Soal "Bapakku" dan "Bapakmu" dalam Kasus Jaksa Pinangki, KPK Akan Mendalaminya

Kompas.com - 16/09/2020, 13:50 WIB
Tersangka kasus suap pengurusan pengajuan fatwa bebas Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Kejaksaan Agung dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Bareskrim Polri memeriksa Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra dari eksekusi Kejaksaan Agung atas kasus korupsi hak tagih Bank Bali. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTATersangka kasus suap pengurusan pengajuan fatwa bebas Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Kejaksaan Agung dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Bareskrim Polri memeriksa Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra dari eksekusi Kejaksaan Agung atas kasus korupsi hak tagih Bank Bali.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) akan mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap yang menjerat jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Salah satu yang akan didalami yakni laporan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) yang menyebut ada istilah "bapakmu" dan "bapakku" dalam pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung oleh Pinangki.

"Kita akan lihat dan telaah data-data yang diberikan langsung oleh masyarakat ke KPK," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, Rabu (16/9/2020).

Baca juga: Kejagung Limpahkan Barang Bukti dan Tersangka Jaksa Pinangki ke JPU

Selain soal istilah "bapakmu" dan "bapakku" tersebut, MAKI juga melaporkan sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kasus Pinangki yakni T, DK, BR, HA, dan SHD.

Nawawi pun mendorong Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri untuk menindaklanjuti dugaan tersebut bila didukung oleh bukti-bukti yang ada.

Jika tidak, kata Nawawi, KPK akan langsung menangani dugaan keterlibatan nama-nama tersebut.

"KPK berdasarkan Pasal 10A Ayat (2) huruf (a) (UU KPK) dapat langsung menangani sendiri pihak-pihak yang disebut terlibat tersebut terpisah dari perkara yang sebelumnya di supervisi," ujar Nawawi.

Dugaan keterlibatan sejumlah nama serta istilah "bapakmu" dan "bapakku" itu dilaporkan MAKI kepada KPK pada Jumat (11/8/2020) lalu.

Saat itu, KPK tengah melakukan gelar perkara kasus Djoko Tjandra bersama Bareskrim Polrdi dan Kejaksaan Agung.

Baca juga: Jaksa Pinangki Segera Disidang dalam Kasus Dugaan Korupsi dan TPPU

Boyamin meminta KPK mendalami sejumlah nama yang diduga sering disebut Jaksa Pinangki, Anita Kolopaking, dan Djoko Tjandra dalam pengurusan fatwa.

Boyamin menyebut, inisial nama-nama tersebut adalah T, DK, BR, HA dan SHD.

KPK juga diminta mendalami aktivitas Pinangki dan Anita dalam rencana pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung.

"KPK hendaknya mendalami aktifitas PSM dan ADK dalam rencana pengurusan fatwa dengan diduga sering menyebut istilah 'bapakmu' dan 'bapakku'," kata Boyamin.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X