Mendagri: Ada Kepala Daerah Tak Serius Tangani Pandemi meski Punya Dana Cukup

Kompas.com - 10/08/2020, 12:05 WIB
Mendagri Tito Karnavian menghadiri pertemuan dengan KPU di kantor KPU Pusat, Jakarta, Kamis (30/7/2020). Pertemuan tersebut membahas mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang akan diselenggarakan pada Desember 2020. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAMendagri Tito Karnavian menghadiri pertemuan dengan KPU di kantor KPU Pusat, Jakarta, Kamis (30/7/2020). Pertemuan tersebut membahas mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang akan diselenggarakan pada Desember 2020. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian mengungkap, ada berbagai macam tipe kepala daerah dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Ada kepala daerah yang memiliki kemampuan serta dukungan anggaran daerah cukup, tetapi kurang serius menangani pandemi.

Menurut Tito, kepala daerah tipe tersebut tidak akan memberikan hasil maksimal dalam mencegah penyebaran virus.

Baca juga: Mendagri: Kita Tak Inginkan Skenario Herd Imunity tetapi Berharap Virus Corona Melemah

"Kemampuan punya, pengetahuan cukup, anggaran, fiskal ada, didukung lagi oleh pusat, tapi mungkin keseriusannya kurang, ada, saya enggak mau sebutkan, keseriusannya cari aman," kata Tito dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (10/8/2020).

"Dan itu enggak akan maksimal di daerah itu akan terjadi penyebaran," tuturnya.

Di sisi lain, kata Tito, ada kepala daerah yang serius menangani Covid-19, tapi masih kekurangan strategi ataupun anggaran.

Daerah yang demikian juga tak akan maksimal dalam upaya pengendalian wabah.

Namun, lanjut Tito, yang terburuk adalah kepala daerah yang tak punya pengetahuan dan konsep penanganan pandemi, tidak serius, serta dukungan anggarannya tidak mencukupi.

Menurut Tito, daerah yang dipimpin oleh kepala daerah tipe ini bakal berantakan dalam hal penanganan pandemi.

"Yang paling buruk ada kepala daerah, sudah enggak ada fiskal baik, pengetahuan dan konsep penanganan Covid dan dampak sosial ekonomi daerah enggak miliki konsep, setelah itu tidak sungguh-sungguh. Ini pasti akan berantakan daerah itu," ujarnya.

Baca juga: Mendagri: Jika Pilkada Terus Ditunda, Masa Bakti Kepala Daerah Terlalu Singkat

Dengan adanya fakta tersebut, Tito mendorong seluruh kepala daerah bekerja keras dalam menangani wabah.

Apalagi, dalam waktu dekat 270 daerah bakal menggelar Pilkada 2020.

Tito mengatakan, Pilkada harus bisa jadi momentum bagi kepala daerah menunjukkan kemampuan mereka menanggulangi pandemi corona.

"(Pilkada 2020) jadi momentum yang luar biasa penting untuk memutar, mendorong mesin pemerintah bergerak dalam menangani Covid-19," kata Tito.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Nasional
Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Nasional
Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Nasional
Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Nasional
Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Nasional
Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Nasional
Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Nasional
Kemenkes: 2 Rumah Sakit dan KRI dr Soeharso Sudah Beroperasi di Mamuju

Kemenkes: 2 Rumah Sakit dan KRI dr Soeharso Sudah Beroperasi di Mamuju

Nasional
IDI Sarankan Pemerintah Tambah Rumah Sakit Rujukan Covid-19 secara Berkala

IDI Sarankan Pemerintah Tambah Rumah Sakit Rujukan Covid-19 secara Berkala

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X