Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/09/2020, 14:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat menerima permohonan uji materi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang diajukan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pemda dalam hal ini diwakili oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman serta para pimpinan DPRD Kepulauan Babel yakni Didit Srigusjaya, Hendra Apolo, Muhhamad Amin dan Amri Cahyadi.

Adapun MK menolak permohonan uji materi para pemohon karena permohonan dinilai tidak jelas.

Baca juga: Di Sidang MK, Pemohon Sebut UU Minerba sebagai Pesanan Korporasi Besar

"Permohonan para pemohon tidak jelas atau kabur," kata Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman saat membacakan putusan perkara dalam sidang yang digelar Selasa (29/9/2020), dipantau melalui YouTube MK RI.

Dalam permohonannya, Erzaldi dan para pimpinan DPRD Kepulauan Babel mempersoalkan dihapus atau diubahnya sejumlah pasal dalam UU Minerba hasil revisi.

Beberapa pasal yang dipersoalkan yakni Pasal 4 Ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 17 Ayat (2), Pasal 21, Pasal 35 Ayat (1), Pasal 37, Pasal 40, Pasal 48 huruf a dan b, Pasal 67, Pasal 122, Pasal 140, Pasal 151, Pasal 100A, Pasal 169B Ayat (5) huruf g, Pasal 173 dan pasal-pasal lainnya sepanjang dimaknai menghapus/mengubah kewenangan pemerintah daerah.

Baca juga: Dinilai Rugikan Pemprov Babel, Erzaldi Rosman Minta UU Minerba Dikaji Lagi

Namun demikian, setelah diperiksa oleh Mahkamah, UU 3/2020 atau UU Minerba hasil revisi ternyata tak memuat ketentuan Pasal 100A dan Pasal 169B Ayat (5) huruf g seperti yang dimohonkan pemohon.

"Bahwa setelah Mahkamah menyandingkan antara bukti para pemohon dengan salinan UU 3/2020 sebagaimana diperoleh Mahkamah dari Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Negara terdapat perbedaan diantara keduanya, yaitu pada salinan UU 3/2020 sebagaimana diperoleh mahkamah dari JDIH Sekretariat Negara tidak terdapat ketentuan Pasal 100A dan Pasal 169B Ayat (5) huruf g sebagaimana dimohonkan oleh para pemohon," ujar Hakim Arief Hidayat.

Tidak hanya itu, dalam permohonannya para pemohon tidak menguraikan isi pasal yang mereka persoalkan.

Baca juga: UU Minerba Digugat ke MK, Ini Pihak-pihak yang Ajukan Uji Materi

Oleh karena pasal-pasal yang dipersoalkan tak disebutkan, Mahkamah tak dapat mempertimbangkan petitum (permintaan) pemohon yang meminta agar Mahkamah mengembalikan pasal-pasal UU Minerba yang diuji kepada keadaan semula seperti sebelum UU tersebut direvisi.

"Terhadap petitum demikian hanya mungkin dipertimhangkan dan dipenuhi oleh Mahkamah sepanjang yang dimohonkan tersebut jelas dan berimplikasi kepada terjadinya kekosongan hukum," ujar Arief.

Dalam persidangan yang sama, MK juga menolak permohonan pengujian UU Nomor 3 Tahun 2020 yang dimohonkan Asosiasi Advokat Konstitusi.

Baca juga: UU Minerba Dinilai Jadi Bukti Pemerintah Tak Berpihak pada Lingkungan dan Rakyat

Permohonan ditolak karena Mahkamah menilai para pemohon tak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian UU tersebut.

Untuk diketahui, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) pada pertengahan Mei silam.

Rencana pengesahan RUU itu sempat mendapat protes keras dari masyarakat, yang salah satunya disampaikan melalui aksi demonstrasi di Gedung DPR/MPR RI akhir September 2019.

Sejak UU revisi tersebut disahkan, MK telah menerima sejumlah permohonan uji materi terkait UU tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lukas Enembe Tagih Janji Ketua KPK Firli Bahuri, Begini Penampakan Surat Tulisan Tangannya

Lukas Enembe Tagih Janji Ketua KPK Firli Bahuri, Begini Penampakan Surat Tulisan Tangannya

Nasional
Bareskrim Kirim Sampel ke BPOM Terkait 2 Kasus Gagal Ginjal Akut di Jakarta

Bareskrim Kirim Sampel ke BPOM Terkait 2 Kasus Gagal Ginjal Akut di Jakarta

Nasional
PT Pharos Indonesia Tarik Produk Obat Praxion yang Dikonsumsi Korban Gagal Ginjal Akut

PT Pharos Indonesia Tarik Produk Obat Praxion yang Dikonsumsi Korban Gagal Ginjal Akut

Nasional
Gempa di Turkiye, Muhammadiyah Siap Kirim Relawan Kesehatan dan Kemanusiaan

Gempa di Turkiye, Muhammadiyah Siap Kirim Relawan Kesehatan dan Kemanusiaan

Nasional
Semangat Berapi-api Prabowo, Berulang Kali Singgung soal Pengkhianatan hingga Musuh dalam Selimut

Semangat Berapi-api Prabowo, Berulang Kali Singgung soal Pengkhianatan hingga Musuh dalam Selimut

Nasional
Nasdem Tantang Sandiaga Laporkan Anies jika Dirugikan soal Utang Piutang Rp 50 M

Nasdem Tantang Sandiaga Laporkan Anies jika Dirugikan soal Utang Piutang Rp 50 M

Nasional
PKS Ajak Golkar Usung Anies Capres dan Gabung Koalisi Perubahan Sore Ini

PKS Ajak Golkar Usung Anies Capres dan Gabung Koalisi Perubahan Sore Ini

Nasional
Kepemimpinan Duta Besar: Jembatan Diplomasi Kedigdayaan Nusantara

Kepemimpinan Duta Besar: Jembatan Diplomasi Kedigdayaan Nusantara

Nasional
KSAL dan 4 Pati TNI AL Dapat Brevet Kehormatan Artileri Senjata Angkatan Laut

KSAL dan 4 Pati TNI AL Dapat Brevet Kehormatan Artileri Senjata Angkatan Laut

Nasional
KPK Lantik 21 Penyelidik dan Penyidik Baru dari Internal, Polri, dan BPKP

KPK Lantik 21 Penyelidik dan Penyidik Baru dari Internal, Polri, dan BPKP

Nasional
Jokowi: NU Harus Terdepan Membaca Gerak Zaman

Jokowi: NU Harus Terdepan Membaca Gerak Zaman

Nasional
Singgung soal Loyalitas dan Musuh dalam Selimut, Pidato Prabowo Sentil Nasdem hingga Anies?

Singgung soal Loyalitas dan Musuh dalam Selimut, Pidato Prabowo Sentil Nasdem hingga Anies?

Nasional
1 Abad Nahdlatul Ulama, Wapres Harap NU Berkembang Sesuai Zaman

1 Abad Nahdlatul Ulama, Wapres Harap NU Berkembang Sesuai Zaman

Nasional
Ketika Prabowo Bungkam soal Perjanjian dengan Anies dan Sandiaga, Fadli Zon Buka Suara

Ketika Prabowo Bungkam soal Perjanjian dengan Anies dan Sandiaga, Fadli Zon Buka Suara

Nasional
Banser Bawakan 'We Will Rock You', Jokowi: Sekarang Banser Sudah Senang Queen

Banser Bawakan "We Will Rock You", Jokowi: Sekarang Banser Sudah Senang Queen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.