Desakan Konser Musik Saat Kampanye Pilkada Ditiadakan Menguat

Kompas.com - 17/09/2020, 17:28 WIB
Pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara saat dilaksanakan Simulasi Pemungutan Suara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Pilkada Serentak 2020 di TPS 18,  Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (12/9/2020). Simulasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran kepada pemilih dalam melaksanakan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 ditengah pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/hp. ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBALPemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara saat dilaksanakan Simulasi Pemungutan Suara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Pilkada Serentak 2020 di TPS 18, Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (12/9/2020). Simulasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran kepada pemilih dalam melaksanakan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 ditengah pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/hp.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Desakan agar penyelenggaraan konser musik ditiadakan pada masa kampanye Pilkada Serentak 2020 kian menguat. Calon kepala daerah diharapkan dapat menggunakan cara lain untuk menarik dukungan publik pada saat pemilihan mendatang.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pilkada serentak tahun ini memiliki kondisi yang berbeda dengan pilkada serentak sebelumnya. Sebab, pilkada kali ini diselenggarakan di tengah situasi pandemi Covid-19.

"Mengingat kurva penyebaran Covid-19 di Indonesia yang angkanya semakin mengkhawatirkan dan belum terlihat tanda-tanda penurunan, maka kami menilai kegiatan konser musik tidak ada urgensi-nya terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2020," kata Dasco dalam keterangan tertulis, Kamis (17/9/2020), seperti dilansir dari Antara.

Baca juga: Konser Musik Diizinkan saat Kampanye Pilkada, Kemenkes: Tak Boleh, Tak Ada Toleransi

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, kasus positif Covid-19 telah mencapai 232.628 kasus hingga 17 September, sejak diumumkan pada 2 Maret lalu.

Jumlah tersebut, bertambah 3.635 orang dalam kurun 24 jam terakhir. Adapun, jumlah pasien yang telah dinyatakan sembuh mencapai 166.686 orang.

Sedangkan, jumlah pasien meninggal dunia jumlahnya mencapai 9.222 orang.

Dasco berpendapat, penyelenggaraan konser musik dikhawatirkan justru mengakibatkan penyebaran Covid-19 kian meluas. Hal itu disebabkan oleh potensi terjadinya pelanggaran protokol kesehatan oleh massa yang hadir pada saat konser.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus menilai, perhelatan konser musik tidak cukup efektif untuk menjaring pemilih.

Baca juga: Kemendagri: Dunia Tutup Konser Musik, Aneh kalau Diizinkan di Pilkada

Ia berharap agar tim pemenangan dan partai politik pengusung kandidat dapat mencari model kampanye lain yang lebih inovatif di tengah situasi pandemi seperti saat ini, alih-alih menyelenggarakan konser yang berbiaya mahal.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengungkapkan, saat ini banyak negara di dunia yang mengurangi aktivitas di ruang terbuka yang berpotensi mengakibatkan kerumunan massa guna menekan laju pertumbuhan kasus Covid-19 di negara mereka.

"Seluruh dunia konser musik sedang ditutup kan? Jadi aneh juga kalau kita di Indonesia ini justru masih mengizinkan," kata Bahtiar dalam konferensi pers daring.

Terlebih, menurut dia, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19 tidak mengatur batasan orang yang boleh hadir saat konser tersebut.

Baca juga: Klaster Pilkada Mulai Muncul, Pengumpulan Massa Saat Kampanye Sebaiknya Dibatasi

"Kalau penyanyinya itu punya daya tarik, kemudian orang punya fanatik terhadap aliran musik tertentu ya terjadi kerumunan itu," ucap Bahtiar.

"Posisi pemerintah sejak awal sudah jelas, tidak setuju dengan segala bentuk kerumunan," imbuh dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejar Aset Obligor BLBI, Ada Kemungkinan Hukum Pidana Diterapkan

Kejar Aset Obligor BLBI, Ada Kemungkinan Hukum Pidana Diterapkan

Nasional
ICW Nilai Pemerintah Miliki Terlalu Banyak Hambatan dalam Penanganan Kasus BLBI

ICW Nilai Pemerintah Miliki Terlalu Banyak Hambatan dalam Penanganan Kasus BLBI

Nasional
Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD, Kepala BPOM: Tak Ada Kaitan dengan Kami

Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD, Kepala BPOM: Tak Ada Kaitan dengan Kami

Nasional
DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

Nasional
Perseteruan Hamka dan Pramoedya Ananta Toer hingga Berdamai lewat Islam

Perseteruan Hamka dan Pramoedya Ananta Toer hingga Berdamai lewat Islam

Nasional
Buru Aset BLBI, Satgas Bakal Awali Penyisiran Utang Obligor di Atas Rp 50 Miliar

Buru Aset BLBI, Satgas Bakal Awali Penyisiran Utang Obligor di Atas Rp 50 Miliar

Nasional
Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Nasional
Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Nasional
KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

Nasional
Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Nasional
Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Nasional
Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Nasional
Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X