Kompas.com - 17/09/2020, 17:56 WIB
Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKomisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menegaskan, pihaknya terus memastikan penerapan protokol Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

Berdasarkan rapat koordinasi Bawaslu dengan kepolisian, polisi membubarkan kerumunan massa pada tahapan pilkada sebagaimana membubarkan unjuk rasa.

"Kami tadi sudah bicara dengan kepolisian, maka polanya akan mengikuti pola pembubaran unjuk rasa," kata Bagja dalam diskusi daring Komnas HAM, Kamis (17/9/2020).

Bagja menjelaskan, polisi akan membubarkan massa mulai dari titik kumpul yang terpisah-pisah di beberapa tempat.

Baca juga: Bawaslu: Sebelum Masa Kampanye, Ada 2 Tahapan Berpotensi Picu Kerumunan Massa

Dia mengatakan, pembubaran oleh polisi bisa dilakukan atas rekomendasi Bawaslu atau temuan polisi sendiri.

"Tidak di titik-titik pengumpulan terbesar, tapi titik-titik pengumpulan beberapa daerah yang kemudian akan masuk menuju yang utama tersebut," papar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi, bisa dilakukan pembubaran oleh kepolisian, baik oleh usul rekomendasi Bawaslu maupun temuan kepolisian langsung," tambah Bagja.

Bagja menyebutkan, kesepakatan ini diputuskan dalam rapat kerja dengan kepolisian, kejaksaan, TNI, DKPP, Kementerian Dalam Negeri, dan Satgas Covid-19 yang digelar Kamis ini.

Rapat kerja tersebut sekaligus membahas antisipasi pengerahan massa saat penetapan pasangan calon Pilkada 2020 pada 23 September.

"Yang disayangkan KPU tidak hadir dalam rapat ini karena seharusnya bisa masuk dalam PKPU, bisa revisi PKPU untuk melakukan penindakan pada paslon," kata dia.

Baca juga: PKPU Dinilai Bisa Picu Kerumunan, Wakil Ketua DPR: Hindari Konser Musik

Selanjutnya, Bagja mengatakan, Bawaslu akan menggelar pertemuan dengan Menko Polhukam serta pengurus DPP partai untuk mengingatkan soal larangan pengumpulan massa oleh bakal pasangan calon.

Bagja mengatakan, para kandidat yang melanggar protokol Covid-19 tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pemilihan umum. Sebab, protokol Covid-19 belum diatur dalam UU Pilkada atau UU Pemilu.

Namun, ia menyebut pelanggaran ini bisa ditindak dengan pidana lainnya yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

"Karena ini tidak masuk di UU Pemilihan Umum, tidak bisa pakai pidana pemilihan. Akan tetapi, pidana yang lain menurut UU Nomor 4/1984 tentang Wabah Penyakit, maka bisa dikategorikan pidana lainnya," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Ekonomi Global Hanya Bisa Pulih Jika Pandemi Terkendali

Jokowi: Ekonomi Global Hanya Bisa Pulih Jika Pandemi Terkendali

Nasional
Panglima TNI dan Panglima SAF Gelar Pertemuan Virtual, Bahas Penanganan Pandemi hingga Kontraterorisme

Panglima TNI dan Panglima SAF Gelar Pertemuan Virtual, Bahas Penanganan Pandemi hingga Kontraterorisme

Nasional
Jokowi di Sidang PBB: Kemampuan Vaksinasi Covid-19 Antarnegara Masih Timpang, Politisasi Masih Terjadi

Jokowi di Sidang PBB: Kemampuan Vaksinasi Covid-19 Antarnegara Masih Timpang, Politisasi Masih Terjadi

Nasional
Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Diduga Minta Uang Rp 250 Juta Proyek Dana Hibah BNPB

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Diduga Minta Uang Rp 250 Juta Proyek Dana Hibah BNPB

Nasional
Indonesia Kini Bebas Zona Merah Covid-19

Indonesia Kini Bebas Zona Merah Covid-19

Nasional
Saat WHO Ingatkan Indonesia Belum Keluar dari Bahaya Covid-19

Saat WHO Ingatkan Indonesia Belum Keluar dari Bahaya Covid-19

Nasional
Jokowi: Kita Harus Berikan Harapan Pandemi Covid-19 Tertangani dengan Cepat, Adil dan Merata

Jokowi: Kita Harus Berikan Harapan Pandemi Covid-19 Tertangani dengan Cepat, Adil dan Merata

Nasional
Kemenkes: Belum Ada Negara yang Aman dari Pandemi Covid-19

Kemenkes: Belum Ada Negara yang Aman dari Pandemi Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran yang Mubazir di Jakarta... | Jokowi: Jangan Ada yang 'Back Up' Mafia Tanah

[POPULER NASIONAL] Anggaran yang Mubazir di Jakarta... | Jokowi: Jangan Ada yang "Back Up" Mafia Tanah

Nasional
KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.