PKS Tegaskan Sikap sebagai Oposisi

Kompas.com - 06/10/2020, 08:47 WIB
Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Syaikhu, di Kantor Asyikpreneur, Kota Bekasi, Selasa (21/5/2019). KOMPAS.com/DEAN PAHREVICalon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Syaikhu, di Kantor Asyikpreneur, Kota Bekasi, Selasa (21/5/2019).
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Perubahan struktur kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) tak akan mengubah sikap politik partai tersebut terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

PKS memastikan akan terus berada di jalur oposisi di tengah tingginya dukungan partai politik terhadap pemerintah. Kondisi ini dinilai dapat menguntungkan PKS di kemudian hari, jika partai tersebut konsisten dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat.

Sidang musyawarah Majelis Syura PKS di Bandung, Jawa Barat, pada Senin (5/10/2020), menetapkan Ahmad Syaikhu sebagai Presiden PKS periode 2020-2025. Syaikhu menggantikan jabatan Sohibul Iman yang telah memimpin partai tersebut sejak 2015.

Pada saat bersamaan, Majelis Syura PKS juga menetapkan Aboe Bakar Al Habsyi sebagai Sekretaris Jenderal dan Mahfudz Abdurrahman sebagai Bendahara Umum PKS. Selain itu, Salim Segaf Al-Jufrie juga kembali ditetapkan sebagai Ketua Majelis Syura.

Baca juga: Regenerasi PKS 2020-2025: dari Sohibul Iman ke Ahmad Syaikhu

Syaikhu menegaskan bahwa partainya akan tetap berada di jalur oposisi.

"Sikap politik PKS tetap istiqomah bersama rakyat menjadi kekuatan oposisi mengawal dan mengawasi jalannya roda pemerintahan Jokowi-Ma'ruf," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (5/10/2020).

"Meskipun PKS di luar pemerintahan, PKS berkomitmen menjadi partai yang siap turun tangan menyelesaikan berbagai permasalahan yang membebani rakyat. PKS akan hadir sebagai bagian dari solusi bukan bagian dari masalah," imbuh dia.

Ia melanjutkan, saat ini Indonesia tengah dilanda multikrisis, mulai dari krisis kesehatan, krisis ekonomi, hingga krisis kepemimpinan nasional.

Oleh karena itu, menurut mantan Wakil Wali Kota Bekasi itu, langkah PKS dengan tetap berada di luar pemerintah adalah demi menyuarakan dan membela kepentingan masyarakat.

Baca juga: Jadi Presiden PKS, Ini Profil Ahmad Syaikhu dan Jumlah Harta Kekayaannya

"Kunci keluar dari krisis adalah semangat kebersamaan dan setia pada cita-cita luhur para pendiri bangsa. Konsisten berjuang menegakan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD NKRI 1945, dan ajaran agama. Menjadikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, dan golongannya," tegas Syaikhu.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Indonesia Telah Memiliki 38 Juta Dosis Vaksin Covid-19

Jokowi: Indonesia Telah Memiliki 38 Juta Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
VIDEO: Cerita Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami soal Penyakit dan Stigma yang Dialaminya

VIDEO: Cerita Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami soal Penyakit dan Stigma yang Dialaminya

Nasional
Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Nasional
ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

Nasional
Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Nasional
KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

Nasional
KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X