Kompas.com - 17/09/2020, 15:27 WIB
Terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/7/2020). Djoko Tjandra ditangkap di Malaysia. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOTerpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/7/2020). Djoko Tjandra ditangkap di Malaysia.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan terus mengikuti perkembangan kasus Djoko Tjandra yang kini tengah diusut oleh Kejaksaan Agung.

Dalam kasus ini, ada sejumlah nama yang terlibat. Mulai dari oknum jaksa Pinangki Sirna Malasari, pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking, hingga mantan politikus Nasdem Andi Irfan Jaya.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyatakan, pihaknya akan memantau kasus itu hingga tuntas. Jika nantinya dalam proses pemantauan ditemukan adanya dugaan keterlibatan pihak lain namun tidak diusut, KPK bisa langsung mengusutnya.

"Jika ada nama-nama lain yang didukung oleh bukti-bukti yang ada, memiliki keterlibatan dengan perkara-perkara yang dimaksud, baik perkara Djoko Tjandra maupun PSM (Pinangki Sirna Malasari), tapi tidak ditindaklanjuti, maka KPK berdasarkan Pasal 10A ayat (2) huruf a dapat langsung menangani sendiri pihak-pihak yang disebut terlibat, terpisah dari perkara yang sebelumnya disupervisi," kata Nawawi, Rabu (16/9/2020), seperti dilansir dari Tribunnews.com.

Baca juga: MAKI Minta Politisi Lain yang Turut Bantu Andi Irfan Diusut

Adapun pasal yang dimaksud terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pasal itu berbunyi "Pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti."

Nawawi menyatakan, pihaknya akan langsung mendalami informasi yang disertai bukti yang disampaikan masyarakat terkait kasus Djoko Tjandra dan pengembangannya, terutama terkait dugaan keterlibatan politisi lain dalam perkara tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, institusinya sangat terbuka di dalam menerima setiap informasi yang disampaikan oleh masyarakat.

Dalam penanganan kasus ini pun, lanjut dia, KPK akan terus memantau setiap perkembangan dari waktu ke waktu.

Baca juga: Soal Bapakku dan Bapakmu dalam Kasus Jaksa Pinangki, KPK Akan Mendalaminya

Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman meminta agar aparat penegak hukum mengusut keterlibatan politisi lain dalam kasus Djoko Tjandra.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendikbud Ristek Klarifikasi Isu 2,8 Persen Sekolah Jadi Klaster Covid-19 Selama PTM

Kemendikbud Ristek Klarifikasi Isu 2,8 Persen Sekolah Jadi Klaster Covid-19 Selama PTM

Nasional
Jokowi: RI Berhasil Amankan Stok Vaksin yang Diperebutkan 220 Negara

Jokowi: RI Berhasil Amankan Stok Vaksin yang Diperebutkan 220 Negara

Nasional
Pimpinan Komisi II: Jika Pemilu 2024 Digelar April Akan Kacaukan Tahapan Pilkada

Pimpinan Komisi II: Jika Pemilu 2024 Digelar April Akan Kacaukan Tahapan Pilkada

Nasional
Jokowi: Saling Bantu Tanpa Melihat Perbedaan Kunci Tangguh Hadapi Pandemi

Jokowi: Saling Bantu Tanpa Melihat Perbedaan Kunci Tangguh Hadapi Pandemi

Nasional
Wamenag Harap Mahasiswa Jadi Katalisator Penguatan Moderasi Beragama

Wamenag Harap Mahasiswa Jadi Katalisator Penguatan Moderasi Beragama

Nasional
KPK Setor Uang Denda Rp 500 Juta dari Eks Mensos Juliari Batubara ke Kas Negara

KPK Setor Uang Denda Rp 500 Juta dari Eks Mensos Juliari Batubara ke Kas Negara

Nasional
Kemendikbud Ristek Kaji Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Sekolah

Kemendikbud Ristek Kaji Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Sekolah

Nasional
KPK Didesak Segera Beri Kejelasan soal Status Hukum Azis Syamsuddin

KPK Didesak Segera Beri Kejelasan soal Status Hukum Azis Syamsuddin

Nasional
Beri Penghargaan ke Atlet Paralimpiade, Megawati: Jangan Ada Putus Asa

Beri Penghargaan ke Atlet Paralimpiade, Megawati: Jangan Ada Putus Asa

Nasional
Kemendikbud Ristek: 222 Guru dan 156 Siswa Positif Covid-19

Kemendikbud Ristek: 222 Guru dan 156 Siswa Positif Covid-19

Nasional
Jelang PON XX, Vaksinasi Dosis Kedua di Papua Baru 13,9 Persen, Laporcovid-19: Masih Sangat Rendah

Jelang PON XX, Vaksinasi Dosis Kedua di Papua Baru 13,9 Persen, Laporcovid-19: Masih Sangat Rendah

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksaan karena Jalani Isoman

Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksaan karena Jalani Isoman

Nasional
Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Nasional
Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukkan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukkan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.