Kompas.com - 11/07/2020, 07:02 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaGedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) pada pertengahan Mei silam.

Setelah menuai polemik karena proses pengesahan yang dinilai begitu cepat, sejumlah pihak kini mengajukan gugatan uji materi terhadap UU Minerba ke Mahkamah Konstitusi.

Gugatan terhadap undang-undang yang merupakan revisi atas UU Nomor 4 Tahun 2009 itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada Jumat (10/7/2020).

Salah satu anggota kuasa hukum, Ahmad Redi mengatakan, uji formil diajukan untuk menggugat proses pembentukan dan pembahasan UU Minerba yang dinilai cacat, tidak transparan, dan menyalahi ketentuan perundang-undangan.

"Terbentuknya UU Nomor 3 Tahun 2020 ini mengandung potensi moralitas hukum formil dan materiil yang jahat bagi pembangunan nasional di bidang pertambangan mineral dan batubara," kata Redi, dilansir dari Kontan.co.id, pada Sabtu (11/7/2020) pagi.

Baca juga: UU Minerba Dinilai Jadi Bukti Pemerintah Tak Berpihak pada Lingkungan dan Rakyat

Sejumlah pemohon berasal dari berbagai lapisan masyarakat, dari kepala daerah, anggota DPD, hingga aktivis.

Pemohon gugatan UU Minerba baru itu antara lain: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan, Ketua PPUU DPD RI Alirman Sori, anggota DPD Tamsil Linrung.

Kemudian, Hamdan Zoelva dari Perkumpulan Serikat Islam, Marwan Batubara dari Indonesian Resources Studies/IRESS, Budi Santoso dari Indonesia Mining Watch/IMW), Ilham Rifki Nurfajar dari Sekjen Perhimpunan Mahasiswa Pertambangan, dan Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia M Andrean Saefudin.

Dalam gugatan ini, setidaknya ada 10 pengacara yang tergabung dalam tim kuasa hukum pemohon.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Menanggapi uji materi yang diajukan ke MK, pemerintah menyatakan bahwa pengesahan UU Minerba bersama DPR sudah sesuai proses pembahasan dalam koridor ketentuan yang berlaku.

Halaman:


Sumber
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Tes Swab Rizieq Shihab Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Tes Swab Rizieq Shihab Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Industri Kaca Segera Dibangun di Batang, Jokowi: yang Terbesar di Asia Tenggara

Industri Kaca Segera Dibangun di Batang, Jokowi: yang Terbesar di Asia Tenggara

Nasional
LPSK Minta Publik Tak Takut Bersaksi dalam Kasus Pengroyokan Prajurit TNI-Polri

LPSK Minta Publik Tak Takut Bersaksi dalam Kasus Pengroyokan Prajurit TNI-Polri

Nasional
Sidang MK, Pemohon Nilai Pembuatan UU Cipta Kerja Langgar Prosedur

Sidang MK, Pemohon Nilai Pembuatan UU Cipta Kerja Langgar Prosedur

Nasional
Nadiem: KH Hasyim Asy’ari adalah Kiai, Guru, dan Panutan dalam Sejarah Pendidikan Indonesia

Nadiem: KH Hasyim Asy’ari adalah Kiai, Guru, dan Panutan dalam Sejarah Pendidikan Indonesia

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Jadi Ketua Pengarah Panitia Pencalonan RI Tuan Rumah Olimpiade 2032

Wapres Ma'ruf Amin Jadi Ketua Pengarah Panitia Pencalonan RI Tuan Rumah Olimpiade 2032

Nasional
AHY Dijadwalkan Bertemu Presiden PKS di Kantor Demokrat Besok

AHY Dijadwalkan Bertemu Presiden PKS di Kantor Demokrat Besok

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita 7.360 Meter Persegi Tanah dan Hotel Milik Benny Tjokro di Batam

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita 7.360 Meter Persegi Tanah dan Hotel Milik Benny Tjokro di Batam

Nasional
Satgas Covid-19: Cek Suhu Tubuh yang Benar di Dahi, Bukan di Tangan

Satgas Covid-19: Cek Suhu Tubuh yang Benar di Dahi, Bukan di Tangan

Nasional
Sedih Dengar Harga Gabah Jatuh, Jokowi: Yang Mau Impor Beras Siapa?

Sedih Dengar Harga Gabah Jatuh, Jokowi: Yang Mau Impor Beras Siapa?

Nasional
Selain Juliari, Suap Bansos Covid-19 Diduga Juga Dinikmati Sejumlah Pihak di Kemensos

Selain Juliari, Suap Bansos Covid-19 Diduga Juga Dinikmati Sejumlah Pihak di Kemensos

Nasional
Cerita Peneliti Perempuan Kembangkan Vaksin Merah Putih, Tekanan Tinggi hingga Menantang Diri Sendiri

Cerita Peneliti Perempuan Kembangkan Vaksin Merah Putih, Tekanan Tinggi hingga Menantang Diri Sendiri

Nasional
Mendikbud Nadiem: Kamus Sejarah Disusun 2017 Sebelum Saya Menteri

Mendikbud Nadiem: Kamus Sejarah Disusun 2017 Sebelum Saya Menteri

Nasional
Rizieq Akui Larang Dokter Buka Hasil Laboratorium dan Pemeriksaan Kesehatan

Rizieq Akui Larang Dokter Buka Hasil Laboratorium dan Pemeriksaan Kesehatan

Nasional
Jokowi Teken Kepres Panitia Pencalonan RI Tuan Rumah Olimpiade 2032

Jokowi Teken Kepres Panitia Pencalonan RI Tuan Rumah Olimpiade 2032

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X