PKS Tegaskan Sikap sebagai Oposisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perubahan struktur kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak akan mengubah sikap politik partai tersebut terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

PKS memastikan akan terus berada di jalur oposisi di tengah tingginya dukungan partai politik terhadap pemerintah. Kondisi ini dinilai dapat menguntungkan PKS di kemudian hari, jika partai tersebut konsisten dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat.

Sidang musyawarah Majelis Syura PKS di Bandung, Jawa Barat, pada Senin (5/10/2020), menetapkan Ahmad Syaikhu sebagai Presiden PKS periode 2020-2025. Syaikhu menggantikan jabatan Sohibul Iman yang telah memimpin partai tersebut sejak 2015.

Pada saat bersamaan, Majelis Syura PKS juga menetapkan Aboe Bakar Al Habsyi sebagai Sekretaris Jenderal dan Mahfudz Abdurrahman sebagai Bendahara Umum PKS. Selain itu, Salim Segaf Al-Jufrie juga kembali ditetapkan sebagai Ketua Majelis Syura.

Baca juga: Regenerasi PKS 2020-2025: dari Sohibul Iman ke Ahmad Syaikhu

Syaikhu menegaskan bahwa partainya akan tetap berada di jalur oposisi.

"Sikap politik PKS tetap istiqomah bersama rakyat menjadi kekuatan oposisi mengawal dan mengawasi jalannya roda pemerintahan Jokowi-Ma'ruf," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (5/10/2020).

"Meskipun PKS di luar pemerintahan, PKS berkomitmen menjadi partai yang siap turun tangan menyelesaikan berbagai permasalahan yang membebani rakyat. PKS akan hadir sebagai bagian dari solusi bukan bagian dari masalah," imbuh dia.

Ia melanjutkan, saat ini Indonesia tengah dilanda multikrisis, mulai dari krisis kesehatan, krisis ekonomi, hingga krisis kepemimpinan nasional.

Oleh karena itu, menurut mantan Wakil Wali Kota Bekasi itu, langkah PKS dengan tetap berada di luar pemerintah adalah demi menyuarakan dan membela kepentingan masyarakat.

Baca juga: Jadi Presiden PKS, Ini Profil Ahmad Syaikhu dan Jumlah Harta Kekayaannya

"Kunci keluar dari krisis adalah semangat kebersamaan dan setia pada cita-cita luhur para pendiri bangsa. Konsisten berjuang menegakan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD NKRI 1945, dan ajaran agama. Menjadikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, dan golongannya," tegas Syaikhu.

Dongkrak elektabilitas

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consukting Pangi Syarwi Chaniago menilai, konsistensi PKS sebagai kekuatan oposisi akan menguntungkan partai tersebut di kemudian hari.

Saat ini, PKS menjadi partai papan tengah dengan perolehan 11.493.663 suara pada Pemilu 2019 lalu. Dengan capaian tersebut, PKS menjadi partai nomor dua yang memperolah suara terbanyak setelah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), di antara jajaran partai berbasis agama.

"Kalau sikap itu dapat di-manage dengan baik, ini yang kemudian bisa menjadi insentif elektoral bagi PKS di 2024. Mereka bisa memainkan sentimen yang ada di masyarakat," kata Pangi kepada Kompas.com, Selasa (6/10/2020).

Baca juga: Dua Kali Gagal Jadi Cawagub, Ahmad Syaikhu Kini Jadi Presiden PKS

Salah satu langkah tepat yang telah dilakukan PKS yaitu dengan menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di rapat paripurna yang dihelat di Kompleks Parlemen, Senayan.

Bersama Partai Demokrat, PKS menyatakan menolak pengesahan RUU itu menjadi UU karena dianggap merugikan banyak pihak.

Meski demikian, ia mengatakan, tidak semua partai betah berada di luar lingkar kekuasaan pemerintahan. Hal itu disebabkan karena mereka harus puasa kekuasaan dalam jangka waktu lama.

"Tapi, konsistensi ini perlu dijaga parpol, karena itu barang yang mahal," kata dia.

Jika PKS dapat mempertahankan sikapnya sebagai kekuatan oposisi, tidak menutup kemungkinan perolehan suaranya naik pada pemilu mendatang.

PKS, imbuh Pangi, dapat belajar dari pengalaman PDI Perjuangan saat Partai Demokrat memimpin selama 10 tahun pemerintahan.

Baca juga: Gantikan Sohibul Imam, Ahmad Syaikhu Resmi Jadi Presiden PKS

Saat itu, PDI Perjuangan konsisten sebagai kekuatan oposisi pemerintahan dan berhasil mendulang bonus elektroal pada Pemilu 2014.

"Terlebih dari survei yang kita lakukan setelah Pilpres 2019 lalu, berapa persen masyarakat yang ingin tetap ada partai yang menjadi oposisi yang kuat, hasilnya 48 persen masyarakat ingin ada partai yang tetap menjadi oposisi. Hanya 28 persen yang tidak menghendaki adanya oposisi yang kuat," ucapnya.