PKS Tegaskan Sikap sebagai Oposisi

Kompas.com - 06/10/2020, 08:47 WIB
Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Syaikhu, di Kantor Asyikpreneur, Kota Bekasi, Selasa (21/5/2019). KOMPAS.com/DEAN PAHREVICalon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Syaikhu, di Kantor Asyikpreneur, Kota Bekasi, Selasa (21/5/2019).
Penulis Dani Prabowo
|

Dongkrak elektabilitas

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consukting Pangi Syarwi Chaniago menilai, konsistensi PKS sebagai kekuatan oposisi akan menguntungkan partai tersebut di kemudian hari.

Saat ini, PKS menjadi partai papan tengah dengan perolehan 11.493.663 suara pada Pemilu 2019 lalu. Dengan capaian tersebut, PKS menjadi partai nomor dua yang memperolah suara terbanyak setelah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), di antara jajaran partai berbasis agama.

"Kalau sikap itu dapat di-manage dengan baik, ini yang kemudian bisa menjadi insentif elektoral bagi PKS di 2024. Mereka bisa memainkan sentimen yang ada di masyarakat," kata Pangi kepada Kompas.com, Selasa (6/10/2020).

Baca juga: Dua Kali Gagal Jadi Cawagub, Ahmad Syaikhu Kini Jadi Presiden PKS

Salah satu langkah tepat yang telah dilakukan PKS yaitu dengan menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di rapat paripurna yang dihelat di Kompleks Parlemen, Senayan.

Bersama Partai Demokrat, PKS menyatakan menolak pengesahan RUU itu menjadi UU karena dianggap merugikan banyak pihak.

Meski demikian, ia mengatakan, tidak semua partai betah berada di luar lingkar kekuasaan pemerintahan. Hal itu disebabkan karena mereka harus puasa kekuasaan dalam jangka waktu lama.

"Tapi, konsistensi ini perlu dijaga parpol, karena itu barang yang mahal," kata dia.

Jika PKS dapat mempertahankan sikapnya sebagai kekuatan oposisi, tidak menutup kemungkinan perolehan suaranya naik pada pemilu mendatang.

PKS, imbuh Pangi, dapat belajar dari pengalaman PDI Perjuangan saat Partai Demokrat memimpin selama 10 tahun pemerintahan.

Baca juga: Gantikan Sohibul Imam, Ahmad Syaikhu Resmi Jadi Presiden PKS

Saat itu, PDI Perjuangan konsisten sebagai kekuatan oposisi pemerintahan dan berhasil mendulang bonus elektroal pada Pemilu 2014.

"Terlebih dari survei yang kita lakukan setelah Pilpres 2019 lalu, berapa persen masyarakat yang ingin tetap ada partai yang menjadi oposisi yang kuat, hasilnya 48 persen masyarakat ingin ada partai yang tetap menjadi oposisi. Hanya 28 persen yang tidak menghendaki adanya oposisi yang kuat," ucapnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nurdin Abdullah Tersangka, KSP: Kami Kaget, Apalagi Beliau Dikenal Kreatif dan Inovatif

Nurdin Abdullah Tersangka, KSP: Kami Kaget, Apalagi Beliau Dikenal Kreatif dan Inovatif

Nasional
Pemerintah Disarankan Mulai Tanggulangi Pandemi Covid-19 Berbasis Akar Rumput

Pemerintah Disarankan Mulai Tanggulangi Pandemi Covid-19 Berbasis Akar Rumput

Nasional
Menteri PPPA Optimistis Keterwakilan Perempuan di Legislatif Capai 30 Persen pada Pemilu 2024

Menteri PPPA Optimistis Keterwakilan Perempuan di Legislatif Capai 30 Persen pada Pemilu 2024

Nasional
Menko PMK Dorong Masjid Berperan Sosialisasikan Siaga Bencana

Menko PMK Dorong Masjid Berperan Sosialisasikan Siaga Bencana

Nasional
KPK: Gubernur Sulsel Sudah Lama Kenal Baik dengan Tersangka Pemberi Suap

KPK: Gubernur Sulsel Sudah Lama Kenal Baik dengan Tersangka Pemberi Suap

Nasional
Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Sama Sekali Tidak Tahu, Demi Allah

Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Sama Sekali Tidak Tahu, Demi Allah

Nasional
Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Nasional
Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Nasional
Nurdin Abdullah Peraih Penghargaan Anti-Korupsi Kena OTT, Ini Komentar Ketua KPK

Nurdin Abdullah Peraih Penghargaan Anti-Korupsi Kena OTT, Ini Komentar Ketua KPK

Nasional
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Nasional
Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Nasional
Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
OTT Nurdin Abdullah, Tersangka Pemberi Suap Pernah Dapat 6 Proyek Infrastruktur

OTT Nurdin Abdullah, Tersangka Pemberi Suap Pernah Dapat 6 Proyek Infrastruktur

Nasional
KPK Sita Koper Berisi Rp 2 Miliar, Diduga untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

KPK Sita Koper Berisi Rp 2 Miliar, Diduga untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X