PKS Tegaskan Sikap sebagai Oposisi

Dongkrak elektabilitas

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consukting Pangi Syarwi Chaniago menilai, konsistensi PKS sebagai kekuatan oposisi akan menguntungkan partai tersebut di kemudian hari.

Saat ini, PKS menjadi partai papan tengah dengan perolehan 11.493.663 suara pada Pemilu 2019 lalu. Dengan capaian tersebut, PKS menjadi partai nomor dua yang memperolah suara terbanyak setelah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), di antara jajaran partai berbasis agama.

"Kalau sikap itu dapat di-manage dengan baik, ini yang kemudian bisa menjadi insentif elektoral bagi PKS di 2024. Mereka bisa memainkan sentimen yang ada di masyarakat," kata Pangi kepada Kompas.com, Selasa (6/10/2020).

Baca juga: Dua Kali Gagal Jadi Cawagub, Ahmad Syaikhu Kini Jadi Presiden PKS

Salah satu langkah tepat yang telah dilakukan PKS yaitu dengan menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di rapat paripurna yang dihelat di Kompleks Parlemen, Senayan.

Bersama Partai Demokrat, PKS menyatakan menolak pengesahan RUU itu menjadi UU karena dianggap merugikan banyak pihak.

Meski demikian, ia mengatakan, tidak semua partai betah berada di luar lingkar kekuasaan pemerintahan. Hal itu disebabkan karena mereka harus puasa kekuasaan dalam jangka waktu lama.

"Tapi, konsistensi ini perlu dijaga parpol, karena itu barang yang mahal," kata dia.

Jika PKS dapat mempertahankan sikapnya sebagai kekuatan oposisi, tidak menutup kemungkinan perolehan suaranya naik pada pemilu mendatang.

PKS, imbuh Pangi, dapat belajar dari pengalaman PDI Perjuangan saat Partai Demokrat memimpin selama 10 tahun pemerintahan.

Baca juga: Gantikan Sohibul Imam, Ahmad Syaikhu Resmi Jadi Presiden PKS

Saat itu, PDI Perjuangan konsisten sebagai kekuatan oposisi pemerintahan dan berhasil mendulang bonus elektroal pada Pemilu 2014.

"Terlebih dari survei yang kita lakukan setelah Pilpres 2019 lalu, berapa persen masyarakat yang ingin tetap ada partai yang menjadi oposisi yang kuat, hasilnya 48 persen masyarakat ingin ada partai yang tetap menjadi oposisi. Hanya 28 persen yang tidak menghendaki adanya oposisi yang kuat," ucapnya.