Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Salim Segaf Al-Jufri, dari Dubes RI hingga Terpilih Lagi Jadi Ketua Dewan Syura PKS

Kompas.com - 05/10/2020, 19:22 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Salim Segaf Al-Jufri terpilih sebagai Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk periode 2020-2025.

Keputusan pemilihan dirinya sebagai Ketua Majelis Syura PKS diambil dalam sidang musyawarah Majelis Syura PKS, yang digelar pada Senin (5/10/2020).

Ini merupakan kali kedua Salim terpilih untuk menduduki jabatan yang sama.

"Di PKS ini semua tugas tidak ada yang berat karena semua dikerjakan bersama-sama. Dipikirkan, dirumuskan dan disepakati bersama," kata Salim dalam pidato sambutannya sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (5/10/2020).

Baca juga: Dua Kali Gagal Jadi Cawagub, Ahmad Syaikhu Kini Jadi Presiden PKS

"Jadi saya sebagai ketua tak terlalu terbebani dengan pekerjaan teknis. Yang berat itu nanti dihadapan Allah. Apakah saya amanah atau khianat dalam tugas ini," kata imbuh dia.

Sebelumnya, politisi senior PKS itu terpilih menduduki posisi Ketua Majelis Syura PKS pada periode 2015-2020 untuk menggantikan Hilmi Aminudin.

Mantan Ketua Dewan Syariah PKS ini juga pernah ditunjuk sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi dan Kesultanan Oman pada 2005 atau saat era Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

Selanjutnya, ketika SBY kembali terpilih untuk periode kedua, jebolan S1-S3 Universitas Islam Madinah, Arab Saudi itu ditunjuk sebagai Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Bersatu II.

Pada tahun 2018 lalu, nama Salim sempat masuk ke dalam salah satu radar bakal calon wakil presiden yang hendak disandingkan dengan Prabowo Subianto. Saat itu, namanya diajukan bersama ulama Abdul Somad berdasarkan hasil Ijtima Ulama.

PKS pun terus mendorong agar salah satu dari keduanya dapat dipilih oleh Prabowo. Namun pada akhirnya, Prabowo memilih Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com