Kompas.com - 10/08/2020, 12:22 WIB
MenPAN-RB Tjahjo Kumolo usai memberikan penghargaan zona integritas kepada instansi dan lembaga pusat serta daerah di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMenPAN-RB Tjahjo Kumolo usai memberikan penghargaan zona integritas kepada instansi dan lembaga pusat serta daerah di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan, masih adanya pelanggaran terhadap netralitas ASN salah satunya disebabkan sanksi yang masih lemah.

Selain itu, masih ada anggapan perilaku ASN tidak netral dianggap lumrah seperti saat era Orde Baru.

"Saya kira masih adanya pelanggaran netralitas ASN harus kita akui (karena) pemberian sanksi masih lemah. Kemudian, ketidaknetralan ASN masih dianggap hal lumrah seperti masa lalu," ujar Tjahjo saat memberikan materi dalam webinar bertajuk "Menjaga Netralitas ASN di Pilkada 2020", Senin (10/8/2020).

Baca juga: Soroti Netralitas ASN, Tjahjo Cerita soal Sekda yang Dukung Seorang Calon

Selain itu, penyebab lainnya yakni kurangnya integritas ASN untuk bersikap netral dan adanya intervensi dari pimpinan dan atasan.

Lalu, kurangnya pemahaman atau regulasi tentang netralitas ASN juga menjadi penyebab.

"Penyebab lainnya, ada motif mempertahankan jabatan dan adanya hubungan keluarga atau kekerabatan," lanjut Tjahjo.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tjahjo mengingatkan, ketidaknetralan ASN juga mengakibatkan banyak dampak negatif.

Baca juga: Pegawai KPK Akan Jadi ASN, Apa Saja Syaratnya?

Pertama, adanya diskriminasi pelayanan kepada masyarakat.

Kedua, akan ada konflik dan benturan kepentingan.

"Ketiga, muncul kesenjangan dalam lingkungan ASN dan keempat kerja ASN sangat menjadi tidak profesional," tambah Tjahjo.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tinjau Vaksinasi Pelajar, Jokowi Puji Pembelajaran Tatap Muka di Banten

Tinjau Vaksinasi Pelajar, Jokowi Puji Pembelajaran Tatap Muka di Banten

Nasional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Munjul, Ketua DPRD DKI Ditanya Mekanisme Anggaran

Diperiksa KPK Terkait Kasus Munjul, Ketua DPRD DKI Ditanya Mekanisme Anggaran

Nasional
Buru Utang BLBI, Satgas Telah Panggil 22 Obligor dan Debitur

Buru Utang BLBI, Satgas Telah Panggil 22 Obligor dan Debitur

Nasional
[BERITA FOTO] Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK

[BERITA FOTO] Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Pandemi Covid-19 Pengaruhi Ketimpangan dan Jadi Alasan Pejabat Bertambah Kaya

Pandemi Covid-19 Pengaruhi Ketimpangan dan Jadi Alasan Pejabat Bertambah Kaya

Nasional
Profil Prof JE Sahetapy, Sosok Ilmuwan Hukum dan Pengkritik yang Tegas

Profil Prof JE Sahetapy, Sosok Ilmuwan Hukum dan Pengkritik yang Tegas

Nasional
DPR Sahkan RUU Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Indonesia dan Rusia

DPR Sahkan RUU Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Indonesia dan Rusia

Nasional
Perkawinan Anak Jadi Kasus Paling Banyak yang Ditemukan di Level SMP-SMA Selama Pandemi

Perkawinan Anak Jadi Kasus Paling Banyak yang Ditemukan di Level SMP-SMA Selama Pandemi

Nasional
Buru Utang BLBI, Pemerintah Sita dan Cairkan Aset Obligor PT Bank Umum Nasional

Buru Utang BLBI, Pemerintah Sita dan Cairkan Aset Obligor PT Bank Umum Nasional

Nasional
Saat Jokowi Jadi Sopir Luhut, Puan, dan Erick Thohir...

Saat Jokowi Jadi Sopir Luhut, Puan, dan Erick Thohir...

Nasional
Polri: Irjen Napoleon Dibantu Eks Anggota FPI Maman Suryadi Aniaya Muhammad Kece

Polri: Irjen Napoleon Dibantu Eks Anggota FPI Maman Suryadi Aniaya Muhammad Kece

Nasional
Periksa Kepala BPKD DKI, KPK Dalami Penyertaan Modal Daerah untuk Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Kepala BPKD DKI, KPK Dalami Penyertaan Modal Daerah untuk Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Jokowi: Kebutuhan Baja dalam Negeri Sangat Besar, Jangan Biarkan Dimasuki Produk Luar Negeri

Jokowi: Kebutuhan Baja dalam Negeri Sangat Besar, Jangan Biarkan Dimasuki Produk Luar Negeri

Nasional
Mayoritas Perempuan, Guru PAUD Salah Satu Kelompok Terdampak Parah Pandemi Covid-19

Mayoritas Perempuan, Guru PAUD Salah Satu Kelompok Terdampak Parah Pandemi Covid-19

Nasional
Komnas HAM Harap Bertemu Jokowi untuk Jelaskan Rekomendasi Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Harap Bertemu Jokowi untuk Jelaskan Rekomendasi Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.