Pejabat Diminta Terbuka Jika Positif Covid-19, Jangan Takut Stigma Negatif

Kompas.com - 17/09/2020, 17:40 WIB
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Selasa (15/9/2020). Dok. BNPBJuru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Selasa (15/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mendorong para pejabat terbuka apabila tertular virus corona Covid-19.

Ia berpendapat, pejabat yang tertular Covid-19 tak perlu mengkhawatirkan stigma negatif.

"Ini merupakan bentuk transparansi publik dan tidak perlu terjadi stigma negatif kepada para pejabat publik," kata Wiku dalam keterangan pers yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (17/9/2020).

"Karena virus ini tidak mengenal jabatan, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal umur dan tidak mengenal waktu. Siapapun bisa terkena," sambung dia.

Baca juga: Pengamat: Pejabat yang Bertanggung Jawab Harus Umumkan jika Positif Covid-19

Wiku juga menambahkan bahwa penularan virus corona ini juga tak hanya terjadi di Indonesia, namun di berbagai negara di seluruh dunia.

Oleh karena itu tak ada yang perlu ditutupi apabila tertular Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mengumumkan status secara terbuka, menurut Wiku, justru akan membantu dalam hal pelacakan kontak dekat.

Apalagi di situasi saat ini di mana penularan banyak ditemukan di klaster perkantoran, termasuk instansi pemerintah.

"Kami mohon agar seluruh pimpinan kantor dapat melindungi diri, sejawat kerabat, agar tidak terjadi korban lagi," kata dia.

Baca juga: Wagub: Pejabat DKI yang Terpapar Covid-19 dalam Penanganan Terbaik

Wiku sekaligus menyampaikan keprihatinan sampai saat ini setidaknya sudah ada lebih dari lima pejabat di berbagai daerah yang meninggal akibat Covid-19.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X