Kompas.com - 06/07/2020, 15:19 WIB
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Selasa (31/12/2019). KOMPAS.com/ HARYANTI PUSPA SARIMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Selasa (31/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya akan memperketat aturan pengawasan terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pilkada 2020.

Tjahjo mengatakan, langkah ini dilakukan karena banyak ASN yang menjadi tim sukses calon kepala daerah pada Pilkada 2020.

"Saya kira akan kita perketat netralitas ASN karena banyak ASN yang punya jabatan jembling, lebih baik saya ikut tim sukses, siapa tahu tim sukses saya menang pemilu kepala daerah, otomatis dia bisa dapat jabatan," kata Tjahjo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2020).

Baca juga: Jelang Pilkada 2020, KASN Terima 369 Aduan Terkait Netralitas ASN

Tjahjo mengatakan, pihaknya menemukan keterlibatan sekretaris daerah (sekda) di daerah yang mendukung salah satu calon kepala daerah.

Ia juga menceritakan, ada calon kepala daerah yang suka membagikan telepon genggam kepada ASN dan tenaga medis di daerahnya menjelang pilkada, sehingga meraup banyak suara.

"Mohon maaf sedikit cerita aja, ada gubernur menang dua kali (pilkada), dia hanya membagikan anggarannya untuk semua guru dan semua perawat, bidan dikasih HP, dia bagiin satu provinsi, jadi enggak usah kampanye, pakai pola itu malah dua periode," ucap dia.

Baca juga: 30 ASN Ikut Awasi Protokol Kesehatan di 17 Pasar di Jakarta Selatan

Berdasarkan hal tersebut, Tjahjo mengatakan, pihaknya bersama KPU, Bawaslu, KASN, dan Menteri Dalam Negeri menyiapkan format aturan terkait pengawasan netralitas ASN di Pilkada 2020.

"Jadi siapapun kepala daerahnya dari partai manapun atau tidak ada partai, tapi ASN harus profesional," kata Tjahjo. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Tambah 5 di Singapura, Total 4.512 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 5 di Singapura, Total 4.512 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Kemenhub: Pergerakan Transportasi Meningkat 3 Hari Terakhir Sebelum Larangan Mudik Berlaku

Kemenhub: Pergerakan Transportasi Meningkat 3 Hari Terakhir Sebelum Larangan Mudik Berlaku

Nasional
Masyarakat Siasati Larangan Mudik, Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Terburuk

Masyarakat Siasati Larangan Mudik, Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Terburuk

Nasional
49 WN India di Indonesia Positif Covid-19, Satu di Antaranya Terpapar Mutasi Ganda B.1.617

49 WN India di Indonesia Positif Covid-19, Satu di Antaranya Terpapar Mutasi Ganda B.1.617

Nasional
Buka Masa Sidang, Puan Singgung Larangan Mudik dan Ketersediaan Sembako Saat Lebaran

Buka Masa Sidang, Puan Singgung Larangan Mudik dan Ketersediaan Sembako Saat Lebaran

Nasional
Kemenag: Sidang Isbat Penentuan 1 Syawal 1442 Hijriah Digelar Secara Daring dan Luring

Kemenag: Sidang Isbat Penentuan 1 Syawal 1442 Hijriah Digelar Secara Daring dan Luring

Nasional
Jadi Saksi Meringankan Rizieq, Slamet Maarif: Petugas Bandara hingga Personel TNI-Polri Antusias Sambut Rizieq

Jadi Saksi Meringankan Rizieq, Slamet Maarif: Petugas Bandara hingga Personel TNI-Polri Antusias Sambut Rizieq

Nasional
Agar Tepat Sasaran, Penyerahan Bansos Butuh Proses dan Padan dengan NIK

Agar Tepat Sasaran, Penyerahan Bansos Butuh Proses dan Padan dengan NIK

Nasional
Ditahan Lagi Setelah Bebas, Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Ajukan Gugatan Praperadilan Pada KPK

Ditahan Lagi Setelah Bebas, Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Ajukan Gugatan Praperadilan Pada KPK

Nasional
Survei LP3ES: Prabowo Subianto Ketum Parpol Terpopuler

Survei LP3ES: Prabowo Subianto Ketum Parpol Terpopuler

Nasional
Puan Sebut Insiden KRI Nanggala-402 sebagai Introspeksi Siapkan Sistem Pertahanan yang Andal

Puan Sebut Insiden KRI Nanggala-402 sebagai Introspeksi Siapkan Sistem Pertahanan yang Andal

Nasional
Kementerian PPPA Sebut Pengarusutamaan Gender di Indonesia Merangkak

Kementerian PPPA Sebut Pengarusutamaan Gender di Indonesia Merangkak

Nasional
Tinjau Tempat Pelelangan Ikan di Lamongan, Jokowi Janjikan Sejumlah Perbaikan untuk Nelayan

Tinjau Tempat Pelelangan Ikan di Lamongan, Jokowi Janjikan Sejumlah Perbaikan untuk Nelayan

Nasional
Buka Masa Sidang, Puan Tegaskan DPR dan Pemerintah Buka Ruang Partisipasi Publik Bahas RUU Prioritas 2021

Buka Masa Sidang, Puan Tegaskan DPR dan Pemerintah Buka Ruang Partisipasi Publik Bahas RUU Prioritas 2021

Nasional
Slamet Maarif: Rizieq Shihab Dukung Penanganan Pandemi Pemerintah, FPI Diminta Bantu

Slamet Maarif: Rizieq Shihab Dukung Penanganan Pandemi Pemerintah, FPI Diminta Bantu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X