 250, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 27.453 Orang

Nasional
Asesmen Nasional Tak Tentukan Kelulusan, Mendikbud: Tak Perlu sampai Bimbel

Asesmen Nasional Tak Tentukan Kelulusan, Mendikbud: Tak Perlu sampai Bimbel

Nasional
UPDATE: Bertambah 13.632, Kasus Covid-19 Indonesia Mencapai 965.283

UPDATE: Bertambah 13.632, Kasus Covid-19 Indonesia Mencapai 965.283

Nasional
Menkes: Belum Ada Contoh Vaksinasi Tuntaskan Pandemi Covid-19, Tetap Disiplin!

Menkes: Belum Ada Contoh Vaksinasi Tuntaskan Pandemi Covid-19, Tetap Disiplin!

Nasional
Nadiem: Orang Tua dan Guru Harus Pastikan Pembelajaran Jarak Jauh Tetap Berjalan

Nadiem: Orang Tua dan Guru Harus Pastikan Pembelajaran Jarak Jauh Tetap Berjalan

Nasional
Menkes Budi Nilai Kalau Masyarakat Indonesia Disiplin, Pandemi Bisa Selesai

Menkes Budi Nilai Kalau Masyarakat Indonesia Disiplin, Pandemi Bisa Selesai

Nasional
Dukung Vaksinasi Pemerintah, MUI: Mencegah Lebih Baik daripada Mengobati

Dukung Vaksinasi Pemerintah, MUI: Mencegah Lebih Baik daripada Mengobati

Nasional
Kemenkes: Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Jangan Berlomba-lomba Masuk RS

Kemenkes: Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Jangan Berlomba-lomba Masuk RS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X