Bawaslu: Sebelum Masa Kampanye, Ada 2 Tahapan Berpotensi Picu Kerumunan Massa

Kompas.com - 16/09/2020, 17:16 WIB
Anggota Bawaslu Rahmat Bagja di Hotel Pullman, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Kamis (28/11/2019). Dian Erika/KOMPAS.comAnggota Bawaslu Rahmat Bagja di Hotel Pullman, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Kamis (28/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengingatkan, ada dua tahapan kegiatan Pilkada 2020 yang berpotensi terjadi berkumpulnya massa.

Pertama, saat penetapan bakal pasangan calon (paslon) menjadi paslon peserta Pilkada 2020.

Kedua, tahapan pengundian nomor urut bagi paslon yang telah ditetapkan secara resmi.

"Sebelum kampanye, ada dua potensi pengumpulan massa. Yakni saat pengundian nomor urut. Penetapan paslon juga rawan pengumpulan massa," ujar Bagja dalam webinar yang digelar Network For Indonesia Democracy Society (Netfid), Rabu (16/9/2020).

Baca juga: Bawaslu Catat 1.400 Pelanggaran Selama Tahapan Pilkada 2020

Sehingga, menurutnya KPU daerah perlu terus mengingatkan agar bakal paslon tidak membawa massa pada dua tahapan itu.

Paling tidak, kata Bagja, dibatasi hanya 10 orang saja yang ikut menghadiri dua tahapan itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Baru setelah itu kita bicara potensi kerumunan saat kampanye," lanjut Bagja.

Dia lantas mengungkapkan, pada tahapan kampanye sebenarnya sudah ada aturan tegas bahwa kegiatan yang melanggar protokol kesehatan bisa ditegur dan dibubarkan.

Dalam Peraturan KPU (PKPU) juga diatur larangan mengumpulkan massa dalam jumlah melebihi ketentuan sehingga Bawaslu bisa menindak para paslon yang melanggar protokol kesehatan.

Baca juga: Komisi II Minta Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP Rumuskan Sanksi Hukum untuk Tahapan Pilkada 2020

Hal ini, kata Bagja, berbeda dengan tahapan pencalonan.

"Yang tidak ada (dasar sanksi) itu di PKPU pencalonan karena mereka (bakal paslon) bukan paslon. Nah ini jadi pekerjaan rumah karena kepastian hukumnya agak sulit," tambahnya.

Berdasarkan tahapan Pilkada 2020, penetapan paslon Pilkada 2020 dijadwalkan pada 23 September 2020.

Kemudian, pengundian nomor urut paslon akan digelar sehari setelahnya, yakni 24 September 2020.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 25 Oktober: Positivity Rate Kasus Covid-19 0,33 Persen

UPDATE 25 Oktober: Positivity Rate Kasus Covid-19 0,33 Persen

Nasional
PPP Berharap Jokowi Pilih Jubir yang Jago Komunikasi, Bukan Miskomunikasi

PPP Berharap Jokowi Pilih Jubir yang Jago Komunikasi, Bukan Miskomunikasi

Nasional
Sebaran 13.554 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 25 Oktober 2021

Sebaran 13.554 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 25 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 143.235 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 25 Oktober: 143.235 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,78 Persen

UPDATE 25 Oktober: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,78 Persen

Nasional
Covid-19 Meningkat di 105 Kabupaten/Kota, Menkes: Semua Kontak Erat Dites

Covid-19 Meningkat di 105 Kabupaten/Kota, Menkes: Semua Kontak Erat Dites

Nasional
23 Provinsi di Luar Jawa-Bali Capaian Vaksinasi Covid-19 Masih di Bawah Rata-rata Nasional

23 Provinsi di Luar Jawa-Bali Capaian Vaksinasi Covid-19 Masih di Bawah Rata-rata Nasional

Nasional
Mengingat Pidato Menag Yaqut, Tak Boleh Ada Kelompok yang Klaim Memiliki Negara

Mengingat Pidato Menag Yaqut, Tak Boleh Ada Kelompok yang Klaim Memiliki Negara

Nasional
Azis Bantah Kenalkan Stepanus Robin ke Eks Bupati Kukar Rita Widyasari, Hakim Meragukan

Azis Bantah Kenalkan Stepanus Robin ke Eks Bupati Kukar Rita Widyasari, Hakim Meragukan

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 13.554 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Oktober: 13.554 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Fahri Hamzah Usul Seskab Rangkap Jabatan sebagai Jubir Presiden

Fahri Hamzah Usul Seskab Rangkap Jabatan sebagai Jubir Presiden

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Kasus Sembuh dari Covid-19 Tambah 1.236, Jadi 4.083.690

UPDATE 25 Oktober: Kasus Sembuh dari Covid-19 Tambah 1.236, Jadi 4.083.690

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Bertambah 460, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.240.479

UPDATE 25 Oktober: Bertambah 460, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.240.479

Nasional
Menteri PPPA Sebut Hak Dasar Anak Sering Terabaikan ketika Berhadapan dengan Hukum

Menteri PPPA Sebut Hak Dasar Anak Sering Terabaikan ketika Berhadapan dengan Hukum

Nasional
Menkes: Mulai Ada Peningkatan Kasus Covid-19 di 105 Kabupaten/Kota

Menkes: Mulai Ada Peningkatan Kasus Covid-19 di 105 Kabupaten/Kota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.